Hari Buruh: Nasib Buruh Tani Tak Terperhatikan | Villagerspost.com

Hari Buruh: Nasib Buruh Tani Tak Terperhatikan

Buruh tani mengangkut hasil panen ke tempat perontokan padi (dok. litbang.pertanian.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei, kerap melupakan satu sektor yaitu pertanian. Nasib buruh pertanian selama ini masih sangat jarang diperhatikan. Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Karena itu, anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta pemerintah untuk lebih spesifik memberi perhatian kepada nasib seluruh buruh tani di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini dan juga terkait momentum hari Buruh Internasional pada Tanggal 1 Mei 2020 ini.

“Pemerintah harus lebih peduli terhadap kondisi buruh tani kita, sebab selama ini mereka termarginalkan di negeri ini. Pendidikan mereka rata-rata masih rendah, tidak memiliki kemampuan berserikat seperti buruh pabrik lainnya dan tidak punya posisi tawar yang kuat untuk menuntut kenaikan upah,” papar Johan dalam keterangan persnya, Jum’at (1/5).

Politikus PKS ini mengaku sangat prihatin dengan keadaan nasib buruh tani pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Ia mengatakan, hidup buruh tani sekarang kian pelik karena daya beli mereka terus merosot, hidup mereka makin susah karena selalu berkutat dengan kemiskinan.

“Apalagi pada saat wabah virus ini merebak, mereka banyak yang sulit bekerja karena harus karantina diri agar tidak tertular dan hal ini membuat buruh tani dan keluarganya banyak yang semakin menderita karena kekurangan akses pangan serta akibat kenaikan biaya hidup yang semakin melambung,” ujarnya.

Johan mengungkapkan, saat ini upah nominal harian buruh tani nasional adalah sebesar Rp55.173 per hari, sementara itu upah riil buruh tani mengalami penurunan sebesar 0,25 persen. “Perlu dipahami bahwa upah riil buruh tani ini adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga pedesaan,” terang Johan.

Sebagai pekerja di sektor informal, buruh tani tak mengenal istilah upah minimum regional (UMR), hal ini berdampak upah buruh tani menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan upah pekerja kasar lainnya. Atas situasi ini, Johan mendorong pemerintah agar segera memberikan ‘bantuan khusus untuk buruh tani’.

Pada Momentum Hari Buruh ini, Johan mengajak semua pihak untuk ikut memperjuangkan tuntutan perbaikan kesejahteraan dan nasib buruh tani di Indonesia. “Buruh tani dan keluarganya merupakan penduduk miskin yang berjumlah lebih dari 5 juta orang, yang banyak tinggal di desa dan menggantungkan hidup pada sektor Pertanian. Saat ini mayoritas dari jumlah total penduduk miskin itu berada di pedesaan dengan persentase mencapai 62,6 persen,” jelasnya.

Johan juga mengusulkan, selain diberikan insentif khusus bagi para buruh tani, sebaiknya pemerintah juga berupaya memberi mereka lahan garapan untuk pertanian demi meningkatkan taraf usaha tani mereka. “Hal ini juga untuk mensukseskan program ekstensifikasi pertanian dengan memperluas lahan pertanian yang dimiliki oleh para buruh tani kita, dan ini pasti akan berdampak pada peningkatan produksi pertanian dan juga membantu kesejahteraan dari para buruh tani kita,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. Dedi mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberikan bantuan stimulus terhadap para buruh tani terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Mengingat, sebagian besar para buruh tani rata-rata mengalami kekurangan asupan gizi yang bersumber dari daging dan telur, sehingga dengan adanya stimulus, mereka bisa kembali menggarap sawahnya dengan sebaik-baiknya.

“Musim panen tahun ini hasilnya tidak sebaik musim panen yang tahun kemarin, ini harus diantisipasi. Sehubungan dengan wabah Covid-19, dimana kebutuhan makan semakin tinggi, maka, para buruh tani saya harapkan bisa diberi stimulus terutama kebutuhan pokoknya. Dengan harapan 3-4 bulan kedepan, saat panen lagi, produksinya bisa meningkat. Sehingga, kita bisa mengantisipasi masa paceklik,” ujar Dedi.

Politikus Partai Golkar tersebut mendorong Kementan untuk memberikan subsidi terhadap pola penanaman dalam bentuk padat karya. Seperti mengelola tanah pertanian yang sudah ada, sehingga menjadi produktif. Dengan demikian beban para pemilik lahan juga menjadi berkurang.

Dedi juga mengimbau Kementan agar secepatnya memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada para buruh tani. Karena, di beberapa wilayah, para buruh tani harus menunggu secara bergiliran untuk bisa menggarap lahannya karena keterbatasan jumlah alsintan.

“Untuk itu, harus segera terdistribusi mesin alat pertanian ke berbagai daerah, sehingga masa tanamnya bisa menjadi lebih cepat. Berikutnya adalah sarana dan prasarana petani yang tadi seperti pompa, jaringan irigasi, ini bisa juga digerakkan melalui kegiatan padat karya. Hal-hal pokok inilah yang bisa mendorong produktivitas pertanian, sehingga kita terhindar dari masa paceklik,” tandas Dedi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *