HUT Cak Tarno Institute: Sapardi Djoko Damono dan Demokrasi

Depok, Villagerspost.com – “Semakin tua semakin bersantan.” Istilah ini sangat tepat dilekatkan pada Sapardi Djoko Damono, budayawan dan ahli bahasa yang terkenal dengan buku kumpulan puisinya, “Hujan Bulan Juni”. Di Kedai Buku Cak Tarno Kota Depok, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-14 Cak Tarno Institute, Sabtu (16/2), Sapardi memberikan kuliah kebudayaan membahas buku karyanya yang berjudul Tirani Demokrasi: Sebuah Selebaran.

Buku tersebut diterbitkan tahun 2014, namun materinya masih cukup relevan untuk dibahas pada kondisi perpolitikan sekarang ini. Di bawah hujan yang cukup deras siang itu, Sapardi membuka dengan menceritakan perkenalan pertamanya dengan Demokrasi tahun 1955. “Pada tahun itu, saya menemani ibu saya ke tempat pemungutan suara di Solo,” kata Sapardi.

Digambarkannya, saat itu adalah pemilihan umum pertama di Indonesia, dimana ada banyak bendera partai. “Dan saat itulah saya mengenal apa yang disebut demokrasi,” ujar Sapardi.

Sedikit mundur ke belakang, Sapardi mengingatkan, sebelum itu Indonesia tidak mengenal apa itu demokrasi. Saat Sumpah Pemuda, dimana pemuda berusia dua puluhan tahun sudah membuat gambaran besar di masa depan tentang sebuah negara, yang disampaikan para pemuda itu adalah untuk memiliki tanah air satu, berbangsa satu, dan memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

“Mengapa bukan menyatakan bahasa yang satu? Karena apa yang disebut sebagai Indonesia terdiri dari daerah yang orang-orangnya memiliki beragam bahasa, meskipun mereka sudah lama menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar,” papar Sapardi.

Budayawan kelahiran Surakarta, 20 Maret 1940 itu mengenalkan betapa pembagian wilayah negara itu sendiri ‘dibagi laksana kue’ berdasarkan cara berpikir secara kolonial. “Siapakah yang menentukan bahwa Indonesia adalah terdiri dari wilayah ini dan ini, tapi bukan termasuk Malaysia dan sebagian Papua?” tanya Sapardi.

“Karena kedua daerah tersebut bukan termasuk jajahan Belanda melainkan jajahan Inggris. Demikianlah para pemuda pendiri bangsa mengartikan wilayah Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari bekas jajahan Belanda,” tegasnya.

Mengapa kemudian kata kebudayaan tidak ada di dalam Sumpah Pemuda? “Negeri kita yang terdapat dalam wilayah dengan kebudayaan yang begitu beragam, sehingga kata ‘kebudayaan’ tidak dicantumkan dalam Sumpah Pemuda,” ujarnya.

Demikianlah, kemudian yang terus-menerus menjadi sumber pertengkaran dari sejak negara ini berdiri. Bahasa yang satu itu, yaitu bahasa Indonesia, malah kemudian menjadi media untuk bertengkar tentang kebudayaan karena setiap orang memiliki bahasa yang sama untuk saling meributkan mana yang disebut kebudayaan Indonesia.

Sapardi dalam bukunya, Tirani Demokrasi, menggugat betapa seringnya kita menggunakan istilah ‘Demokrasi’, tanpa memahami sepenuhnya asal penggunaan kata itu. ‘Demos’ artinya adalah rakyat, dan ‘kratein’ berarti kekuasaan, sehingga Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat.

Namun penggunaan kata demokrasi di negara asalnya digunakan secara bergantian untuk kepentingan kekuasaan tertentu sehingga membingungkan penggunanya terkait makna demokrasi itu sendiri.

Sapardi mencontohkan negara Mesir, dimana pemerintah yang terpilih berdasarkan suara terbanyak, pada akhirnya digulingkan oleh militer karena alasan demokrasi. Awalnya, demokrasi di Perancis digunakan untuk memberikan penguasaan orang banyak atas orang kaya. Namun, demokrasi juga hingga abad ke-19 masih dianggap negatif dan banyak digunakan oleh negara dan hampir semua gerakan politik kemudian mengatasnamakan Demokrasi.

Konsep Demokrasi, sampai batas tertentu tidaklah sama dengan konsep Republik. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bukan Negara Kesatuan Demokrasi Indonesia), yang maksudnya berbeda dengan bentuk dan sistem pemerintahan pada Demokrasi. Negara Republik mengontrol mayoritas agar melindungi sepenuhnya kepentingan minoritas, dan Sapardi mengingatkan bahwa sekarang kedua konsep itu sulit dipisahkan dan sering dikacaukan.

“Apa sih demokrasi kita itu? Apakah demokrasi kita sama dengan di Amerika? Sama dengan di Singapura? Sama dengan di Brunei?” ujar Sapardi. Dalam pertemuan tersebut, Sapardi mengingatkan, “kalau kita meminjam istilah asing, maka kita harus mengikuti cara berpikir dari negara asalnya. Begitu pula saat kita mau menggunakan istilah demokrasi,” pungkasnya.

Laporan/Foto: Hesti Albastari