Hari Buruh: KPA Desak Hentikan RUU Cipta Kerja dan Laksanakan Reforma Agraria

Aksi buruh menentang revisi undang-undang ketenagakerjaan yang dinilai berpihak kepada pengusaha (dok. Koalisi Gerakan Buruh untuk Rakyat)

Jakarta, Villagerspost.com – Momentum Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2020 ini, diharapkan menjadi momen bagi rakyat untuk bersatu melawan berbagai ketidakadilan. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, peringatan Hari Buruh tahun ini, tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Perayaan May Day kali ini selain kita masih hidup di tengah ancaman kapitalisme yang mencengkeram sendi-sendi ekonomi dan politik, kita juga tengah berada dalam situasi krisis berlapis akibat wabah pandemi Virus Corona, sekaligus ancaman RUU Cipta Kerja,” ujar Dewi dalam pidato politiknya, menyambut Hari Buruh, Jumat (1/5).

Dewi mengatakan, merebaknya virus ini adalah akibat eksploitasi sistem kapitalisme terhadap tanah dan seluruh kekayaan alam sehingga kemiskinan struktural, pupusnya kearifan lokal, dan kerusakan lingkungan semakin mendalam. “Tidak dapat ditanganinya virus ini sebab telah lama usaha-usaha kesehatan dan pendidikan kesehatan adalah industri kapitalisme,” tegasnya.

Namun, dampak pandemi Covid-19, menurut Dewi juga telah memperlihatkan kelemahan negara-negara di dunia. Organisasi antar negara bahkan organisasi regional maupun global, seperti ASEAN, Uni Eropa, OKI, yang pernah dibangun dengan melangit itu, ternyata hanya pepesan kosong saja. Tidak ada solidaritas konkret di dalamnya. “Selama pandemi tidak ada langkah yang benar-benar global dan setara untuk mengatasi dampak virus ini. Semua pada akhirnya kembali ke negara masing-masing dengan kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda,” ujar Dewi.

Pandemi virus ini juga memukul sangat keras pada negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Seperti halnya di Indonesia, yang berdampak pada sulitnya upaya pencegahan hingga pemusnahan virus ini, disebabkan oleh tata cara social distancing hingga PSBB berakibat besar dan berbeda pada lapisan masyarakat miskin. “Ada krisis berlapis, darurat kesehatan, kelaparan dan kemiskinan baru terjadi. Sementara jaring pengaman sosial seperti bantuan uang dan pangan tidak siap dalam mengantisipasi maupun menangani secara sistemik dampak multidimensi yang dialami kelompok rentan ini,” paparnya.

Kemudian, pandemi ini juga menunjukkan, tidak adanya solidaritas dari pengusaha-pengusaha kaya yang selama puluhan tahun telah diistimewakan dan dimanjakan pemerintah dengan segenap regulasi dan dana. “Justru solidaritas antar rakyat lah yang terbangun. Kita mencermati, tidak ada mitigasi negara yang kuat dalam mencegah PHK massal oleh kelompok perusahaan, termasuk mengatasi dampak lanjutan dari PHK tersebut,” ujar Dewi.

Perusahaan pun banyak memaksakan meneruskan pabriknya berproduksi untuk memenuhi kontrak bisnisnya. Parahnya, lagi-lagi pengusaha besar justru mendapatkan keuntungan dari situasi wabah ini dengan menunggangi impor obat-obatan, alat medis hingga kelak vaksinnya. “Negara belum betul-betul hadir mengatur ketat perusahaan di masa pandemi demi menyelamatkan rakyat,” jelas Dewi.

Pandemi Covid-19 juga memperlihatkan bagaimana ekonomi gotong-royong justru terbangun antara petani dan buruh. Gerakan petani bantu buruh dan buruh bantu petani untuk menghubungkan produksi, distribusi dan konsumsi pangan antara keluarga petani dan keluarga buruh salah satunya terbangun melalui Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria (GeSLA). Petani dan buruh telah menunjukkan kesanggupannya untuk memutus rantai panjang distribusi dan konsumsi ala kapitalisme di sektor pertanian dan industri pangan. “Inilah modal sosial dan ekonomi kerakyatan yang kita cita-citakan, dimana desa dan kota saling memperkuat,” ujar Dewi.

Situasi saat ini juga memperlihatkan, ternyata desa dan kampung-kampung lah yang masih bertahan sebagai pusat produksi pangan dan lumbung pangan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, bahkan menyelamatkan bangsa. Lumbung komunitas, desa dan serikat-serikat tani tidak hanya memiliki kesanggupan untuk memenuhi pangannya secara berdaulat, bahkan ikut mengalirkan sebagian lumbung pangan dan panennya ke kota-kota. Petani bergabung mengatasi krisis yang tengah dihadapi kawan-kawan buruh dan warga rentan di perkotaan.

Sayangnya, desa-desa yang telah dirampas tanahnya menjadi perkebunan-perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) menjadi tempat yang rawan pangan dan makin miskin. Desa, pulau kecil, tanah adat, tanah pertanian yang terlanjur disawitkan, ditambang, atau disulap jadi pariwisata premium demi imaji ‘Bali Baru’ mengalami kelesuan ekonomi, krisis budaya, dan krisis pangan akibat orientasi ekonomi global semata. Sementara dunia global tak berarti apa-apa ketika virus super mikro ini menuntut banyak negara melakukan lockdown dan prioritas keselamatan domestiknya.

Dampaknya, kekerasan konflik agraria, penangkapan petani, surat keputusan dan edaran dari pemda maupun perusahaan BUMN yang mengancam selama masa pandemi. Kondisi ini diperparah pula oleh pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus dipaksakan sebenarnya menunjukkan bahwa investor, pemerintah dan elit politik tak berhenti untuk menahan diri di masa pandemi ini.

Dewi menjelaskan, ada paradoks kebijakan meminta gotong-royong petani tetap bekerja selamatkan pangan, sementara diskriminasi hak, kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani terus dijalankan di kampung-kampung. Ada pula ilusi besar kepada publik tentang kemuliaan misi menciptakan lapangan kerja lewat Omnibus Law ini. “Sebab, RUU ini nyata amunisi baru kapitalime untuk mendorong terus terjadinya ploletarisasi petani dan keluarganya menjadi tak bertanah, dipaksa menjadi buruh tani, buruh kebun, TKI dan TKW,” ujar Dewi.

Dalam RUU ini tanah menjadi barang komersil dan manusia hanya diproyeksikan sebagai sumber melimpah para koeli, tenaga kerja upah murah demi ciptakan lapangan kerja baru semu oleh kapitalisme. Karenanya, Reforma Agraria adalah desakan dan tuntutan kita bersama untuk mengalahkan kapitalisme. “Selama ini reforma agraria telah menjadi tuntutan kaum buruh. Kita bangga dan berterimakasih dengan hal ini kepada para buruh dan pemimpin gerakan buruh,” tegas Dewi.

Tidak dijalankannya reforma agraria adalah salah satu akar penyebab rendahnya daya tawar kaum buruh dalam hal kebebasan berserikat dan upah layak. Sebab tenaga kerja produktif pedesaan terlempar (terekslusi) dari desa karena tanah dan kampung mereka dirampas, karena tanah pertanian semakin menyusut bahkan musnah. Menjadi petani dan peternak tidak ada masa depan, karena reforma agraria tidak kunjung dijalankan.

Keluarga petani, para pemuda-pemudi di desa yang merupakan tenaga kerja produktif akhirnya bermigrasi ke kota-kota hingga ke luar negeri untuk bertahan dan mencari peruntungan hidup yang lebih baik. Menumpuknya suplai calon pekerja, dan rendahnya lowongan kerja telah menyebabkan para pemodal memiliki daya tawar yang tinggi, otomatis daya tawar calon pekerja dan para pekerja melemah.

“Saya hanya menggaji anda segini dengan sistem kerja kontrak, jangan ikut organisasi buruh. Ingat, tak ada paksaan anda bekerja, jika tidak suka silahkan angkat kaki. Masih banyak orang mau pekerjaan ini. Ini gambaran lumrah dari relasi desa dan kota yang saling menghisap dan meniadakan,” papar Dewi.

Petani sebagai produsen pangan juga telah didesain sebagai pensubsidi pangan murah. Syarat bagi upah murah agar dapat dijalankan adalah menjalankan politik pangan murah. Syarat bagi banyaknya suplai tenaga kerja dari desa adalah dengan menciptakan pertanian rakyat sebagai pondasi yang rapuh dan tidak lagi menjanjikan masa depan cerah. Seperti harga panen petani yang dibeli murah, pembiaran atas monopoli pasar oleh swasta, sistem tengkulak dan mafia pangan, kawin-mawin dengan pejabat yang korup.

Dengan begitu, cadangan tentara tenaga kerja terus-menerus melimpah dari desa. Bahkan, ketika harga pangan lokal sedikit meningkat, keran impor pangan pun dibuka lebar atas nama ketahanan pangan nasional. “Kedaulatan pangan nasional baru sebatas bermimpi,” ujar Dewi.

Karenanya, dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini, KPA menyerukan beberapa hal. Di antaranya, mendesak buruh dan seluruh elemen masyarakat bersatu melawan RUU Cipta Kerja. Kedua, menaikkan upah buruh, menolak PHK, dan mendorong sistem ekonomi berkeadilan dengan menyerahkan dan/atau membagi saham-saham kepemilikan industri kepada serikat-serikat buruh.

“Hentikan perampasan tanah rakyat oleh negara dan pemodal, kembalikan fungsi sosial atas tanah, pulihkan dan utamakan desa, kampung-kampung adat dan pesisir; serta memperkuat pusat-pusat produksi pertanian, peternakan, perikanan dan industri pengolahan rakyat dengan cara segera melaksanakan reforma agraria secara penuh dan konsekuen sesuai mandat UUD 1945 dan UUPA 1960,” pungkas Dewi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *