Greenpeace: Publik Menunggu Tindak Lanjut atas Dugaan Pembakaran Hutan di Papua | Villagerspost.com

Greenpeace: Publik Menunggu Tindak Lanjut atas Dugaan Pembakaran Hutan di Papua

Kebakaran hutan di Papua (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace menegaskan, publik menunggu tindak lanjut pemerintah atas dugaan pembakaran hutan di Papua secara sengaja untuk membuka perkebunan sawit oleh PT Korindo. Hal ini disampaikan Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Kiki Taufik menanggapi sikap KLHK terhadap laporan tersebut.

Pihak KLHK melalui Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) mengatakan, investigasi yang diekspos Greenpeace, adalah lama dari tahun 2013. “Pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang dieksposnya itu diberikan pada periode tahun 2009-2014, bukan oleh pemerintahan periode sekarang,” kata Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani.

Terkait hal ini, Kiki membenarkan video tersebut dari tahun 2013. Namun kata dia kebakaran di konsesi Korindo masih terjadi di tahun 2016. “Masalah utamanya terletak pada adanya dugaan pembakaran yang disengaja, terlepas kapan kebakaran pertama muncul dan di era menteri mana kawasan hutan dilepaskan, investigasi pelanggaran dan penyelidikan masih menjadi tanggung jawab menteri saat ini,” kata Kiki, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (17/11).

Dugaan adanya kesengajaan pembakaran di konsesi Korindo pernah dilaporkan sejumlah elemen masyarakat Papua pada 2016 kepada Gakkum KLHK dan pemerintah, menyebut akan menindaklanjuti laporan tersebut. Tetapi hingga saat ini pemerintah belum menjelaskan ke publik terkait hasilnya.

“Bila pemerintah telah menelusuri hal ini pada 2016, maka sudah sejauh mana KLHK memproses laporan dan pengumpulan data, lalu apa hasilnya? Kolaborasi Greenpeace International dan Forensic Architecture ini memperkuat temuan sebelumnya. Kemudian publik berhak mengawal dan mengetahui hasil tindakan pemerintah,” tegas Kiki.

Kiki mengatakan, Menteri Siti Nurbaya Bakar dapat menunjukkan komitmennya terhadap keadilan hak atas tanah dan kepedulian lingkungan dengan menyelidiki dan mengambil tindakan tegas dalam kasus Korindo. “Sangat penting untuk menegakan keadilan bagi hak masyarakat adat yang terkena dampak kegiatan Korindo,” ujar Kiki.

Sebab mereka belum mendapatkan hak yang sesuai prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC). “Perlu negosiasi yang tulus untuk menentukan masa depan perkebunan kelapa sawit yang ada, hutan yang belum dibuka di dalam konsesi, dan pemberian kompensasi yang layak atas kerusakan yang telah terjadi,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *