Greenpeace: Soal Sawit, Jokowi Harus Sadar Masih Terjadi Deforestasi

Kerusakan lahan gambut akibat pembukaan lahan perkebunan sawit (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace Indonesia menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, Selasa (14/11) lalu. Dalam forum tersebut, Jokowi meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit dianggap merugikan baik ekonomi, maupun citra negara produsen sawit.

Pernyataan itu, menurut Greenpeace kontrproduktif terhadap upaya pelestarian hutan dan lahan gambut, mengingat apa yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) masuk akal, yakni meminta agar produk sawit yang masuk ke wilayahnya diproduksi dengan cara yang memerhatikan aspek keberlanjutan. Dalam resolusi Parlemen UE beberapa bulan lalu, mereka menyadari bahwa industri sawit telah menciptakan banyak masalah, mulai dari deforestasi, kebakaran hutan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, hingga korupsi.

Sebagai salah satu solusi, UE pun mendorong agar produk yang masuk ke negaranya dibekali dengan sertifikasi sebagai bukti bahwa produk sawit dihasilkan dengan cara yang berkelanjutan. Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin mengatakan, sebagai negara yang meratifikasi Kesepakatan Paris, Pemerintah Indonesia seharusnya tidak beranggapan kebijakan UE maupun negara konsumen sawit lainnya sebagai sebuah hal yang merugikan industri serta perekonomian. ,

“Pemerintah harusnya malu karena deforestasi, kebakaran hutan, sistem kerja eksploitatif di perkebunan sawit, perampasan lahan, masih terjadi hingga saat ini. Ekspansi perkebunan sawit pun terus berlangsung. Sawit kini sudah tumbuh tidak hanya di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga sudah merambah hutan Papua,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (16/11).

Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian memperlihatkan bahwa luas areal perkebunan sawit terus meningkat. Tahun 2010 hanya seluas 8,3 juta hektare. Tahun 2017 diperkirakan mencapai 12,3 juta hektare. Ekspansi lahan sawit ini kerap merambah hutan lindung dan lahan gambut. Menurut Badan Restorasi Gambut, terdapat 327 perusahaan sawit yang beroperasi di lahan gambut. “Lahan gambut kini dalam ancaman ekspansi perusahaan sawit,” tegas Asep.

“Pemerintah Indonesia seharusnya meyakinkan pihak luar dengan menegakkan aturan-aturan yang sudah ada seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 bagi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, melakukan pengawasan ketat terhadap industri sawit, dan mencabut izin usaha bagi produsen sawit yang melanggar peraturan,” jelasnya.

Keberadaan sertifikasi baik ISPO dan RSPO sejauh ini tidak bisa menjamin produsen sawit dan rantai pasoknya mempraktikkan cara berkebun yang lestari. Begitu juga dengan komitmen Nol Deforestasi yang digadang oleh sejumlah perusahaan. Komitmen tersebut belum sepenuhnya dijalankan bahkan dilanggar oleh perusahaan dan kelompok usahanya.

“Moratorium lahan gambut sudah diperpanjang, tapi bagaimana efektivitas kebijakan tersebut? Ini seharusnya yang dijelaskan Presiden Jokowi di forum internasional, agar mereka percaya bahwa Indonesia berhasil melindungi hutan serta lahan gambutnya, dan menghasilkan sawit tanpa deforestrasi,” pungkas Asep.

Sebelumnya, menanggapi pernyataan Jokowi di Forum KTT ASEAN, anggota Komisi IV DPR RI Taufiq R. Abdullah berharap pemerintah bisa mengatasi bahkan mengantisipasi terjadinya tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Dia mengatakan, permasalahan kelapa sawit ini bukan barang baru bagi Indonesia dan harusnya itu bisa diatasi bahkan diantisipasi oleh pemerintah.

Taufiq mengatakan, sebagai produsen kelapa sawit, Indonesialah yang seharusnya bisa mengatur pasar. Kedua, negara juga harus berpikir produksi sawit tidak dilempar ke pasar internasional dalam bentuk bahan mentah.

“Harus ada upaya dari negara untuk menciptakan industri-industri olahan, sehingga petani sawit dapat melempar ke pasar dalam harga yang maksimal. Di Indonesia ada industri pengolahan sawit, harganya akan lebih mahal daripada kita ekspor. Bayangkan kita yang memproduksi tapi ketika dilempar ke pasar internasional harus melalui negara-negara yang bukan produsen,” papar Taufiq, sebelum memasuki ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Politisi PKB ini menegaskan, diskriminasi terhadap kelapa sawit itu terjadi karena Indonesia lemah. “Kita tidak memiliki jaringan yang kuat di internasional. Sehingga Indonesia harus memegang jejaring ini. Disamping itu pemerintah juga harus melakukan upaya diplomasi, serta harus interaksi dengan produsen sawit itu sendiri. Karena berbicara pasar tentu kita bisa melakukan upaya agar jangan sampai mereka yang menentukan pasar,” ujarnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.