Greenpeace: Sumber Energi Indonesia Sudah ‘Terkunci’ oleh Energi Kotor Batubara

Nelayan kembali beraksi menolak PLTU Batang (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Menjelang perhelatan pertemuan iklim atau COP ke-26 di Glasgow, komitmen nyata Indonesia dalam mencapai target 1,5 derajat Celcius masih jauh dari memadai. Dokumen RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) 2021-2030 yang baru dirilis memperlihatkan penambahan kapasitas pembangkit dari batubara (PLTU) mencapai 13,8 Gigawatts (34%) dari total tambahan kapasitas pembangkit sebesar 40,5 Gigawatts (100%).

“Ini berarti batubara masih menjadi sumber andalan sektor kelistrikan nasional,” kata Peneliti Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (8/10).

Adila Isfandiari mencermati sejumlah hal menarik dalam dokumen RUPTL 2021-2030, yakni:

1. Klaim bahwa RUPTL 2021-2030 berorientasi hijau tidak tepat, karena jelas memperlihatkan adanya rencana penambahan PLTU sebesar 13,8 Gigawatts, yaitu 43% dari kapasitas PLTU existing (31,9 Gigawatts), dalam kurun waktu 2021-2030.

2. Batubara memiliki porsi sebesar 59,4% pada bauran energi di tahun 2030, atau lebih dari dua kali lipat dari porsi EBT (energi baru dan terbarukan) dengan 24,8% yang sebagian besar bersumber dari air dan panas bumi.

3. Penambahan kapasitas batubara ini jelas akan menambah kontribusi emisi dari sektor energi yang akan menjadi kontributor emisi GRK terbesar pada tahun 2030 sebesar 82 juta ton per tahun atau setara dengan emisi dari 40 juta mobil per tahun.

4. Belum ada sinyal batubara memasuki masa pensiun secepatnya di tengah munculnya komitmen banyak negara dan lembaga finansial global untuk berhenti mendanai proyek batubara.

Bertolak belakang dengan rencana pensiun bagi PLTU, Indonesia malah akan membangun PLTU batubara baru yang menjadikannya sebagai salah satu dari lima negara Asia yang menguasai 80% investasi pembangunan pembangkit batubara baru di dunia. “Rencana moratorium PLTU batubara pun baru akan dimulai pada tahun 2023 dengan menyelesaikan pembangunan PLTU baru yang telah mendapatkan kontrak,” ujar Adila.

Selain itu, rencana PLN untuk mempensiunkan PLTU batubara secara bertahap mulai 2025 hingga 2055 masih sangat bertentangan dengan rekomendasi dari IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) untuk pemerintah berbagai negara agar menutup 80% PLTU yang sudah beroperasi pada tahun 2030, dan melakukan phase out sebelum 2040, demi mencapai target 1,5 derajat Celcius.

Terlebih, secara hitungan ilmiah, beban biaya batubara semakin tinggi. Pada 2028, diperlukan biaya yang lebih mahal untuk mengoperasikan PLTU batubara daripada membangun solar PV baru. Apalagi ketika memperhitungkan harga bahan bakar batubara yang sangat fluktuatif, di mana saat ini mengalami peningkatan drastis mencapai US$247 per ton (pasar Newcastle) hingga mencapai rekor tertinggi sejak 2008, sangat jauh dibandingkan cap DMO Indonesia, yaitu US$70 per ton.

“Fluktuasi harga batubara sebagai komponen utama biaya listrik akan selalu menjadi ancaman untuk ketahanan energi Indonesia apalagi jika dibandingkan potensi energi matahari dan angin yang berlimpah,” papar Adila.

Teknologi batubara juga merupakan teknologi yang sudah matang sehingga memperkecil kemungkinan untuk penurunan harga. Hal ini bertolak belakang dengan teknologi energi surya, di mana sudah mengalami penurunan biaya yang drastis sebesar 90% dari tahun 2009 dan akan terus turun dalam beberapa tahun ke depan.

Penambahan kapasitas yang bersumber dari energi terbarukan yakni angin dan surya tidak signifikan. Berdasarkan laporan Greenpeace “Southeast Asia Power Sector Scorecard: Assessing the Progress of National Energy Transition against 1.5 Degree Pathway”, agar berada di jalur 1,5 derajat Celcius pada 2030 diperlukan 50% energi terbarukan dalam sektor kelistrikan, dan Indonesia dalam skenario terbaik (tidak ada PLTU batubara baru) hanya bisa berada di 26%.

Indonesia pun harus memberhentikan pembangunan PLTU batubara baru saat ini juga untuk memberikan ruang bagi energi terbarukan (ET) untuk berkembang dan mencapai target tersebut. Dengan skenario terbaik pun, Indonesia belum berada di jalur 1,5 derajat apalagi dengan adanya tambahan 13,8 Gigawatts PLTU batubara baru.

“Artinya, posisi sumber energi Indonesia sudah ‘terkunci’ oleh energi kotor batubara hingga 40 tahun ke depan sesuai dengan masa operasionalnya,” jelas Adila.

Solusi semu dalam energi baru dan terbarukan (EBT) kian mendapat tempat. Dalam dokumen RUPTL, target bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Untuk mencapai itu, PLN akan mengimplementasikan co-firing dengan campuran 10-20% pada 52 PLTU, di mana saat ini sudah terlaksana di 32 proyek PLTU yang sudah beroperasi dengan porsi 5%. Tantangannya adalah diperlukan biomassa yang sangat besar sekitar 8-14 juta ton per tahun untuk mencapai target EBT tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh IEEFA, keberlangsungan feedstock biomassa juga akan menjadi tantangan tersendiri mengingat jumlah yang diperlukan sangat besar dan harga yang relatif masih mahal. Di sisi lain, terdapat pula ancaman perluasan lahan untuk memenuhi tingginya keperluan pasokan biomassa tersebut, termasuk untuk keperluan biodiesel.

Menurut perhitungan LPEM Universitas Indonesia tahun lalu, hasil simulasi untuk realisasi B50 saja selama kurun waktu 2021-2025, diperlukan luasan lahan sawit produktif sebanyak 22,65 juta hektare hingga 2025, artinya diperlukan penambahan lahan sekitar 9 juta hektare terhadap 13 juta hektare produktif yang sudah ada.

“Ini berarti ancaman deforestasi dan pembukaan lahan di kawasan hutan semakin besar,” tegas Adila.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *