Hindari Impor Beras, DPR Minta Pemerintah Perhitungkan Stok Beras

Jakarta, Villagerspost.com – Wacana pemerintah untuk tidak melakukan impor beras harus ditunjang dengan perhitungan yang matang menyangkut stok beras nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara II DPR, hari ini, Selasa (12/5).

Fadli mengingatkan pemerintah untuk benar-benar memperhitungkan stok beras di pasaran. Jangan sampai ada kelangkaan beras, apalagi harganya sampai melonjak. Mengingat, kenaikan beras jelang bulan Ramadhan sudah seperti tradisi di Indonesia.

“Persiapan stok beras kita ini memang harus benar-benar dipikirkan dan diperhitungkan, jangan sampai nanti kekurangan dan harganya melonjak, sehingga merugikan masyarakat. Karena harga beras yang tinggi, yang kemarin sempat menembus angka Rp13.000 per kilogram, pasti membuat daya beli masyarakat berkurang dan ini menimbulkan angka kemiskinan kita semakin tinggi,” kata Fadli seperti dikutip dpr.go.id.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini mengakui, belum ada sinkronisasi antara data stok beras dan kebutuhan beras di masyarakat. Sehingga, angka produksi dan konsumsi tidak berjalan beriringan.

“Memang yang pelik, selalu dikatakan di data bahwa produksi beras kita meningkat, dikatakan cukup artinya kita swasembada tapi kenyataannya harga beras cenderung tinggi. Mungkin kendalanya adalah data kita belum betul-betul data yang akurat, jadi antara produksi dengan konsumsi tidak sama dan tidak seiring. Ini yang membuat dilapangan itu agak berbeda gitu,” kata Fadli menganalisa.

Terkait isu rencana impor beras, Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini menegaskan, hal ini bertentangan dengan kemauan pemerintah yang ingin mengharamkan impor beras. Padahal, imbuh Fadli, jika produksi beras dikatakan cukup, jangan sampai harus impor beras.

“Jika impor beras, ini yang rugi adalah petani. Kalau nanti ada impor beras berarti kita tidak swasembada pangan, dan itu bertentangan dengan pernyataan Pemerintah yang mengharamkan impor beras,” tegas Fadli.

Fadli mengimbau, jika Pemerintah serius menjalankan program swasembada pangan, harus ada kebijakan pangan nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir dari pra hingga pasca panen. Dengan demikian ketergantungan pada impor beras bisa dikurangi.

Sebelumnya, Perum Bulog sendiri menyatakan stok beras nasional berstatus aman. Direktur Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty menyatakan, Bulog masih terus meningkatkan penyerapan beras sampai saat ini.

Meski tak menyebutkan angka pasti jumlah cadangan beras Indonesia, Lely mengklaim Harga Pokok Penjualan (HPP) berada pada status normal. HPP sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres). HPP ini nantinya yang digunakan untuk memberikan perlindungan.

“HPP digunakan sebagai bentuk antisipasi yakni fungsi stabilitas harga dipasaran. Sedangkan sasaran yang dituju fungsi stabilitas ini dilakukan untuk dua target yakni terhadap petani dan konsumen,” kata Lely. (*)