Greenpeace Desak China Hentikan Pembangunan PLTU Batubara Di Luar China

Sisa-sisa batubara yang mencemari laut dan pantai di Nagan Raya (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Presiden China Xi Jinping mengumumkan, China akan meningkatkan dukungan bagi negara-negara berkembang untuk pengembangan energi hijau dan rendah emisi, dan tidak akan membangun proyek pembangkit listrik batu bara yang baru di luar negeri. Langkah ini sebagai bagian dari komitmen China untuk membangun kembali dunia pasca pandemi Covid-19 ke arah yang lebih baik, dengan mengembalikan keseimbangan alam dan manusia.

Menanggapi pidato Jinping tersebut, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya mengatakan, sebagai negara pengguna batu bara terbesar di dunia, dan investor terbesar PLTU batubara Indonesia, pengumuman terbaru China jelas menandakan energi kotor batu bara harus segera ditinggalkan. Setelah sebelumnya banyak institusi finansial juga menyatakan menghentikan pendanaan untuk proyek-proyek terkait batu bara.

“Ini adalah kode keras bagi Pemerintah Indonesia untuk turut melakukan hal serupa. Pasalnya, dalam Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) yang akan dibawa pemerintah pada Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP) ke-26 di Glasgow, November mendatang, masih memberikan porsi besar pada energi kotor batu bara sebanyak 38% dengan skenario terbaiknya, yaitu Low Carbon Scenario Compatible (LCCP) pada tahun 2050,” ujar Tata, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (24/9).

Tata menambahkan, China merupakan salah satu dari tiga pendana proyek-proyek PLTU yang ada di Indonesia bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Sepanjang 2010-2017, sebanyak 51% dari proyek pembangunan PLTU di Indonesia berasal dari pendanaan China dan Jepang. Namun, dengan adanya komitmen dari ketiga negara tersebut untuk memberhentikan pendanaan maupun pembangunan PLTU batubara baru di negara lainnya, maka sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia untuk menghentikan rencana pembangunan berbagai proyek PLTU.

Saat ini, Pemerintah Indonesia masih merencanakan untuk membangun tambahan PLTU sebesar 27 Gigawatt (RUPTL 2019-2028). Sedangkan, PLN baru akan mempensiunkan PLTU ultra supercritical pada tahun 2056. “Ini sangat bertentangan dengan rekomendasi IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) untuk mencapai target 1.5 derajat Celcius, yaitu harus menutup 80% PLTU yang sudah beroperasi pada tahun 2030, dan melakukan phase out sebelum 2040,” tegas Tata.

Komitmen negara besar seperti China, ujar Tata, merupakan angin segar bagi energi terbarukan seperti surya dan matahari, untuk mendapatkan porsi lebih dalam bauran energi nasional. “Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan, seharusnya memberikan ruang bagi energi terbarukan, bukan malah memberikan dukungan bagi solusi semu yakni nuklir dan berbagai modernisasi teknologi pada pembangkit batubara,” ujar Tata.

Selanjutnya, implementasi komitmen Presiden China untuk tidak membangun PLTU baru di negara lain perlu dipastikan, termasuk untuk menghentikan pembangunan PLTU baru atau juga termasuk pembangunan PLTU yang masih sedang dalam masa konstruksi. “Timeline yang jelas pun harus ditetapkan oleh Pemerintah RRT untuk penghentian pembangunan PLTU baru tersebut di negara lainnya,” pungkas Tata.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *