Guru Besar IPB: Pertanian Tradisional Indonesia Sudah Menganut Asas Berkelanjutan

Petani memanen padi di sawah (dok. litbang.pertanian.go..id)

Bogor, Villagerspost.com – Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Prof. Dr. Damayanti Buchori mengatakan, untuk membangun sistem pangan yang sehat dan sekaligus berkeadilan, Indonesia tidak perlu jauh-jauh melihat keluar. Prof. Dami–demikian panggilan akrabnya– mengatakan, di masa lalu Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem pangan yang ramah lingkungan.

“Sebenarnya sistem pertanian tradisional Indonesia justru sudah menganut sistem pertanian yang berkelanjutan,” kata Prof. Dami, dalam seri webinar ‘Obrolin Pangan Goes to Campus’ yang menyapa civitas akademika IPB University, Rabu, (7/10) malam.

Sistem pertanian tradisional Indonesia menganut prinsip pertanian berkelanjutan yang ditandai dengan adanya keragaman tanaman, sistem bera (sistem dimana budidaya tanaman, bergantian dengan bera atau tanaman penjeda), dan adanya penghormatan pada alam.

“Petani misalnya, melakukan penghormatan pada Dewi Sri, kemudian ada acara seperti Seren Taon pada masyarakat di daerah Gunung Halimun,” ujar Prof. Dami.

Ciri berikutnya adalah adanya penguatan lokal, seperti penggunaan benih lokal, dan adanya pemahaman akan saling ketergantungan antara anggota ekosistem di lahan pertanian. “Kemudian juga adanya jasa ekosistem yang disediakan oleh agrobidiversity, misalnya penyerbukan oleh lebah, penekanan hama oleh musuh alami, ini sudah lama ada dan ini adalah sistem yang bisa dikembangkan, ini harus kita kembalikan,” tegasnya.

Sistem ini, menghilang semenjak pemerintah menerapkan revolusi hijau, yang ujungnya justru banyak menghasilkan masalah baik pada soal penyediaan pangan itu sendiri, maupun pada petani sebagai produsen pangan. Revolusi hijau, menyederhanakan proses bertani yang kompleks menjadi sistem buatan manusia. “Ini mengakibatkan alam akan merespons balik,” kata Prof. Dami.

Manusia berusaha mengontrol unsur alam dengan menggunakan pupuk, pestisida kimia sintetis, bibit yang tidak ramah lingkungan, yang justru menghasilkan masalah baru. “Yang timbul adalah erosi, lahan berubah menjadi gurun, kerusakan tanah, polusi pestisida pada air, ledakan hama dan juga gangguan kesehatan pada petani,” ujarnya.

Kemudian terkait kesejahteraan petani, pemerintah juga tidak menjalankan kebijakan yang berpihak. Misalnya kebijakan perubahan tata ruang yang tidak terkontrol. “Katanya kita membutuhkan lahan sawah, tetapi lahan pertanian, sawh yang ter-irigasi malah diubah menjadi perumahan, pabrik dan sebagainya, kemudian dulu kita menanam tanaman yang beragam kini monokultur seperti sawit,” papar Prof. Dami.

Pengetahuan petani akan pertanian yang ramah lingkungan juga berkurang. “Dahulu ada SL-PHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu-red), kini sudah berapa lama SL-PHT tidak dijalankan? Perlu dilaksanakan kembali bagi petani-petani muda,” ujarnya.

Untuk bisa mengembalikan sistem pangan ke arah yang berkelanjutan seperti di masa lalu, menurut Prof. Dami, salah satu kuncinya adalah penguatan kelembagaan petani. “Kelembagaan penting karena dengan bersatu, petani dapat memperluas akses pada pengetahuan, lahan, dan bahkan melakukan advokasi kebijakan yang menguntungkan petani,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pakar Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) David Ardhian mengatakan, membangun sistem pangan yang berkelanjutan menjadi agenda penting. “Pangan dan pertanian menjadi penyelamat dalam masa krisis. Kita harus terus belajar dan memahami kondisi pangan kita secara lokal maupun global,” ujarnya.

Pertanyaannya, dalam konteks global, apakah sistem pangan yang dibangun sudah berkeadilan? “Apakah pangan saat ini dapat memadahi kebutuhan pangan dunia? Faktanya, 690 juta orang di dunia mengalami kelaparan, sementara ratusan juta yang lain mengalami obesistas,” tegas David.

Sistem pangan yang tidak adil ini, sayangnya juga berlaku di Indonesia. David menilai, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini justru mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. “Tidak ada inovasi dan science based. Tidak ada signifikansi hasil. Tidak ada satupun pangan yang mampu menggeser perberasan,” ujarnya.

Misalnya, pemerintah malah kembali mengulang kegagalan pembangunan food estate. “Kementerian Pertahanan in charge untuk menanam singkong. Kementerian Pertanian menanam beras. Kembali ke 20 tahun ke belakang, pengetahuan diabaikan. Mundur lagi, food governance sudah benar-benar mundur dari sebelum-sebelumnya,” tegas David.

Celakanya, sistem food estate ini akan dikembangkan di berbagai tempat. “Kita perlu mencermati semuanya, apakah mampu menyangga pemenuhan pangan? Proses transformasi adalah proses perubahan untuk menuju konsep pangan yang berkelanjutan, berkaitan dengan waktu, tantangan, pola, pemerintahan. kuncinya kita perlu inovasi, tidak bisa begini begini saja,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.