Greenpeace: Izinkan Alat Tangkap Ikan Ilegal, KKP Abaikan Aspek Berkelanjutan

Nelayan memperbaiki jaring cantrang (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bakal merevisi beberapa aturan, termasuk mengizinkan kembali alat tangkap ikan yang merusak, mengundang kritik. Greenpeace Indonesia sangat menyayangkan rencana KKP untuk memperbolehkan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API), yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, demi meningkatkan produktivitas penangkapan ikan.

“Keberpihakan Pemerintah terhadap investasi dengan mengabaikan prinsip keberlanjutan akan membahayakan masa depan laut Indonesia,” kata Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (10/6).

Seperti diketahui, KKP menyatakan akan merevisi sejumlah peraturan menteri yang dianggap menghambat rencana investasi, salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan dalam Konsultasi Publik terkait dengan PNBP KKP bidang perikanan tangkap, yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 9 Juni 2020.

Dalam draf revisi itu, KKP tegas-tegas akan membolehkan alat tangkap merusak yang selama ini dilarang. Pertama, alat tangkap cantrang yang asalnya dilarang, akan diperbolehkan untuk ukuran kapal, mulai dari 5 sampai dengan 30 GT. Kedua, penggunaan alat tangkap cantrang akan diperbolehkan di tiga wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) nomor 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; WPPRI 712 yang meliputi perairan Laut Jawa; dan WPPRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Ketiga, dari 13 jenis alat tangkap Pukat Hela yang dilarang, kini hanya 5 saja alat tangkap ikan yang dilarang.

“Baru saja kita peringati Hari Laut Sedunia, dengan memasang harapan tinggi agar pemangku kepentingan dan masyarakat bahu-membahu untuk mewujudkan lautan yang sehat dan lestari demi bisa dinikmati oleh masyarakat pesisir hingga kota, baik yang hidup saat ini hingga anak-cucu. Kini, ancaman besar menanti, bila rencana untuk memperbolehkan penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang dianggap merusak di Permen KP No. 71/2016, di antaranya cantrang, pukat hela dasar udang, terealisasi,” tegas Afdillah.

Dia menegaskan, rencana KKP merevisi Permen KP No. 71/2016 karena dianggap menghambat rencana investasi, merupakan tindakan yang sangat keliru. “Bila ini diperbolehkan, maka produktivitas total hasil penangkapan diperkirakan akan naik, tapi berpotensi mengancam kesehatan stok ikan di masa mendatang,” jelas Afdillah.

Menurut catatan KKP sendiri, angka kerugian terkait sumber daya ikan akibat cantrang bisa mencapai Rp9 triliun. Hasil tangkapannya pun sekitar 50% atau bahkan lebih adalah tangkapan sampingan. “Alih-alih mendatangkan pendapatan, kapal cantrang dan API lain yang sudah dilarang saat ini justru merugikan negara karena berpotensi, salah satunya pengelabuan ukuran kapal, dengan nilai kerugian terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak keci,” tegas Afdillah.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perikanan dan kelautan, menurut Afdillah, pemerintah harus hati-hati dalam menelurkan kebijakan. “Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pengendalian API lainnya yang saat ini belum dilarang, pemberdayaan nelayan perikanan skala kecil, dan pemberantasan IUU fishing,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *