Greenpeace Desak RSPO Segera Laksanakan Standar Tanpa Deforestasi

Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan sawit. (dok. greenpeace/kemal jufri)

Jakarta, Villagerspost.com – Aliansi kelapa sawit dunia Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bakal segera menerapkan standar prinsip dan kriteria baru, yang memuat standar ‘tanpa deforestasi. Greenpeace pun mendesak agar standar tersebut harus segera dilaksanakan.

Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan, mengadopsi kebijakan “tanpa deforestasi” ke dalam standar RSPO merupakan langkah penting untuk memutus hubungan antara minyak sawit bersertifikat dan perusakan hutan.

“Namun, aturan baru ini akan memakan waktu setidaknya dua tahun untuk berlaku efektif dan sekarang banyak anggota RSPO yang sedang menghancurkan hutan dan memiliki kekebalan/impunitas. RSPO harus segera memberlakukan hal ini jika ingin membuat perbedaan nyata di lapangan,” ujar Kiki dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (16/11).

Pemberlakuan standar “tanpa deforestasi” memang menjadi penting. Pada bulan September 2018, Laporan Hitung Mundur Terakhir Greenpeace International mengungkap deforestasi yang terjadi baru-baru ini atau pelanggaran lain oleh 14 anggota RSPO atau pihak terkait, termasuk Bumitama Agri Limited (pada Panel Pengaduan RSPO) dan FELDA / FGV dan IOI. Keduanya merupakan anggota Board of Governors dari RSPO. Sebagai tambahan Kelompok produsen, Gama Plantation sangat terkait erat dengan anggota RSPO, Wilmar International.

Sebelumnya, Chief Executive Officer RSPO Datuk Darrel Webber mengatakan, pihaknya akan menerapkan standar “tanpa deforestasi” melalui penerapan Pendekatan Stok Karbon Tinggi, yang diadopsi dengan sistem konsensus. “Kami mendukung transparansi dan inklusivitas dalam sistem RSPO, meningkatkan penerapan standar RSPO, meningkatkan serapan pasar minyak sawit berkelanjutan melalui tanggung jawab bersama, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan visi bersama dalam transformasi pasar,” kata Darrel, dalam siaran persnya.

Darrel menegaskan, prinsip dan kriteria baru ini adalah hasil dari peninjauan dan konsultasi publik selama 60 hari, termasuk 18 acara tatap muka di 13 negara, enam pertemuan Satuan Tugas, dan partisipasi masyarakat sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Standar ini, kata Darrel, menjadi tinjauan paling inklusif bagi RSPO.

Poin penting yang terdapat dalam prinsip dan kriteria 2018 ini adalah upaya menghentikan deforestasi, melindungi lahan gambut, memperkuat hak asasi manusia dan tenaga kerja, serta pengembangan selanjutnya Standar Khusus untuk sertifikasi petani swadaya mandiri.

Sebelumnya, RSPO sendiri sudah memperkuat perlindungan HAM dan hak pekerja di sektor kelapa sawit dalam prinsip dan kriteria RSPO 2018. “Tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 antara lain menghentikan deforestasi, melindungi lahan gambut, memperkuat hak asasi manusia dan tenaga kerja, serta pengembangan selanjutnya dari standar tambahan dan khusus untuk petani kecil mandiri, yang akan diratifikasi pada bulan November 2019,” kata Darrel.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *