Forum Silaturahmi dan Diskusi PDHI-ADHPI Bahas Isu Strategis Kedokteran Hewan | Villagerspost.com

Forum Silaturahmi dan Diskusi PDHI-ADHPI Bahas Isu Strategis Kedokteran Hewan

Forum silaturahmi dan sumbang saran PDHI dan ADHPI di IPB Science Park, Bogor (villagerspost.com/m.agung riyadi

Bogor, Villagerspost.com – Berbagai isu terkait kedokteran hewan mengemuka dalam acara “Pertemuan Silaturahmi dan Sumbang Saran” bersama Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) drh. Muhammad Munawaroh, MM., di IPB Science Park, Bogor, Kamis (20/12). Beberapa isu krusial yang mengemuka di antaranya adalah masalah pendekatan one health dalam kesehatan hewan, sertifikasi kompetensi, perlindungan profesi dokter hewan, dan pembentukan otoritas veteriner.

Membuka pertemuan itu, drh. Muhammad Munawaroh memaparkan beberapa program kerja kepengurusan PDHI 2018-2022. Pertama, terkait membangun kembali hubungan antara PDHI dan Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI). “Saya sesuai amanat Kongres Bali, berharap bisa membangun link yang bagus agar tidak kehilangan informasi tentang kedokteran hewan perunggasan, terutama apa yang menjadi program, bagaimana organisasi berjalan, dari situ kita berdiskusi bagaimana ADHPI ini bisa berkembang, bisa lebih bermasyarakat, banyak ide yang bisa ditawarkan dan kita diskusikan bersama,” ujar Munawaroh.

Terkait masalah ini, Munawaroh mengatakan, dalam kepengurusan PDHI di bawah kepemimpinannya, juga memasukkan pengurus dari unsur ADHPI. Dengan demikian, kata Munawaroh, PB PDHI bisa menjadi mediator dalam menjawab berbagai isu-isu nasional termasuk di bidang perunggasan. “Banyak yang harus kita ikut memberikan pernyataan, misalnya dalam kasus telur palsu, dengan membangun hubungan dengan dokter hewan perunggasan, PB PDHI mampu menjadi corong bagi isu-isu nasional,” ujarnya.

Persoalan berikut yang akan diselesaikan dalam kepengurusannya, menurut Munawaroh, adalah terkait masalah kartu tanda anggota. Selama ini, persoalan tersebut menjadi masalah, karena untuk menjadi anggota harus mengikuti persyaratan tertentu yang dinilai menyulitkan, khususnya bagi dokter hewan di daerah-daerah dan dokter hewan perunggasan yang tidak memiliki STRV (Surat Tanda Registrasi Veteriner), lantaran memang dokter hewan perunggasan tidak memiliki wilayah kerja khusus.

Terkait persyaratan poin satuan kredit pendidikan berkelanjutan (SKPB), kata Munawaroh, juga akan dipermudah dengan mengadakan seminar secara online atau webinar, sehingga dokter hewan di daerah bisa meningkatkan pengetahuan dengan biaya murah sekitar Rp20 ribu per pertemuan. “Ini akan memberi solusi semua dokter hewan dapat meningkatkan kelimuan bersama-sama,” ujarnya.

Saat ini, kata Muwaroh, PDHI sudah membangun aplikasi penerbitan KTA secara online dan berlaku seumur hidup. “KTA ini memang penting, dari pengalaman saya pernah mebawa obat dari luar negeri, kemudian dipertanyakan di bandara. Karena saya memiliki KTA PDHI, mampu membuktikan saya adalah dokter hewan, dan memiliki hak membawa obat ini, maka saya diperkenankan lewat,” kata Munawaroh.

Munawaroh juga mengatakan, kepengurusannya akan membenahi laporan keuangan agar lebih transparan dan bisa diakses oleh seluruh anggota. Kemudian menggalang dana kesejahteraan dokter hewan, untuk menjamin kesejahteraan dokter hewan khususnya di daerah yang masih kurang sejahtera. “Ada yang perlu kita bantu dana sosial, asuransi, santunan kepada janda dokter hewan, beasiswa kepada anak-anaknya, bantuan kepada kolega yang kena musibah, ini kita lakukan,” ujarnya.

Kemudian PDHI juga akan mengupayakan terbentuknya lembaga Otoritas Veteriner yang menjadi amanat PP Nomor 3 tahun 2017. Kemudian terkait isu one health, PDHI juga merespons dengan cara membangun jaringan antara dokter hewan dengan pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur. “Ini akan memudahkan koordinasi antara peda dan dengan dokter hewan misalnya ketika terjadi wabah dan perlu koordinasi untuk penanganannya,” kata Munawaroh.

