Hari Nelayan 2017: Momentum Gotong Royong Sejahterakan Nelayan | Villagerspost.com

Hari Nelayan 2017: Momentum Gotong Royong Sejahterakan Nelayan

Nelayan membawa ikan hasil tangkapannya (dok. wwf)

Jakarta, Villagerspost.com – Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak pemerintah untuk bersikap lebih terbuka dan bergotong-royong dengan organisasi nelayan, perempuan nelayan, dan pembudidaya ikan. Hal tersebut penting guna memastikan tercapainya kesejahteraan pelaku usaha perikanan skala kecil di tengah sengkarut tidak terhubungnya antara peta jalan perikanan berkelanjutan dengan tata kelola program nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, Hari Nelayan Nasional 2017 harus dijadikan sebagai momentum pemerintah dan organisasi nelayan, pembudidaya ikan, dan perempuan nelayan untuk saling membuka diri dan bergotong-royong guna mengembalikan kebangkitan perikanan nasional. “Dengan jalan gotong-royong inilah, satu persatu permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan, khususnya berkenaan dengan penetapan target/kebijakan dengan pelaksanaannya di perkampungan nelayan/pembudidaya ikan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Kamis (6/4).

Seperti diketahui, carut-marut pembangunan kelautan dan perikanan nasional dipicu oleh terbitnya sejumlah aturan tanpa solusi yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diantaranya Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.). Kemudian, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Sontak nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan perempuan nelayan menerima dampak berat dengan pemberlakuan aturan yang positif, namun nihil solusi. Dalam situasi itulah, angka PHK dan pengangguran di sentra-sentra produksi perikanan meningkat drastis,” tambah Halim.

Disamping itu, tidak akuratnya perencanaan kinerja kelautan dan perikanan yang menggunakan dana dari APBN juga berimplikasi pada timbulnya kerugian negara dan minimnya manfaat dalam upaya menghadirkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan perempuan nelayan.

Tabel 2. Rincian Program Penguatan Armada Perikanan Nasional 2016-2017

Halim mengatakan, berubah-ubahnya target program dan indikator kinerja kelautan dan perikanan yang diharapkan menunjukkan minusnya kajian pendahuluan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Hal ini berakibat pada timbulnya kesan bahwa tingginya target hanya sebatas untuk menaikkan citra dengan menomorduakan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN guna mencapai kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan perempuan nelayan,” jelas Halim.

Untuk itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyegerakan pelaksanaan program-program solutif. “Kebijakan itu akan mengatasi dampak yang timbul pasca terbitnya aturan dan carut-marutnya pengelolaan program kelautan dan perikanan,” pungkas Halim. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *