Harga Bahan Pokok Perlu Intervensi Pemerintah

 
Jakarta, Villagerspost.com – Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan yang mendirikan depo bahan pokok (bapok) di sepuluh pasar tradisional di Jakarta. Tujuan pembangunan depo bapok ini sendiri adalah untuk memudahkan para pedagang pasar membeli bahan pokok dengan harga yang murah dan tidak kekurangan stok.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyambut baik langkah tersebut dengan catatan mekanismenya harus jelas. Heri meminta Bulog akan menjadi pemasok bapok ke depo-depo tersebut, baik yang berasal dari petani dan pengimpor.

Menurut Heri, sebaiknya Bulog memang langsung mengambil bahan pokok dari petani agar harganya bisa lebih murah. Begitu juga Bulog mestinya diberi kewenangan langsung menjadi pengimpor bapok untuk kebutuhan depo-depo tersebut.

“Rantai distribusi akan terpotong kalau Bulog yang langsung mengambil ke petani. Tentu harga yang diperoleh akan lebih murah,” seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (28/8).

Meski mengapresiasi, Heri juga masih mempertanyakan peran Kemendag dalam memfasilitasi para pedagang pasar di depo tersebut. Dia berharap, pedagang tidak diberikan pinjaman dengan cicilan bunga tinggi untuk membeli bapok di depo. Jika itu terjadi, kata dia, sama saja tidak membantu pedagang pasar.

“Tentu harus ada pencerdasan kepada para pedagang. Jangan sampai ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja, dimana kebijakannya terlihat berpihak kepada pedagang, ternyata malah sebaliknya,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Bentuk intervensi Kemendag, kata Heri, dengan membangun depo dan menempatkan Bulog sebagai pemasoknya perlu dilakukan terus menerus untuk menekan fluktuasi harga bapok.

Seperti diketahui, sepuluh pasar di Jakarta yang telah membuka depo bapok adalah Pasar Kramatjati, Pasar Glodok, Pasar Tebet Timur, Pasar Klender, Pasar Enjo, Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar Tomang Barat, Pasar Kelapa Gading, dan Pasar Gembrong. Peluncuran perdana depo tersebut dilakukan di Pasar Kramatjati beberapa waktu lalu.

“Untuk selanjutnya, intervensi seperti ini perlu dilakukan di pasar-pasar strategis di seluruh Tanah Air, tidak terbatas di Jakarta saja. Keberadaan depo Bapok tersebut bisa memangkas (cut off) rantai pasokan komoditas yang panjang dan rawan distorsi, sehingga harga yang diterima konsumen bisa lebih stabil. Dan pada akhirnya inflasi bisa dikendalikan,” papar politisi dari dapil Jabar IV itu.

Selama ini, lanjut Heri, inefisiensi rantai pasokan membuat harga yang diterima konsumen bisa melonjak hingga 20 persen dari harga petani. Padahal, kenaikan harga komoditas bapok seperti beras, daging, bawang, dan cabai telah menjadi penyumbang inflasi terbesar. Pengendalian harga komoditas tersebut menjadi keniscayaan untuk terus dilakukan secara intens.

“Perlu diingat bahwa intervensi harga Bapok tidak cukup dilakukan di hilir, tapi juga di hulu. Dalam enam bulan ke depan, kita diprediksi akan mengalami gangguan pasokan akibat kekeringan dan elnino. Banyak petani kita di Jatim, Jabar, bahkan Papua yang tidak mau lagi menanam, karena ancaman kerugian yang besar,” jelas Heri. (*)