Ibukota Baru Hindarkan Jawa Dari Kehilangan Lahan Pertanian

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (dok. bappenas)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibukota ke luar Jawa, salah satu tujuannya adalah menghindarkan Jawa kehabisan lahan pertanian. Bambang menegaskan, jika tidak ada penataan yang terencana dan intervensi dari pemerintah, khususnya Bappenas sebagai perencana pembangunan, maka ke depan, seluruh wilayah Pulau Jawa akan berubah menjadi wilayah perkotaan.

“Ini akan membuat tanah Pulau Jawa yang subur akan kehilangan wilayah untuk produksi pangan,” tegas Bambang, di hadapan anggota Young Presidents Organization (YPO) Chapter Indonesia, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (14/10) malam.

Bambang mengungkapkan, pada tahun 2045 sebagian besar dari populasi masyarakat Indonesia akan tinggal di Jawa, jika tidak ada penataan yang terencana. Diprediksikan, pada tahun 2035, sekitar 90% penduduk di Jawa akan tinggal di kawasan perkotaan. Dengan demikian, sebagian besar lahan di Jawa akan menjadi kawasan perkotaan sehingga kawasan perdesaan penghasil pangan akan hilang.

Karena itulah, kata dia, diperlukan adanya konsep pembangunan yang adil dan seimbang. Pertimbangan ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Pulau Jawa.

“Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan yang sangat penting untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Keputusan ini sejalan dengan konsep pembangunan yang adil dan seimbang,” ujarnya.

Pembangunan kawasan secara seimbang, akan memeratakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar seperti pemipaan air, sanitasi, dan perumahan. “Ini akan menjamin semua warga memiliki akses yang merata atas layanan dasar dan layanan infrastruktur dasar,” tegas Bambang.

Bambang mengatakan, akan banyak dampak ekonomi yang dirasakan dari pemindahan Ibu Kota Negara. Relokasi Ibu Kota Negara ke Luar Jawa akan mendorong pembangunan yang berkeadilan. Dimana lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota Negara dipindahkan ke provinsi yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lain.

“Memindahkan Ibu Kota Negara ke provinsi di luar Jawa akan meningkatkan perdagangan antarwilayah, meliputi perdagangan dalam provinsi ibu kota baru, perdagangan antarprovinsi di Indonesia, dari Pulau Jawa ke provinsi kepulauan luar, serta antarprovinsi di luar Jawa,” ujar Bambang Brodjonegoro.

Saat ini ketimpangan kawasan Barat dan Timur Indonesia memang sangat nyata dimana Jawa dan Sumatera menyumbang 80% lebih Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal itu terjadi karena investor masih menjadikan Jawa dan Sumatera sebagai kawasan favorit dalam berinvestasi. “Pemindahan Ibukota Negara ke luar Jawa diharapkan akan mengubah orientasi investor dari Jawa ke luar Jawa,” tegas Bambang Brodjonegoro.

Secara ekonomi, dampak ekonomi yang akan dicapai adalah, lebih dari 50% kawasan di Indonesia akan mengalami peningkatan arus perdagangan, karena lokasi ibukota baru memiliki konektivitas antar wilayah yang baik. “Pemindahan ibukota ke Kalimantan juga akan meningkatkan investasi di wilayah ibukota baru dan kawasan provinsi di sekitarnya,” papar Bambang.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *