Harga Garam Akan Diatur Pemerintah

Petani garam menggarap lahan. Impor garam akan mematikan petani garam. (dok. kiara.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengatur harga garam melalui penetapan harga eceran terendah (HET). Hal itu dilakukan untuk mengendalikan harga garam yang kerap anjlok

“Ya nanti harga eceran terendah ada kita mau buat. Harga eceran terendah dengan perpres tadi akan bisa dibuat,” kata Luhut di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (25/7). Penetapan HET garam ini, telah disepakati dalam rapat koordinasi membahas masalah garam yang dipimpin langsung oleh Luhut. Rapat dihadiri oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa.

Untuk landasan hukum penerapan HET garam, pemerintah merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

“Kita akan masukkan kembali ke perpres nomor berapa, jadi barang penting, sehingga harga ecerannya itu bisa dibuat. Sehingga orang nggak bisa lagi harga itu di bawah dari harga yang kita tentukan nanti. Kalau itu terjadi saya pikir sudah akan bisa mengurangi masalah,” jelas Luhut.

Selain mengendalikan harga, Luhut mengatakan, pemerintah juga akan memperbaiki penetapan kualitas garam. Menurutnya ada indikasi permainan oleh buyer terhadap produsen garam, di mana produk yang berkualitas baik dinilai sebaliknya.

“Suka dimainin juga petani ini mungkin, karena kita sekarang mau memastikan pakai Sucofindo untuk menentukan kualitas daripada garam itu. Padahal rata-rata sekarang yang KW 2 pun sudah di 97% (NaCl) kadarnya,” terang Luhut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk data tunggal (single data) terkait produksi dan perdagangan garam. Tujuannya, untuk menstabilkan harga garam nasional.

Khofifah menilai impor garam yang berlebih menyebabkan ketersediaan pasokan membludak, bahkan pasokan garam 2018 ada yang belum terserap. Pada akhirnya, harga garam rakyat jadi anjlok.

“Jadi bukan over supply (kelebihan pasokan) tapi karena impornya terlalu banyak. Mereka menyampaikan agar pemerintah stop impor garam industri,” kata Khofifah.

Karena itu, Khofifah menilai, pemerintah perlu membentuk single data terkait garam. Data itu meliputi produksi garam nasional, kebutuhan garam nasional, dan garam yang memenuhi kriteria industri. Dengan demikian, dapat ditarik selisih garam untuk kebutuhan impor. “Sekarang yang perlu jadi referensi data adalah impornya. Sebetulnya berapa kok merembes ke pasar,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *