Gejolak Daging Sapi Skenario Mafia

Operasi pasar daging sapi di kota Bandung (dok. portal.bandung.go.id)
Operasi pasar daging sapi di kota Bandung (dok. portal.bandung.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengatakan, gejolak harga daging sapi di pasaran selama beberapa hari terakhir ini, terjadi akibat adanya permainan mafia. Dia menilai kejadian ini sama dengan peristiwa terjadinya kelangkaan kedelai tahun 2013 lalu. “Ini skenario dari mafia,” katanya seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (12/8).

Ujung dari skenario mafia semacam ini, kata Firman adalah agar pemerintah mengeluarkan izin impor daging sapi. “Ketika demand-nya tinggi dan supply-nya dikendalikan mafia sudah pasti akan terjadi gejolak harga,” kata Firman.

Menurutnya, jika saja pemerintah mau melaksanakan amanat UU Pangan dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Nakeswan), kemungkinan hal ini tidak akan terjadi. Kedua UU tersebut, tambah Firman, sudah sangat jelas bertujuan untuk menuju swasembada dan kedaulatan pangan.

“Hanya yang menjadi persoalannya sampai saat ini pemerintah tidak mau melaksanakan UU tersebut,” ujarnya.

Pemerintah tampak enggan melaksanakan amanat UU tersebut, kata politisi Golkar ini, lantaran ada oknum yang bermain di pemerintahan yang ikut memanfaatkan karut marutnya ketahanan pangan. “Karena yang namanya komoditi pangan ini adalah menjadi obyek besar yang menjanjikan. Lihat saja, produksi beras kita 3,5 juta ton setiap tahunnya, kalau kita ambil untung Rp1.000 saja per kilogram berapa triliun keuntungan yang akan diraup,” paparnya.

Firman menjelaskan, pemerintah tidak pernah mempunyai data yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu data neraca kebutuhan nasional daging kita. “Berapa kebutuhan nasional daging kita per kuartal dan per tahun?” katanya.

Kemudian, pemerintah juga tak pernah punya data tentang produksi nasional, serta berapa kemampuan peternak-peternak lokal dan perusahaan pemotongan hewan untuk men-supply daging sapi.

Menurut dia, jika saja kedua data ini ada, dan Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan dapat duduk bersama, maka pemerintah akan tahu berapa kebutuhan nasional per kuartal atau per triwulan. Juga pemerintah akan tahu berapa produksi per kuartal dan per tahun.

“Dan kita akan tahu berapa kebutuhan impor. Ini untuk jangka pendeknya,” tegas Firman.

Untuk jangka panjangnya, tambah Firman, data tersebut penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor. “Dan kebijakannya sudah kita berikan regulasi. Didalam UU sudah jelas mengamanatkan segera buatlah pulau karantina seperti di Australia,” imbuhnya.

Kemudian, jelas Firman, pemerintah juga diamanatkan untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Negara yang khusus memproduksi bibit-bibit sapi yang hasilnya didistribusikan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengusaha yang akan melakukan penggemukan.

“Namun perencanaan itu tidak ada dan tidak dilakukan pemerintah. Hal ini terjadi karena regulatornya yaitu pemerintah ada yang sudah ikut menikmati permainan daripada mafia yang selama ini mungkin mendapatkan keuntungan,” pungkas Firman. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *