Guru Besar IPB: Mentan Minta Maaf Tak Bisa Hentikan Impor, Bukti Ada Kartel dan Madia di Balik Impor Beras

Jakarta, Villagerspost.com – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Prof. Didin S Damanhuri mengatakan, permintaan maaf Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, karena tak bisa menghentikan impor beras menunjukkan adanya kekuatan tangan kartel dan mafia beras di balik impor beras. Kartel dan mafia inilah, yang menurut Didin, mengendalikan distribusi pangan nasional.

“Itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sampai minta-minta maaf ke DPR, karena enggak berdaya menolak impor beras. Karena adanya kekuatan mafia itu tadi,” ujarnya, di kanal YouTube Bravos Radio Indonesia, (22/3).

Kekuatan kartel inilah yang menurut Didin, membuat Kementerian Pertanian saja tak berdaya menolak kebijakan impor beras. Dia menilai rencana impor yang digaungkan pemerintah dalam situasi pandemi sangat janggal apalagi daya beli dan perekonomian sedang menurun saat ini.

“Produksi padi di 2021 malah diprediksi naik 26,8 persen tetapi mau impor? Aneh sekali,” tegas Didin.

Menurut Didin, sangat jelas, rencana impor beras jadi bukti adanya kekuatan kartel dan mafia yang mengendalikan distribusi pangan di Indonesia. “Jadi rencana impor beras satu juta ton ini sangat tidak logis,” kata Ketua Dewan Pakar lembaga think tank Brain Society Center (BS Center) ini.

Ada tiga indikator yang membuat rencana impor itu jelas tidak masuk akal. Pertama, produksi beras nasional naik 5,5 juta ton lebih pada 2020 lalu. Kemudian pada Maret hingga April akan ada panen raya.

“Stok beras pemerintah itu belum terpakai. Jadi logikanya di mana rencana impor itu,” tegasnya.

Didin mengamini pernyataan Direktur Bulog Budi Waseso (Buwas) yang menyebut adanya tangan-tangan kotor mafia pangan di balik rencana impor tersebut. “Selama ini mafia pangan termasuk beras, daging dan komoditi lainnya memang sangat mengganggu peran Bulog,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan permohonan maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun 2021 ini. Permintaan maaf tersebut disampaikan SYL di sela rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (18/3).

Permintaan maaf itu disampaikan Syahrul, saat rapat memasuki sesi akhir jelang pembacaan kesimpulan rapat. Syahrul sempat menginterupsi, dan meminta adanya perubahan draf kesimpulan yang hendak bacakan.

Salah satu kesimpulan rapat yang diinterupsi Syahrul adalah saat Komisi IV DPR menyatakan bersepakat dengan pemerintah c.q. Menteri Pertanian menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah.

Syahrul Yasin Limpo tiba-tiba melakukan interupsi dan menyampaikan sejumlah penjelasan. Draf kesimpulan akhir tersebut kemudian berubah, dan poin kesepakatan antara DPR dan Menteri Pertanian terkait penolakan impor diubah.

Terkait impor beras Syahrul menjelaskan, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut. “Penugasan impor bukan kepada Kementan,” demikian tegas Syahrul.

Editor: M. Agung Riyadi