Hari Buruh: Pemerintah Harus Jamin Hak dan Kesejahteraan Buruh Sawit

Produk sawit dari perkebunan BUMN (dok. bumn.go.id)
Produk sawit dari perkebunan BUMN (dok. bumn.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei besok, pemerintah kembali diingatkan untuk tidak hanya berpikir dalam frame sempit bahwa buruh hanyalah buruh yang bekerja di pabrik-pabrik yang ada di perkotaan saja. Buruh perkebunan, khususnya perkebunan sawit juga merupakan bagian dari kaum buruh yang kesejahteraan dan hak-haknya.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Jefri Gideon Saragih mengatakan, luas perkebunan kepala sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 14,3 juta hektare dengan jumlah buruh yang bekerja di perkebunan sawit sudah mencapai 10,4 juta orang. Dari jumlah ini, 70 persennya merupakan buruh yang berstatus sebagai buruh harian lepas.

“Di tengah berbagai keuntungan dan kesuksesan yang dinikmati oleh perkebunan sawit, kondisi yang dialami buruh justru sangat memprihatinkan,” kata Jefri dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (30/4).

Buruh perkebunan sawit, kata dia, mengalami perlakuan buruk. Hubungan kerja antara buruh dengan perkebunan tidak jelas karena tidak adanya dokumentasi perikatan kerja. Kondisi seperti ini mengaburkan pertanggungjawaban hubungan kerja antara buruh dan perkebunan.

“Ketidakjelasan hubungan kerja ini memunculkan persoalan perlindungan buruh, tidak saja dalam hal perlindungan upah, tetapi juga jaminan kepastian kerja, kesehatan dan hak-hak normatif lainnya,” ujar Jefri menambahkan.

Jumlah buruh harian lepas di perkebunan sangat masif. Buruh harian lepas bekerja seperti buruh permanen tanpa dokumentasi perikatan kerja dan jaminan tertulis dalam rangka peningkatan status. Sebagian besar buruh harian lepas di perkebunan sawit adalah perempuan yang bekerja sebagai pemupuk, penyemprot dan pemungut berondolan yang telah bekerja bertahun-tahun.

Kondisi ini, kata Jefri, merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. “Pemerintah Indonesia harus memastikan terdokumentasinya semua buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah harus menindak tegas perkebunan sawit yang melanggar aturan perburuhan terkait pengangkatan buruh menjadi buruh tetap sesuai dengan Pasal 59 Ayat (2) UUK dan Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor 100 tahun 2004. Buruh perkebunan sawit menerima upah berbasis pencapaian target kerja. “Sistem pengupahan berbasis pencapaian target kerja ini menyebabkan peluang besar terjadinya perampasan upah yang sebenarnya sudah tidak layak,” kata Jefri.

Sistem pengupahan ini dikombinasikan dengan sistem kerja dimana bila target kerja yang telah ditetapkan belum tercapai, buruh tidak diperbolehkan pulang. Untuk lebih menjamin target kerja tercapai, maka buruh harus melibatkan isteri dan anaknya untuk ikut bekerja tanpa dibayar. “Perkebunan sawit juga mempekerjakan buruh anak untuk memanen, menyemprot dan memupuk,” terang Jefri.

Buruh perkebunan sawit, menurut catatan Sawit Watch, bekerja dalam kondisi minim perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Perkebunan sawit tidak memberikan pelatihan kerja pada buruh. Praktik ini melanggar Pasal 12 Ayat (1) UU nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang mengharuskan adanya pelatihan kerja. “Buruh perkebunan sawit juga harus menghadapi situasi rumitnya prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Jefri.

Apalagi seringkali kebebasan berserikat di perkebunan hanya menjadi bagian dari standar perusahaan dan catatan diatas kertas semata. Buruh perkebunan yang mencoba membangun serikat diintimidasi, dimutasi, upah dikurangi dan diancam PHK. Kebebasan berserikat merupakan hak dasar buruh yang harus penuhi oleh perkebunan dan didukung oleh pemerintah.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, untuk menjamin  perlindungan, pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan buruh perkebunan sawit di Indonesia, Sawit Watch pun mengajukan beberapa tuntutan. Pertama, pemerintah Indonesia harus memastikan praktik-praktik pemberangusan serikat buruh di perkebunan sawit tidak terjadi.

Kedua, pemerintah Indonesia menetapkan aturan tersendiri tentang perlindungan buruh perkebunan sawit. Ketiga, pemerintah Indonesia menindak tegas perusahaan perkebunan yang mempekerjakan buruh harian lepas, buruh kontrak, buruh outsourcing, tidak mendaftarkan buruh sebagai peserta jaminan kesehatan dan mempekerjakan buruh anak.

Keempat, perkebunan sawit tidak memberlakukan sistem outsourcing, buruh harian lepas, buruh borongan, buruh kontrak. Kelima, perkebunan sawit memberikan upah yang layak bagi buruh.

Keenam, perkebunan sawit memastikan setiap buruh mendapat kesempatan untuk promosi dan kenaikan status, menghentikan pemotongan upah hari kerja, memenuhi hak buruh atas jaminan sosial, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dan memberikan cuti bagi buruh perempuan.

“Terakhir, perkebunan sawit tidak menghalang-halangi kebebasan berserikat buruh,” pungkas Jefri. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.