Gandeng Kemenhub, KKP Percepat Perizinan Kapal | Villagerspost.com

Gandeng Kemenhub, KKP Percepat Perizinan Kapal

Kapal perikanan di pelabuhan Benoa, Bali bersiap berangkat melaut (dok. villagerspost.com/m. agung riyadi)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Kementerian Perhubungan dalam rangka mempercepat proses perizinan kapal perikanan tangkap. Kerjasama dua kementerian ini ditegaskan dalam Forum Bisnis Perikanan Tangkap, yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Gedung KKP, Jakarta, Kamis (31/1) lalu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meluncurkan Sistem Informasi Perizinan Perikanan Tangkap melalui e-service dan e-logbook kapal perikanan. Dalam sambutannya, ia menghimbau kepatuhan para pelaku usaha dalam melaporkan angka hasil usaha dan hasil tangkap untuk memperlancar proses perizinan.

“Kita hanya ingin laporannya benar. Untuk apa? Supaya hasil kerjanya juga kita tahu bahwa Indonesia sudah menuju pengelolaan perikanan tangkap yang benar,” ujar Susi.

Sebelumnya, saat mendampingi Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1), Susi juga ikut menyerahkan sejumlah 1.163 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) secara simbolik.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan komitmennya untuk menyinkronkan kerja sama antara KKP-Kemenhub untuk melayani perizinan bagi para pelaku usaha perikanan. “Kemarin saya hadir, Pak Presiden sudah berjanji untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Kalau perlu saya ke tempat anda sekalian untuk mengukur. Saya sudah lakukan di beberapa tempat, memang baru di Jawa tetapi kami pilih yang populasinya banyak. Ada di Lamongan, Pekalongan, dan Tegal,” ujarnya.

“Cuma memang jujur, ada beberapa yang susah diukur karena (kapal) tidak pulang-pulang. Oleh karenanya, kita ingin sekali menyelesaikan supaya ukuran-ukuran itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi any time ya. Nanti silahkan bapak-ibu bertanya akan di mana dilayani itu ya. Mau di Medan, Palembang, Papua, kita jabanin semuanya,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Budi Karya, Zulfahri Siagian, seorang nelayan asal Medan melontarkan pertanyaan terkait mekanisme pengurusan dokumen perizinan kapal. Menurutnya, prasyarat pengurusan berbagai dokumen perizinan yang mengharuskan kehadiran kapal kurang efisien bagi pelaku usaha.

“Setiap mengurus dokumen, kapalnya harus dihadirkan. Pengurusan Grosse Akta, kapal harus dihadirkan. Pengurusan Pas Besar, kapal harus dihadirkan. Sertifikat, (kapal) harus hadir. Surat ukur, (kapal) harus hadir. Jadi 4 kali kapalnya harus dihadirkan, Pak,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pengurusan dokumen dapat digabungkan menjadi satu kali sehingga menghemat waktu pengurusan izin kapal bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha lainnya, Narjono, asal Cilacap, Jawa Tengah kemudian juga mengusulkan agar KKP dan Kemenhub mempertimbangkan penyetaraan tenggat waktu berlaku ketiga izin kapal selama ini.

Menanggapi hal itu, Budi Karya menyampaikan, Kemenhub akan berkolaborasi dengan KKP untuk menyederhanakan proses perizinan pengukuran kapal. “Nah, mungkin karena memang lebih banyak (proses perizinan) di KKP, kita akan tempatkan orang-orang di KKP untuk mengukur secara bersama,” ujarnya.

“Jadi, bapak-bapak tidak perlu ke dua lokasi. Mungkin dua caralah. Kalau yang dekat dengan bapak itu tempat kami, kami akan mengundang dari KKP. Sebaliknya, kalau yang dekat itu KKP, kita akan datangi,” tegasnya.

“Saya pikir dengan koordinasi baik, semua bisa kita selesaikan. Namun, Grosse Akta itu pasti kapalnya harus ada. Kita bikin waktunya bersamaan saja untuk Grosse Akta dan sertifikat lain dijadiin satu habisnya persamaan,” tambah Susi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *