Hari Buruh: IGJ dan KPR Serukan Buruh Tolak Omnibus Law dan PHK Di Tengah Pandemi Covid-19 | Villagerspost.com

Hari Buruh: IGJ dan KPR Serukan Buruh Tolak Omnibus Law dan PHK Di Tengah Pandemi Covid-19

Spanduk hari buruh internasional (pixabay)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menggugat negara (pemerintah dan DPR) yang dianggap telah melakukan pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap hak buruh. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sama sekali sangat bias kepentingan, seperti Omnibus Law Cilaka serta stimulus ekonomi dan program bantuan sosial penanganan pandemi, yang membuka ruang aksi ambil untung oleh para elit politik dan kroninya.

Jumat (1/4), secara serentak anggota KPR di seluruh Indonesia turun ke jalan, memperingati Hari Buruh Internasional untuk melakukan penolakan terhadap Omnibus Law dan kebijakan penanganan dampak Covid-19 yang tidak adil terhadap buruh. Omnibus law ini menjadi sebuah kunci dari titik kegagalan deregulasi yang sudah sejak awal pemerintahan jokowi lakukan dan terbukti sudah tidak berhasil memompa kesejahteraan rakyat.

“Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan Omnibus Law secara keseluruhan. Penundaan pembahasan kluster ketenagakerjaan yang dilakukan bukanlah tuntutan kami,” kata Ketua Umum KPR Herman Abdulrohman, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Herman menegaskan, pemaksaan pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan Omnibus Law di tengah pandemi Covid-19 menunjukkan, Omnibus Law adalah produk titipan pemilik modal, dan bukan untuk mensejahterakan rakyat. “Terlebih saluran-saluran suara rakyat untuk memastikan pembahasan ini tidak berlanjut sudah ditutup oleh pemerintah,” tegasnya.

Ketidak-berpihakan negara terhadap nasib buruh dan rakyat adalah ketika penanganan Covid-19 hanya difokuskan pada upaya mengatasi isu pertumbuhan ekonomi nasional, ketimbang mencegah hilangnya nyawa manusia akibat pandemi. “Keseriusan pemerintah menangani Covid-19 sangat dipertanyakan. Dalam situasi yang sulit ini, pemerintah sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam menghadapi krisis ini, tumpang tindih kebijakan untuk menanggulangi keadaan ini membuat buruh semakin terombang-ambing dalam ketidakpastian,” ujar Herman.

Untuk itu ditengah situasi covid-19 ini, KPR secara organisasi harus mengambil risiko dalam melakukan aksi protes di depan kantor pemerintahan meskipun berhadapan dengan risiko penularan Covid-19. “Tetapi ini harus di tempuh karena pemerintah sudah menutup mata dan telinga mereka atas keadaan rakyat yang semakin tercekik,” jelas Herman lagi.

Ketimpangan Keadilan Sosial

Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti mengatakan, ketimpangan keadilan telah secara nyata dilakukan oleh negara. Pemutusan hubungan kerja puluhan ribu buruh Indonesia tidak mampu dijawab dengan ketegasan hukum oleh Negara. Pengusaha tetap melakukan PHK bahkan merumahkan buruh tanpa membayarkan haknya, padahal berbagai stimulus ekonomi telah dinikmatinya.

“Justru hari ini seharusnya negara dapat bersikap tegas terhadap perusahaan yang hanya ingin melakukan aksi ambil untung dari berbagai stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah, tanpa sedikit pun mengurangi beban pemerintah menghadapi potensi krisis sosial dan ekonomi yang lebih besar di masyarakat. Terapkan sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak menjalankan perintah negara,” tegas Rachmi.

Sementara, program bantuan sosial Kartu Pra-kerja dan Jaminan PHK yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat tidak tepat guna dan sasaran. Pemerintah terkesan memaksakan program ini dijalankan dengan skema digital, yaitu pendaftaran online.

“Ganti skema kartu pra-kerja dengan skema yang lebih tepat guna dan sasaran untuk korban PHK khususnya ditengah pandemi ini. Pemerintah tidak perlu memaksakan skema kartu pra-kerja ini dijalankan ditengah pandemi,” jelas Rachmi.

Dia mengatakan, program itu dipersiapkan untuk situasi normal dan bukan ditengah pandemi. “Masih banyak buruh korban PHK yang tidak bisa mengakses program tersebut dikarenakan kendala teknis. Pada akhirnya program ini kembali tidak dapat menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya dalam menghadapi krisis ditengah pandemi,” tambah Rachmi.

Ketimpangan keadilan sosial lainnya adalah terkait dengan agenda transformasi ekonomi dibawah Omnibus Law Cilaka. Menurut IGJ, pemerintah seolah ingin melakukan pemaksaan transformasi ekonomi dan industri ke arah tren digitalisasi teknologi, dan kartu pra-kerja adalah solusi yang disiapkan untuk dapat mempersiapkan tenaga kerja yang dapat diserap dalam model industri berbasis digital. Namun, ketidaksiapan Pemerintah untuk mempersiapkan infrastrukturnya hanya menimbulkan kembali dampak ketidak-adilan sosial bagi buruh.

“Alih-alih melakukan transformasi ekonomi dan industri, RUU Omnibus Cipta Kerja malah memperdalam jebakan untuk kaum buruh. Hal ini karena, deregulasi isu ketenagakerjaan yang hendak mengadopsi bentuk baru hubungan kerja (industrial relation) berbasis teknologi digital akan berimplikasi terhadap hilangnya jaminan pemenuhan hak pekerja, serta menjadi alasan bagi pengusaha untuk menghindari kewajibannya,” terang Rachmi.

Rachmi menegaskan, belajar dari krisis ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya, terbukti, sekali lagi ekonomi rakyat adalah tulang punggung penyelamat krisis. Ketika monopoli produksi yang dijalankan oleh model industri besar tidak dapat dijalankan, produksi rakyat justru telah menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas. “Monopoli ekonomi oleh para elit harus segera diakhiri,” serunya.

Sementara itu, Herman menegaskan, jika pemerintah meyakini bahwa tulang punggung ekonomi hari ini adalah produksi rakyat, maka agenda yang harus dilakukan adalah kembalikan seluruh sumber-sumber daya ekonomi ke tangan rakyat. “Bangun kolaborasi dan solidaritas bersama organisasi lainnya dalam mewujudkan jaring produksi rakyat,” pungkas Herman.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *