Greenpeace Patahkan Argumen KLHK Soal Sengketa Informasi Data Kehutanan | Villagerspost.com

Greenpeace Patahkan Argumen KLHK Soal Sengketa Informasi Data Kehutanan

Lahan gambut yang terbakar di sebuah area konsesi gambut di Pangkalan Terap, Teluk Meranti, Pelalawan, Riau (dok. greenpeace/rony muharrman)

Lahan gambut yang terbakar di sebuah area konsesi gambut di Pangkalan Terap, Teluk Meranti, Pelalawan, Riau (dok. greenpeace/rony muharrman)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace Indonesia menghadirkan tiga saksi ahli dalam sidang keenam sengketa informasi dengan termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam gugatan ini, Greenpeace meminta agar pihak KLHK membuka tujuh data terkait kehutanan.

Pertama adalah Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2012, berupa format shapefile. Kedua, Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2013, berupa format shapefile. Ketiga, Izin dan lampiran peta konsesi HTI berupa format shapefile, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015. Keempat, Izin dan lampiran peta konsesi HPH berupa format shapefile, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015

Kelima adalah data Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa format shapefile. Keenam, Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa format shapefile. Ketujuh, Laporan hasil produksi Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) tahun 2000-2015

Ketiga saksi ahli yang dihadirkan Greenpeace itu, dalam keterangannya, mematahkan berbagai argumen yang diajukan pihak KLHK terkait penolakan membuka data peta dalam format SHP. Dalam argumentasinya, saksi ahli yang dihadirkan Greenpeace dalam persidangan Jumat (12/8) menegaskan, data tersebut harus dibuka ke publik karena jika ditutupi maka peta pengelolaan hutan Indonesia dalam format shapefile (SHP) bagi publik menjadi tidak berarti.

“Informasi dan data dalam format SHP tersebut sangat penting dalam mendorong transparansi dan memperbaiki pengelolaan hutan Indonesia ke arah yang lebih baik, serta mereduksi bencana lingkungan yang terjadi dalam dua dekade terakhir,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Teguh Surya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (14/8).

Dalam persidangan itu, saksi ahli pertama yang diajukan Greenpeace, Agus Sudibyo sejak awal terlibat aktif dalam perumusan Undang-undang Keterbukaan Informasi. Agus juga merupakan anggota Dewan Pers, pemerhati kebebasan informasi publik dan kolumnis di berbagai media nasional.

Saksi ahli kedua adalah Athian Pramaditha, Team Leader Training pada Layanan Profesional ESRI. ESRI adalah pemimpin global dalam teknologi Geographic Information System (GIS) dan telah melayani 400.000 klien dari 150 negara.

Saksi ahli ketiga Yantisa Akhadi, Project Manager Open Street Map Indonesia yang bersaksi dalam kapasitas personal. Selama 8 tahun Yantisa Akhadi terlibat dalam pengelolaan informasi terkait bencana alam. Ia mempromosikan penggunaan data publik untuk kemanusiaan dan pembangunan ekonomi. Yantisa banyak bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Agus Sudibyo dalam keterangannya mengatakan, permohonan Greenpeace Indonesia untuk mengajukan akses informasi atas peta tutupan lahan Indonesia tahun 2012-2013 dan peta konsesi HTI dan HPH dalam format shapefile harus diletakkan dalam relevansinya untuk melakukan uji kepentingan publik yang lebih besar. “Kepentingan publik yang mendasari permohonan Greenpeace Indonesia adalah besarnya kerugian material dan immaterial yang diderita masyarakat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015,” terang Agus.

Dengan dibukanya data digital format shapefile (SHP) yang diminta Greenpeace, kata Agus. akan membantu pemerintah menyelamatkan hutan. Dan data yang diminta adalah data publik sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP Nomor 4 tahun 2008:

“Dengan mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita publik ini, juga dengan mempertimbangkan bahwa proses hukum atas kasus-kasus kebakaran hutan pada tahun 2015 masih terkatung-katung hingga saat ini, menurut hemat kami menjadi alasan yang kuat untuk menetapkan bahwa informasi yang diminta pemohon adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta kepada publik dalam format yang paling menguntungkan untuk publik, yakni dalam format shapefile,” tegas Agus Sudibyo.

Dia menerangkan, menurut Pasal 10 UU Nomor 4 tahun 2008 tentang KIP, yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang jika tidak diumumkan segera, dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. “Informasi dalam format shapefile paling menguntungkan publik (akurat, benar, tidak menyesatkan), jpeg dan pdf tidak bisa diolah lebih lanjut. Lembaga publik harus memastikan informasi yang dibuka berguna bagi masyarakat dan accessible,” ujarnya.

Agus juga menegaskan, keterlambatan atau tidak diberinya informasi publik dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai UU KIP karena informasi publik harus dibuka untuk semua orang. Selain itu menurutnya, pembukaan informasi yang diminta Greenpeace Indonesia tersebut akan memberikan peluang yang lebih besar bagi bangsa Indonesia untuk mengungkap kasus kebakaran lahan dan hutan, memberikan keadilan bagi para korban, serta untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi lagi musibah yang sama tahun ini, dan tahun-tahun selanjutnya.

“Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pemulihan dan pencegahan alih fungsi lahan, deforestasi dan pembakaran lahan di Indonesia. Untuk keterlibatan itu, masyarakat jelas membutuhkan informasi dan data yang komprehensif, valid dan meaningful tentang kondisi tutupan lahan, peta HTI dan HPH,” ujarnya.

Agus mengatakan, kebakaran hutan yang terjadi tahun lalu telah menimbulkan banyak kerugian materiil maupun imateriil. “Dengan mempertimbangkan besarnya kerugian akibat kebakaran hutan, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan hutan dinilai menjadi sangat krusial,” pungkasnya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *