Hambat Dana Desa, Tak Diberi DAK

Jalan desa. Percepat pencairan dana desa pemerintah terbitkan panduan belanja dana desa (dok. setkab.go.id)
Jalan desa. Percepat pencairan dana desa pemerintah terbitkan panduan belanja dana desa (dok. setkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pengucuran dana desa tahap pertama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp20,7 triliun masih mengalami hambatan. Hasil pengawasan Komisi II DPR atas pengucuran dana desa hingga Oktober 2015 mengungkapkan, penyaluran dana dari Kabupaten ke desa baru mencapai Rp7,1 triliun atau 35 persen.

Karena itulah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepala daerah kabupaten dan kota, untuk segera menerima dan membagikan dana desa. Marwan “mengancam” para kepala daerah yang menghambat atau menolak dana desa tidak akan mendapatan dana alokasi khusus (DAK).

“Ini lagi-lagi problemnya disitu (dana desa). Karena kita sudah surati semua. Sudah kita kumpulkan semua supaya bupati walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa,” kata Marwan kepada wartawan usai acara diskusi tentang Peran akademisi dalam implementasi UU Desa di aula kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jalan A Yani, Surabaya, Kamis (5/11).

Marwan menegaskan, kabupaten dan kota yang masih menghambat dana desa maka DAK-nya tidak akan diberikan dahulu. “Terpaksa kita lakukan, agar dana desa pada masa mendatang tidak ada lagi ada hambatan,” tegas Marwan.

Dia mengatakan, ada kepala daerah yang menolak dana desa, diantaranya Wali Kota Batu, Jawa Timur  Eddy Rumpoko. Marwan berharap, pimpinan daerah yang bersangkutan segera menerima dan membagikan dana untuk masyarakat desa.

“Mudah-mudahan Wali Kota Batu terbuka hatinya untuk segera menerima dana itu. Karena itu hak desa, hak masyarakat desa bukan hak Wali Kota. Oleh karena itu, hak masyarakat desa harus diberikan dan tidak dihambat,” ujar Marwan.

Terkait ada kekhawatiran dana desa akan diselewengkan untuk dana pemilihan kepala daerah, Menteri kelahiran Pati, Jawa Tengah ini menegaskan, pihaknya sudah mengidentifikasi daerah mana saja yang akan menyelenggarakan pilkada. “Sudah kita identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dilarang keras,” jelasnya.

Ia menambahkan, sudah ada petugas pengawasan dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM mandiri pedesaan, juga ada pendamping desa. “Pengawasannya tentu kita punya fasilitator yang sudah kita luncurkan kurang lebih 12 ribu orang eks PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kita luncurkan. Maka melalui mereka itu lah pengawasannya kita lakukan,” ujarnya.

Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, penyerapan dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap kedua, sudah tersalurkan sekitar 90 persen.

“Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi,” ujar Marwan¬† sambil menambahkan, dana desa secara nasional pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari Rp20,7 triliun menjadi Rp47 triliun. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *