Greenpeace: Rencana Aksi Terbaru Wilmar Tak Akan Perbaiki Masalah Deforestasi

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace menilai, rencana aksi baru yang dirilis oleh Wilmar International, pedagang minyak sawit terbesar di dunia, tidak sesuai dengan tujuan dan tidak akan membuat perusak hutan keluar dari rantai pasokannya. Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan, Wilmar perlu membuktikan minyak sawitnya tidak berasal dari perusak hutan.

Salah satunya dengan menginstruksikan para pemasok minyak sawit untuk menerbitkan peta yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghancurkan hutan, kemudian memutuskan hubungan dengan pemasok yang nakal. “Tetapi Wilmar malah menerapkan kesepakatan sukarela yang cenderung mudah diabaikan para pemasoknya,” kata Kiki Taufik, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (6/10).

Pada 2013, Wilmar menjadi pedagang kelapa sawit pertama yang mengadopsi kebijakan NDPE atau kebijakan tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi yang mencakup seluruh pemasok minyak sawitnya. Bulan lalu, investigasi Greenpeace International mengungkapkan bahwa Wilmar membeli dari 18 dari 25 kelompok kelapa sawit yang telah membersihkan 130.000 hektar hutan sejak 2015.

Hanya sebagian kecil dari minyak sawit yang diperdagangkan oleh Wilmar berasal dari perkebunannya sendiri. Sementara lebih dari 80 persen berasal dari produsen minyak sawit lain.

“Wilmar telah berjanji untuk berhenti membeli dari perusak hutan selama lima tahun. Hari ini adalah kesempatan untuk mengganti waktu yang hilang dengan mengumumkan rencana yang kuat dan ambisius. Greenpeace telah mencoba untuk terlibat dengan Wilmar secara konstruktif, tetapi Wilmar tidak akan berkomitmen pada tindakan tertentu yang bisa dijalankan ke dalam perubahan nyata di lapangan. Ini membuat para pelanggannya tidak punya pilihan selain menunda perdagangan dengan Wilmar sampai terbukti minyak sawitnya bersih,” kata Taufik.

Rencana aksi Wilmar tidak memiliki komitmen kunci yang dibutuhkan untuk memastikan pemasok kelapa sawitnya tidak menghancurkan hutan. Kesenjangan tersebut antara lain soal publikasi peta konsesi tidak bersifat wajib dan tidak ada tenggat waktu yang jelas bagi pemasok untuk dipatuhi. Sebaliknya, Wilmar ‘mendorong’ pemasok untuk menerbitkan peta konsesi serta janji dengan rencana lain di tahun depan.

Pemantauan rantai pasokan Wilmar tidak memiliki rincian ruang lingkup, baseline, dan tindakan yang diperlukan terhadap produsen yang tertangkap telah menghancurkan hutan hujan. Tidak kejelasan bagaimana Wilmar akan memantau pemasoknya, karena ini memerlukan peta konsesi yang tidak diterbitkan pemasok.

Wilmar menetapkan target 100 persen rantai perdagangan kebijakan tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi yang diverifikasi secara independen pada bulan Desember 2020. “Namun, rencana tersebut tidak memiliki tindakan spesifik, terikat waktu dan terukur yang diperlukan untuk mencapai target tersebut,” pungkas Kiki.

Editor: M. Agung Riyadi