Gempa Lombok, Pemerintah Dinilai tak Tanggap Bencana | Villagerspost.com

Gempa Lombok, Pemerintah Dinilai tak Tanggap Bencana

Pengiriman bantuan untuk korban bencana gempa Lombok (dok. kominfo)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah tak tanggap bencana lantaran tak juga menetapkan status bencana nasional atas bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia mengatakan, bencana gempa bumi beruntun itu, telah menimbulkan kerusakan luas dan korban jiwa.

Ironisnya, pemerintah belum juga menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional. Pemerintah pun dinilai tidak peka atas penderitaan masyarakat setempat dan tidak tanggap terhadap bencana tersebut. “Kerusakan yang paling luas adalah infrastruktur. Tidak saja rumah-rumah dan fasilitas umum, jalan-jalan penghubung juga mengalami kerusakan parah. Bandara dan pelabuhan ikut mengalami kerusakan,” kata Bambang dalam siaran persnya, Selasa (21/8).

Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan miliar. Karena itu, menurut Bambang, pemerintah wajib menetapkan bencana gempa Lombok ini sebagai bencana nasional. “Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara lumpuh. Pemda tak bisa berbuat banyak. Kerugian ekonomi sosial terutama sektor pariwisata paling terdampak. Wisatawan asing pun bisa kapok datang ke Lombok lagi, bila penanganan bencananya seperti ini. Selama ini pemerintah pusat hanya menyerahkannya kepada Pemda setempat. Padahal, Pemda punya keterbatasan,” ujar Bambang.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah mengamanatkan agar pemerintah segera menetapakan tragedi Lombok sebagai bencana nasional sesuai indikator yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2). Indikator sebagai bencana nasional di Lombok sudah terpenuhi seperti jumlah korban yang banyak, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan cakupan luasnya wilayah yang tekena bencana. “Hingga saat ini Perpres yang menetapkan status bencana nasional itu belum terbit,” ungkapnya.

Dalam kasus bencana Lombok, sambung Bambang, pemerintah dinilai tidak punya prikemanusiaan. Bahkan, menteri-menteri juga dinilainya asal bicara dan tak mengerti aturan hukum. “Menteri tak usah ngomong kalau tak ngerti aturan, terutama para menteri yang sedang sibuk menjadi caleg untuk pemilu tahun depan,” ujarnya.

Menurutnya, Lombok harus diproteksi keselamatannya secara baik. “Satu saja nyawa manusia hilang, nilainya tak terhingga. Pemerintah tidak serius tangani bencana ini. Padahal, Bali dan Lombok sebagai ikon pariwisata nasional bisa rusak akibat penanganan bencana yang tidak serius ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk status menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional. “Pak Jokowi harus merespons cepat gempa beruntun hebat di Lombok agar segera dinaikkan situasinya menjadi bencana nasional,” kata Mardani dalam siaran persnya.

“Saya sudah minta status gempa Lombok dinaikkan ke level bencana nasional pada Selasa, 14 Agustus 2018 lalu, dan tanggal 19-20 ini terjadi gempa hebat beruntun lagi, saya harap jangan sampai pemerintah lambat menyatakan status bencana ini lagi,” tegasnya.

Politisi PKS itu mengingatkan gempa hebat beruntun di Lombok sudah pantas ditetapkan sebagai bencana nasional, dengan mengacu pada Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 7 menyebutkan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di antaranya penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Di sisi lain, ia juga mengajak seluruh elemen bersatu untuk membantu Lombok, seiring dengan meriahnya Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Berbeda dengan sikap kedua anggota DPR di atas, anggota Komisi III Masinton Pasaribu mengatakan, pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan status bencana. Menurutnya, belum ada regulasi yang jelas bagaimana menetapkan suatu bencana menjadi bencana nasional. “Banyak kasus gempa di Indonesia juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika terjadi gempa di Yogyakarta tahun 2006, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidak menetapkannya sebagai bencana nasional, walau korban jiwa cukup banyak. “Yang penting negara hadir memberi perhatian kepada warga terdampak. Kita harus meletakkan suatu bencana dari sisi kemanusiaan dahulu, bukan aspek politiknya. Ini untuk meminimalisir korban kemanusiaan,” ujar Masinton.

Politikus PDIP itu menilai, penanganan bencana harus dilihat dari cepat atau tidaknya pemerintah menangani bencana, bukan pada penetapan status bencananya. Sejauh ini, nilai Masinton, pemerintah sudah cukup tanggap menangani bencana gempa di Lombok.

Walau saat ini belum ada penetapan status bencana nasional, tapi bantuan mengalir dari dunia internasional. Ini bentuk penanganan dan informasi yang disampaikan pemerintah cukup efektif. “Sekarang yang petning bagaimana pemerintah memberi jaminan hidup dan jaminan keamanan. Tidak usah buru-buru tetapkan bencana nasional. Kesiapsiagaan lebih penting,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *