Harga Minyak Goreng Melesat, Presiden dan Mendag Digugat

Suasana sidang gugatan terhaap Presiden RI dan Mendag terkait tingginya harga minyak goreng (dok. sawit watch)

Jakarta, Villagerspost.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis 22 September 2022 lalu menggelar sidang dengan Perkara Nomor 150/G/TF/2022/PTUN.JKT. Perkara ini merupakan merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada bulan Maret-April 2022.

Gugatan ini diajukan oleh Sawit Watch bersama dengan Tim Kuasa Hukum, serta didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil diantaranya, Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET. Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan yang dianggap gagal menjamin pasokan dan keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat Indonesia.

Agenda persidangan yang digelar Kamis (22/9) lalu, memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Hadir sebagai saksi ialah Ibu Vonny dari Bekasi dan Ibu Asmania, warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Keduanya merupakan pedagang gorengan sekaligus ibu rumah tangga yang tentunya sangat terdampak atas terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

“Kami mulai merasakan kenaikan harga minyak goreng serta menjadi langka untuk didapatkan adalah pada bulan puasa yaitu sekitar bulan April lalu. Minyak goreng kemasan seperti Sania dan Bimoli hilang di toko-toko, yang ada hanya merek lain seperti Fitri, Sabrina dan minyak goreng curah dengan harga yang sangat tinggi jauh dari sebelumnya yang mana sebelumnya merek ini tidak pernah saya temui di Pulau Pari,” kata Vonny.

Sementara Asmania mengungkapkan, harga minyak goreng pada saat langka menyentuh harga Rp27 ribu hingga Rp30 ribu per liter dari sebelumnya di harga Rp15 ribu per liter. “Melihat hal tersebut saya mengubah harga gorengan yang dulu seharga Rp5 ribu mendapat tiga buah gorengan menjadi Rp5 ribu, dapat dua buah gorengan. Dampaknya pembeli jadi berkurang,” ujar Asmania.

“Rebutan minyak goreng juga saya alami di Pulau Pari. Saat kami dapat info bahwa ada kapal pedagang toko yang berlabuh di Pulau dan ada minyak goreng di dalamnya, kami ibu-ibu langsung kesana dan saling rebutan minyak goreng,” tambah Asmania.

“Terkadang saat saya tidak mendapatkan minyak goreng tersebut harus berhenti berdagang gorengan. Kenaikan harga dan langkanya minyak goreng berdampak pada sepinya pembeli serta berpengaruh pada menurunnya pendapatan saya. Hal seperti ini belum pernah saya alami di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Asmania di hadapan Majelis Hakim PTUN Jakarta.

Senada dengan hal diatas, Ibu Vonny yang telah berdagang selama tiga tahun terakhir menambahkan, selama periode kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada Maret-April lalu, dia kesulitan mendapatkan minyak goreng. “Saya harus mencari ke toko, pasar atau agen yang lokasinya jauh dari rumah saya untuk bisa menemukan minyak goreng. Itu pun sangat terbatas dan mahal harganya,” jelas Vonny.

“Dulu saya membeli minyak goreng kemasan dua liter seharga Rp24 ribu sampai Rp25 ribu. Namun saat harga naik bisa mencapai harga Rp48 ribu sampai Rp50 ribu, sebagai pedagang mau tidak mau saya tetap beli walau ini sangat mahal,” terang Vonny.

Sama seperti Asmadia, Vonny pun terpaksa menaikkan harga gorengan dari yang dulu Rp1.500 menjadi Rp2.000. Sayangnya kenaikan harga itu berdampak pada pelanggan menjadi sepi. “Sehingga saya harus mengakalinya dengan kembali menurunkan ke harga semula namun dengan ukuran yang lebih kecil. Saya tetap berjualan walau pendapatan tentu berkurang. Karena hanya dengan berjualan gorengan adalah satu-satunya sumber pendapatan saya sehari-hari,” ungkap Vonny.

Apa yang dialami dan dirasakan oleh kedua saksi dalam persidangan adalah hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya juga dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia atas fenomena kelangkaan dan tingginya minyak goreng yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sawit Watch menyadari tidak ada terlambat pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan oleh Menteri Perdagangan dan Presiden Republik Indonesia atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

“Oleh karena itu, Menteri Perdagangan dan Kepala Pemerintah Presiden Republik Indonesia, tidak hanya memikul tanggung jawab atas krisis minyak goreng di awal tahun 2022. Mereka juga harus memikul bagian dari tanggung jawab dan dampak atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia,” tegas Achmad Surambo dari Sawit Watch.

Dia berharap, dengan hadirnya gugatan ini diharapkan dapat menjadi momentum atas pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Negara harus hadir dalam menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat sebagai konsumen, termasuk didalamnya adalah ketersediaan dan stabilnya harga minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok sehari-hari. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Penggugat.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.