Terkait masalah pendekatan one health (konsep pendekatan, bertujuan untuk merangkul keseluruhan usaha dari multi disipliner baik secara lokal, nasional dan global untuk mencapai status kesehatan terbaik untuk manusia, hewan dan lingkungan), drh. Unang Patria mengatakan, PDHI juga harus menaruh perhatian pada penyakit hewan menular strategis yang bisa membawa kerugian, namun tidak menjadi perhatian pemerintah.

Contohnya adalah penyakit Inclusion Body Hepatitis (IBH) yang menyerang ayam, yang masih sulit mendapatkan vaksin, lantaran pemerintah menilai belum ada kajian ilmiah terkait prevalensinya. “Untuk hal ini, PB PHDI bisa berperan melakukan pelaporan saintifik, sehingga pemerintah tidak bisa menolak pemasukan vaksin,” ujarnya. Terkait hal ini, ADHPI selaku organisasi non teritorial di bawah PDHI juga bisa membantu memberikan laporan ke PB PDHI terkait skala prevalensi untuk dijadikan bahan bagi PB PDHI membuat kebijakan.

Menjawab hal ini, Munawaroh mengatakan, PDHI bisa mendorong agar penyakit seperti IBH diumumkan sebagai penyakit yang sudah terjadi dalam skala yang cukup luas di Indonesia. Untuk itu, PB PDHI akan membantu dilakukannya kajian ilmiah, membuktikan penyakit tersebut ada di lapangan, sehingga pemerintah bisa memasukkan vaksin untuk penyakit tersebut. “Di lapangan IBH memang sudah mengganggu produksi di setiap daerah ada 10-20 persen penurunan produksi terkait penyakit ini,” kata Munwaroh.

Selain IBH, penyakit lainnya adalah stunting pada unggas yang juga prevalensinya cukup besar. Stunting adalah kondisi dimana pada usia tertentu, berat hewan ternak mencapai di bawah 30 persen dari berat normal.

Isu berikut yang berkembang adalah terkait perlindungan profesi dokter hewan. Terkait hal ini, drh. Wayan Wiryawan, DVM., mengatakan, seringkali dokter hewan memang berpotensi tersangkut masalah hukum dalam menjalankan praktiknya.

Misalnya, dokter hewan yang bekerja di sebuah perusahaan peternakan, ketika ada wabah, kemudian menulis resep obat yang salah satunya obat keras seperti antibiotik. “Ini berpotensi tersangkut ke UU Keamanan Pangan, dan UU Perlindunga Konsumen misalnya,” kata Wayan.

Seringkali dalam praktiknya, meski dokter hewan sudah merekomendasikan agar hewan dalam pengobatan tidak boleh dipanen baik daging, telur maupun susunya, namun pihak penguasaha, karena tidak mau mengalami kerugian tetap menjualnya. “Padahal ada masa kerja obat, dimana jika sebelum selesai masa pengobatan, residu obat masih ada pada produk hewan, namun pengusaha kan misalnya paling sering telur dan susu, tidak mau rugi, dan memaksa tetap menjual, seringkali dokter hewan tak bisa berbuat apa-apa dalam tekanan perusahaan,” kata Wayan.

Celakanya ketika produk dipasarkan dan misalnya terdeteksi ada residu antibiotik, maka selain perusahaan, dokter hewan yang meresepkan juga berpotensi tersangkut kasus hukum. “Perlindungan terkait masalah ini, khususnya untuk dokter hewan perunggasan belum ada,” ujar Wayan.

Karena itu, kata dia, terkait hal ini, maka pembentukan Otoritas Veteriner menjadi penting. “Kita mendorong ada undang-undang sehingga pemerintah punya kewajiban melaksanakannya,” kata Wayan.

Otoritas Veteriner nantinya akan menjadi badan yang berwenang mengendalikan penyakit hewan, dan pencegahan penyakit hewan.

Kemudian, terkait sertifikasi, drh Suli Teruli mengatakan, sesuai UU, khususnya UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, semua pendidikan profesi akan menerima sertifikat profesi. “Sertifikat profesi adalah, pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diterima oleh lulusan pendidikan profesi,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Suli, otomatis lulusan kedokteran hewan akan dinyatakan kompeten di bidangnya, dia bisa melakukan anamnesa atau menanyakan pada klien tentang penyakit hewannya, melakukan pemeriksaan, diagnosa, prognosa dan pengobatan serta pemberian resep.

Sementara itu, untuk kompetensi lain misalnya, ketika dokter hewan menjabat sebagai penanggung jawab teknis obat hewan, dimana dia memiliki kewenangan membuat resep yang benar-benar berguna untuk orang lain dan bisa dikontrol, maka untuk pengakuan atas keahlian khusus terkait jabatnnya ini, barulah diperlukan sertifikat kompetensi. “Jadi agar tidak rancu, sertifikat kompetensi diperlukan sebagai pengakuan atas keahlian dia dalam jabatan tertentu, jadi ini yang perlu dibenahi,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *