Hari Pangan Sedunia 2018: Tekad Luwu Utara Mendorong Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Atas Pangan | Villagerspost.com

Hari Pangan Sedunia 2018: Tekad Luwu Utara Mendorong Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Atas Pangan

Diskusi bertajuk Pemenuhan Hak Atas Pangan dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia 2018 di Kabupaten Luwu Utara (villagerspost.com/ulil ahsan)

Luwu Utara, Villagerspost.com – Memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) yang jatuh pada 16 Oktober mendatang, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Perkumpulan Katalis menggelar diskusi publik bertajuk “Pemenuhan Hak Atas Pangan”. Acara tersebut digelar di halaman rumah jabatan Bupati Luwu Utara, pada Jumat (12/10) dan Sabtu (13/10).

Acara diskusi publik tersebut dihadiri oleh para penyuluh pertanian se-Kabupaten Luwu Utara, warga masyarakat dan stakeholder terkait. Acara tersebut juga diramaikan dengan pameran produksi pertanian Luwu Utara.

Kepala dinas Ketahanan Pangan sekaligus ketua panitia acara Ir. Armiadi dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan HPS di Luwu Utara ini adalah yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Selatan. “Kegiatan ini merupakan ajang konsolidasi bagi semua stakeholder terkait di Luwu Utara untuk membangun kolaborasi mewujudkan ketahanan pangan,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dalam sambutannya menyampaikan pentingnya membangun rasa bangga terhadap kondisi pangan yang kita miliki saat ini. Mengutip dalam epos La Galigo “Narekko malupu’ko tama’ko ri baebunta” (Jika kamu lapar, ke Baebunta), Indah menegaskan, Luwu Utara patut bersyukur hingga saat ini berada dalam kondisi tahan pangan. “Karenanya kondisi ini harus dijaga,” tegas Indah.

Dalam sesi diskusi, Direktur Perkumpulan Katalis Siswan Tiro mengatakan, 1 dari 3 orang anak di Indonesia mengalami stunting. “Ini berdampak pada intelegensia sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Bagi bapak Bu PPL (petugas penyuluh lapangan-red), sebaiknya menyuluhkan untuk menanam pangan yang beragam, tidak hanya satu komoditas saja. Selain itu di perkotaan obesitas, kelebihan gizi juga menjadi persoalan,” ujarnya.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani melihat pameran pangan yang juga meramaikan acara peringatan Hari Pangan Sedunia 2018 (villagerspost.com/ulil ahsan)

Siswan mengatakan, salah satu persoalan pangan di daerah adalah, minimnya pemahaman terhadap persoalan gizi seimbang. “Survei kami di tahun 2015 di Pangkep dan Takalar, masih banyak yang kurang memahami tetang gizi seimbang. Bahkan kami menemui anak yang masih di bawah umur 2 tahun yang sudah mengkonsumsi mi instan, padahal itu tidak dianjurkan oleh dokter. Tidak heran ada anak-anak 5-7 tahun ususnya sudah bermasalah di sana,” tegasnya.

“Edukasi dan sinergitas antar instansi sangat penting dalam mendorong mewujudkan daerah yang tahan pangan. Oleh karena itu tata kelola pangan, termasuk tata niaga pangan perlu dibenahi,” tambah Siswan.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan, kolaborasi antar stakeholder merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam mewujudkan hak atas pangan. Dia juga menekankan pentingnya menegaskan aturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.

“Penting dilakukan sosialisasi apalagi Indonesia bercita-cita ingin menjadi lumbung pangan dunia. Gimana caranya mau menjadi lumbung pangan dunia kalau kita masih impor? Saya heran kalau Luwu Utara masih impor dari luar daerah,” ujarnya.

Usut punya usut, Indah mengatakan, ternyata persoalan utama terletak pada tata niaga. “Banyak hal yang perlu kita benahi. Kita tidak bisa sendiri. Kalau bicara soal pangan, banyak sektor yang perlu terlibat. Ini yang menjadi PR bersama,” ujarnya.”

Indah mengatakan, baru-baru ini ‘Kapurung’, makanan khas dari Luwu Utara mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai warisan budaya tak benda (intangible heritage). Penghargaan tersebut, diterima langsung oleh bupati di Jakarta. Hal itu, kata Indah, harus menjadi pemicu bagi Luwu Utara untuk membangun ketahanan pangan.

“HPS 2018 ini juga merupakan momentum yang penting dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara. Pemkab berkomitmen mendorong lahirnya Rancangan Aksi Daerah Pemenuhan Hak Atas Pangan yang akan melibatkan berbagai stakeholder dalam penyusunannya,” pungkasnya.

Laporan/Foto: Ulil Ahsan, Tim Jurnalis Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *