Gakkum KLHK Tangkap Dua Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto

Barang bukti alat berat untuk pertambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto (dok. klhk)

Samarinda, Villagerspost.com – Penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Kalimantan, menahan dan menetapkan dua penambang ilegal yaitu R (50) dan Y (41) di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (22/8). Tersangka R (50) adalah warga Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Y (41) adalah warga Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Polresta Samarinda. Kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda Rp10 miliar. Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Subhan mengatakan, penindakan ini berawal dari laporan masyarakat dan operasi yang dilakukan SPORC Brigade Enggang Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, 19 Agustus 2020. Operasi ini berhasil mengamankan 1 ekskavator, 1 bulldozer, 1 dump truck yang memuat batubara dan 6 pekerja lapangan plus 1 penanggung jawab lapangan, di kawasan Tahura Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan menetapkan R selaku penanggung jawab lapangan, sebagai tersangka. “Dari hasil pengembangan kasus, keterangan saksi dan pengakuan R, dan barang bukti, penyidik menangkap Y di kediamannya di Perumahan Pesona Mahakam, Samarinda, 21 Agustus 2020 dan menetapkannya sebagai tersangka yang berperan sebagai pemodal,” terang Subhan.

Kedua tersangka ditahan di Rumah Tahanan Polresta Samarinda. Barang bukti diamankan di Balai Gakkum Kalimantan KLHK. Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 17 Ayat (1) Huruf a dan/atau Huruf b Jo. Pasal 89 Ayat (1) Huruf a dan/atau Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, saat ini penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam aktivitas penambangan batubara ilegal di kawasan Tahura Bukit Suharto. “Untuk meningkatkan pengamanan kawasan Tahura Bukit Soeharto kami akan terus meningkatkan operasi penindakan,” tegas pria yang akab disapa Roy ini.

Sejauh ini, kata Roy, sudah ada 14 kasus yang ditangani terkait dengan tambang illegal di Tahura Bukit Soeharto. “Kami harapkan pelaku apalagi pemodal dihukum seberat-beratnya, agar ada efek jera. Kami mengapresiasi dukungan pihak kepolisian, kejaksaan dan masyarakat, khususnya Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Polresta Samarinda dalam penindakan kasus tambang ilegal seperti ini,” pungkas Roy.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.