Gagal Lindungi Gambut, Indonesia Tercekik Asap

Kabut asap akibat kebakaran hutan di Riau. Kegagalan pemerintah lindungi gambut membuat Indonesia kembali tercekik asap (dok. greenpeace)
Kabut asap akibat kebakaran hutan di Riau. Kegagalan pemerintah lindungi gambut membuat Indonesia kembali tercekik asap (dok. greenpeace)

 
Jakarta, Villagerspost.com – Kabut asap tebal dari ribuan titik api yang menyelimuti Sumatra dan Kalimantan adalah isyarat atas kegagalan pemerintah untuk mengatasi pembukaan hutan dan kehancuran gambut. Analisis Greenpeace menunjukkan sejumlah 3.464 titik api tahun ini berada di lahan gambut yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Sejumlah 75 persen titik api di Sumatera ditemukan di kawasan gambut.

Kita tentu masih ingat pada November tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Sungai Tohor di Riau, satu dari provinsi yang paling terdampak dari kebakaran hutan dan lahan. Ketika itu, Jokowi secara langsung menyekat satu kanal yang digali di atas gambut untuk perkebunan.

Sebagai rimbawan, Jokowi sudah mengetahui bahwa penyebab utama kabut asap tahunan adalah alih fungsi lahan dan gambut. Ia berjanji akan menyekat seribu kanal di Riau dengan bantuan pemerintah.

Tahun ini, di kawasan hulu di mana sekat kanal Presiden di Sungai Tohor sampai dengan saat ini terbebas dari api, tetapi gambut lainnya di provinsi tersebut tidak beruntung kecuali apabila seribu sekat kanal tersebut direalisasikan. Kegagalan melindungi gambut ini membuat Indonesia masih tercekik asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Teguh Surya, Jurukampanye hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, lokasi titik api menunjukkan adanya hubungan kuat antara pembukaan hutan dan pengeringan gambut. “Greenpeace mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi cepat untuk melindungi gambut dan  hutan tersisa termasuk pemetaan hamparan gambut dan cara-cara terbaik untuk merestorasinya,” kata Teguh dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (10/9).

Minggu lalu Indonesia telah menyampaikan draf Intended Nationally-Determined Contribution (INDC) yang akan diajukan pada konferensi iklim global (COP ke-21) di Paris akhir tahun ini. Dokumen tersebut seharusnya memuat solusi atas krisis deforestasi dan kebakaran lahan yang kini berlangsung, yang membuat Indonesia masuk pada urutan atas negara-negara penyumbang emisi gas rumah kaca global.

Sayangnya, meski komitmen Indonesia dalam deklarasi New York atas hutan dan target pembangunan berkelanjutan yang segera akan diratifikasi, draf INDC telah gagal dalam mendukung komitmen untuk nol deforestasi, termasuk  perlindungan gambut dan restorasinya.

“Presiden Joko Widodo akan segera memimpin delegasi besar ke pertemuan iklim di Paris. Itu hanya akan memalukan Indonesia di panggung dunia, jika komitmen tersebut tidak mengatasi masalalah deforestasi dan kehancuran gambut yang bertanggung jawab atas sedikitnya 2/3 emisi gas rumah kaca Indonesia,” lanjut Teguh.

Draf INDC saat ini disusun dengan konsultasi publik yang minim, dan sumber data yang tidak transparan. Tidak ada analisis tentang emisi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, tidak ada prediksi baseline dan penilaian pengurangan emisi karbon seperti apa yang dibutuhkan berbagai sektor untuk memenuhi target baru yang ditetapkan.

Metodologi INDC berujuk pada National Inventory System of Greenhouse Gases (SIGN SMART), laporan perkembangan dua tahunan UNFCCC (BUR), dan dokumen FREL-REDD. Bagaimanapun dua sumber pertama tidak dipublikasikan menyeluruh, atau setidaknya tidak tersedia bagi publik, dan dokumen FREL REDD+ terdapat kelalaian besar, dalam hal ini tidak memperkirakan emisi kebakaran hutan dan hanya mencakup emisi dekomposisi gambut setelah tahun 2000.

Dengan demikian tidak termasuk emisi yang sedang berlangsung dari degradasi gambut yang terjadi sebelum tahun 2000. Apa yang tersedia dalam laporan SIGN juga tidak memasukkan kebakaran gambut yang dikuatirkan bukan menjadi prioritas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini.

Buruknya lagi, ketika target pemotongan emisi sebelumnya 26% dibandingkan business as usual di tahun 2020, target baru INDC hanya menambah 3 persen pemotongan emisi di tahun 2030, di mana seterusnya justru potensinya akan meningkatkan kembali emisi secara cepat.

Keengganan pemerintah untuk terbuka atas data-data dalam INDC, memperjelas penolakan untuk membuka informasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan gambut, yang memuat data detail peta yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan perlindungan hutan dan gambut.

Tanpa peta tata ruang di ranah publik sangatlah sulit untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan hutan dan pembukaan gambut, dan siapa yang sebenarnya menyulut masalah asap saat ini. Hal tersebut merongrong komitmen nol deforestasi para perusahaan penjual dan pembeli untuk memutus rantai keterhubungan produk-produk mereka dengan deforestasi.

“Masyarakat Indonesia berhak tahu siapa yang berada di balik penghancuran hutan dan gambut, dan berhak untuk memberi masukan dalam INDC dengan proses yang transparan untuk memastikan pemerintah melakukan sesuatu yang nyata untuk menghentikannya. Kami tidak ingin membiarkan pemerintah bersembunyi di balik layar yang dibuatnya,” pungkas Teguh Surya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *