Greenpeace Dukung OJK Hentikan Pendanaan Batubara

Aktivis Greenpeace melakukan aksi membentangkan peringatan bahaya air beracun di bekas pengerukan tambang batubara, Asam-Asam, Kalimantan Selatan. (dok. greenpeace)
Aktivis Greenpeace melakukan aksi membentangkan peringatan bahaya air beracun di bekas pengerukan tambang batubara, Asam-Asam, Kalimantan Selatan. (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace Indonesia mendukung penuh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang memerintahkan bank untuk menghentikan pinjaman untuk proyek-proyek pertambangan batubara di Kalimantan Timur. “Ini menjadi pukulan penuh terhadap ambisi industri batubara Indonesia, dan memberikan dampak hidup kepada ribuan orang di Kalimantan Timur yang hidupnya telah hancur oleh industri pertambangan batu bara,” kata Juru Kampanye Senior Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (19/2).

Arif mengatakan, saat ini memang tidak ada prospek pemulihan harga batubara. “Ini menunjukkan betapa gila itu akan menjadi bagi Indonesia untuk berjudi masa depan pada batubara,” tegasnya.

(Baca Juga: Indonesia Harus Tinggalkan Energi Batubara)

Pengumuman OJK, kata dia, membuatnya menjadi semakin jelas, pinjaman untuk pertambangan menjadi sangat berisiko bagi lembaga keuangan. “Dan semua bank harus menghentikan dana operasi untuk batubara di Indonesia,” kata Arif.

Kebijakan OJK ini memang telah membuat industri pertambangan batubara di Indonesia mendapatkan pukulan besar. Pasalnya Kalimantan Timur, mengandung 28 persen dari total cadangan batubara Indonesia. Areal seluas negara Swiss telah dialokasikan untuk pertambangan di seluruh propinsi, dengan kerusakan masif hutan, pencemaran persediaan air dan perpindahan masyarakat setempat.

OJK memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia dengan proyeksi promosi stabilitas keuangan. Peraturan tersebut dibuat karena harga batu bara yang terus turun, sehingga dinilai berinvestasi dalam proyek-proyek batubara terlalu berisiko. Ini adalah peraturan perbankan pertama yang melarang pembiayaan untuk pertambangan batubara berdasarkan eksposur kredit industri.

Beberapa bank di Indonesia sudah diketahui terkena kredit macet di pertambangan batu bara, baik secara langsung melalui operasi pertambangan, atau tidak langsung melalui kredit konstruksi untuk proyek-proyek pertambangan. Lembaga kredit Fitch menulis tahun lalu: “Kombinasi berkelanjutan harga lemah batubara dan over-supply akan terus menantang profil kredit dari sektor pertambangan, dengan penambang kecil paling berisiko.”

IMF, dalam sebuah catatan baru pada sektor perbankan Indonesia, mengatakan kewajiban sektor batubara naik sekitar 30% sejak tahun 2008, sedangkan pendapatan operasi tumbuh hanya 10% dan keuntungan menurun. Indonesia adalah eksportir batubara terbesar di dunia, dan penambang terbesar Bumi Resources telah berjuang dengan kebangkrutan selama lebih dari satu tahun sekarang.

Pemerintah Indonesia telah memotong harga acuan batubara thermal (HBA). Harga batubara saat iniĀ  US$53,20 per metrik ton pada bulan Januari (rekor terendah baru), yang turun dari US$109,29 pada Januari 2012. Sebagian besar paparan kredit macet di Kalimantan Timur adalah penambang skala menengah dan kecil. Mereka lebih cenderung dibiayai oleh bank-bank Indonesia, karena perusahaan batubara yang lebih besar memiliki akses ke pasar modal dan bank internasional. (*)

Ikuti informasi terkait batubara >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *