Greenpeace: Proyek Cetak Lahan Sawah Baru di Lahan Gambut Memperbesar Malapetaka Kebakaran Hutan dan Lahan | Villagerspost.com

Greenpeace: Proyek Cetak Lahan Sawah Baru di Lahan Gambut Memperbesar Malapetaka Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Lahan Gambut di Kalimantan Tengah (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace Indonesia memperingatkan pemerintah akan potensi bahaya bencana lingkungan jika pemerintah tetap memaksakan proyek cetak sawah baru (food estate) yang kontroversial. Seperti diketahui, proyek pembangunan lahan sawah baru tersebut bakal dilaksanakan di lahan gambut seluas 164.598 hektare di Kalimantan Tengah. Untuk proyek tersebut, pada Kamis (9/7), Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk meninjau proyek food estate.

“Hanya berselang sekitar satu minggu pemerintah Kalimantan Tengah mengumumkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, Presiden Jokowi terbang ke Palangkaraya utamanya untuk memberi lampu hijau proyek yang berpotensi merusak 164.598 hektar lahan gambut yang kondisinya sudah memprihatinkan,” kata Ketua Tim Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (10/7).

Dia menegaskan, sejak 2015, lebih dari seperempat juta hektare hutan lahan gambut telah terbakar di Kalimantan Tengah. Analisis data untuk area yang terbakar (2015-2019) dan Fungsi Ekosistem Gambut dari KLHK menunjukkan total lahan gambut yang terbakar di Kalimantan Tengah sekitar 266.484,9 hektare. Pada puncak krisis kebakaran hutan tahun 2015, emisi gas rumah kaca harian dari kebakaran hutan dan gambut di Indonesia melampaui emisi harian Amerika Serikat.

Para ilmuwan mendesak Indonesia melindungi semua lahan gambut untuk demi menghentikan laju perubahan iklim. “Pemerintah justru sebaliknya membuat program pengubahan lahan yang akan mengganggu ekosistem lanskap gambut dan berpotensi menjadi malapetaka kebakaran lahan semakin parah,” lanjut Arie.

Jokowi telah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk ikut mengelola sektor pangan salah satunya proyek food estate. Prabowo juga ikut meninjau Food Estate di Kabupaten Kapuas dimana Presiden Suharto meluncurkan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektare pada tahun 1995 silam. Tujuannya memperkuat ketahanan pangan dengan mengubah lahan gambut menjadi padi. Proyek ini gagal menghasilkan beras dan meninggalkan bekas kehancuran lahan gambut yang kaya akan karbon dan kini menjadi area yang rawan kebakaran lahan.

“Sepanjang hidup saya tinggal disini dan setiap tahun saya masih menyaksikan warisan beracun dari kegagalan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar. Kami dijanjikan pasokan pangan melimpah namun itu tidak pernah ada hanya meninggalkan kesulitan ekonomi lokal dan penyakit dari kabut asap dari kebakaran tahunan,” ungkap Arie.

Arie Rompas sendiri adalah salah satu dari tujuh penggugat yang memenangkan gugatan warga (citizen lawsuit) yang mana Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi, yang menyatakan Pemerintahan Presiden Jokowi bersalah atas tindakan melawan hukum terkait bencana kebakaran tahun 2015 yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dampak buruk kesehatan terhadap warga.

Arie menegaskan, ketahanan pangan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mendesak Indonesia ke dalam rencana yang memicu perubahan iklim dan tidak dapat menjamin masa depan yang sehat, adil dan bebas api. “Pemerintah harus menghormati ikatan mendalam yang dimiliki masyarakat Kalimantan Tengah dengan tanah ini dan memberikan alternatif untuk mengembangkan tanaman lokal yang tidak bergantung pada eksploitasi lahan gambut. Harus ada proses konsultasi publik yang diadakan dengan orang-orang yang paling terkena dampak oleh rencana pembangunan di masa depan,” kata Arie.

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikan peluang pengembangan alternatif bagi masyarakat lokal dan mempromosikan tanaman lokal seperti sagu dan jagung, yang tidak bergantung pada eksploitasi lahan gambut. Mendesak pemerintah agar memprioritaskan perlindungan lahan gambut tersisa agar tetap utuh, serta pemulihan lahan gambut rusak dengan membasahi, revegetasi dan revitalisasi secara signifikan mengurangi potensi kebakaran.

Greenpeace juga menyayangkan, Badan Restorasi Gambut (BRG) didirikan setelah kebakaran tahun 2015 dan ditugaskan untuk memimpin upaya negara untuk memulihkan lahan gambut, telah menyatakan dukungannya terhadap proyek Cetak Sawah Baru di Lahan Gambut. Hal ini menjadi kontra-produktif terhadap fakta bahwa lahan gambut di Kalimantan Tengah pada 2019 telah terbakar sekitar 266.484,9 hektare dan fakta bahwa provinsi tersebut memiliki prioritas restorasi lahan gambut dengan target 713.076 hektare.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *