ICW dan Jaringan Antikorupsi di 13 Kota Luncurkan Posko Pengaduan Penyimpangan Alkes Covid-19

Ketua Puspaham Sultra Kisran Makati memberi penjelasan terkait posko pengaduan penyimpangan pengadaan alkes Covid-19 (dok. puspaham)

Jakarta, Villagerspost.com – ICW bersama jaringan antikorupsi di tiga belas daerah akan membuka posko pengaduan warga. Langkah ini dimaksudkan untuk menghimpun dan mengidentifikasi lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19 dan mendorong transparansi serta akuntabilitasnya.

Tiga belas daerah yang dimaksud yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bali, Makassar, Manado, dan Kendari. Pemilihan daerah-daerah ini didasarkan pada pertimbangan penyebaran Covid-19, kerentanan penyaluran JPS, dan ketersediaan mitra ICW di daerah, mengingat penerimaan pengaduan memerlukan pengelolaan dan tindak lanjut yang jelas.

Di Kendari, posko pengaduan ini diluncurkan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara. “Jadi kita luncurkan posko pengaduan untuk pemantauan anggaran bantuan sosial dan bantuan pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan,” kata Ketua Puspaham Sultra, Kisran Makati, di Kendari, Jumat (5/6).

Seperti diketahui, realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) diantaranya difokuskan untuk belanja sektor kesehatan dan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga yang rentan terkena resiko sosial dan dampak Covid-19. Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dari Rp405,1 triliun APBN, sejumlah Rp75 triliun (18,5%) diantaranya dialokasikan untuk belanja alat kesehatan dan Rp110 triliun (27%) untuk JPS. Anggaran ini belum termasuk realokasi anggaran daerah, dana desa yang berasal dari APBN, dan anggaran tiap kementerian/ lembaga yang juga memberikan JPS kepada warga.

Belanja alat kesehatan dan JPS pada dasarnya mendesak dibutuhkan, mengingat fasilitas kesehatan tak sepenuhnya siap menangani pasien Covid-19 dan dampak wabah juga secara cepat memukul sisi sosial ekonomi warga. Sejumlah sektor ekonomi lumpuh, terjadi pemutusan hubungan kerja, dan tak sedikit masyarakat yang berkurang atau bahkan kehilangan sumber penghasilan.

Meski mendesak dibutuhkan dan dilakukan di tengah keadaan darurat, distribusi JPS dan belanja alat kesehatan semestinya tak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memerlukan pengawasan. Hal itu disebabkan rentannya anggaran disalahgunakan atau bahkan dikorupsi. Terlebih lagi di kondisi darurat, pengadaan terkait Covid-19 dilakukan lebih “fleksibel” sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 13 tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020.

Kerentanan korupsi JPS dan belanja alat kesehatan juga merujuk pada data korupsi berkaitan dua sektor tersebut selama ini. Sepanjang 2010-2019, terdapat sedikitnya 281 kasus korupsi di sektor kesehatan dan 44% diantaranya terkait pengadaan alat kesehatan (ICW, 2020). Hasil kajian KPK mengenai bantuan sosial pada 2011 dan hasil pemeriksaan BPK selama ini, terakhir penyaluran bantuan sosial 2018 hingga semester III 2019, menunjukkan rentannya bantuan sosial disalurkan tidak tepat sasaran hingga memboroskan keuangan negara (BPK, 2020).

Saat ini, dugaan penyimpangan penyaluran JPS dan belanja alat kesehatan di tengah pandemic Covid-19 telah bermunculan, mulai dari alat tes Covid-19 yang diadakan pemerintah mempunyai tingkat akurasi rendah dan terjadi pemahalan harga dan JPS yang disalurkan tidak tepat sasaran, dikorupsi, hingga dipolitisasi. Di sisi lain, pemerintah belum sepenuhnya transparan dalam mengelola JPS dan belanja alat kesehatan, misalnya mengenai harga beli dan jumlah alat uji yang telah didistribusikan, harga beli dan pemasok Alat Material Kesehatan (AMK), dan harga beli serta jumlah bahan baku obat dan tablet obat yang telah didistribusikan.

Khusus Sulawesi Tenggara, layanan pengaduan ini dibuka Puspaham bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra dan beberapa lembaga independen yang tergabung dalam Forum Pemantau Pelayanan Publik (FP3). Untuk Sulawesi Tenggara, kata Kisran, anggaran yang dikelola pemerintah provinsi maupun daerah dalam pencegahan Covid-19 cukup besar yaitu mencapai Rp400 miliar.

Alokasi anggaran ini bersumber dari APBN, APBD, Alokasi Dana Desa dan beberapa bantuan pihak swasta. “Tentu ini membutuhkan keterbukaan,” ujar Kisran.

Secara nasional, posko yang didirikan ICW dan jaringannya ini menerima pengaduan perihal:

  1. Dugaan korupsi dan monopoli pengadaan alat uji, AMK, dan obat
  2. Informasi mengenai alat uji, AMK, dan obat dari pemerintah yang berkualitas buruk
  3. Penyalahgunaan bansos:
    a. Politisasi
    b. Tidak tepat sasaran (khususnya mengenai exclusion error, di mana terdapat warga yang dinilai tidak layak menerima JPS atau tidak rentan terkena resiko sosial namun menerima JPS)
    c. Pemotongan dan pungli
    d. Pemberian fiktif
    e. Pemberian double (satu penerima manfaat menerima lebih dari 1 jenis JPS dalam periode waktu yang sama)
    f. Mobilisasi dan pemberian tidak sesuai ketentuan, misal seharusnya berbentuk uang, namun diberikan dalam bentuk sembako

Pengaduan dari warga akan kami analisis untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Dinas Sosial, Ombudsman, Kementerian Sosial, aparat penegak hukum, dan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan update dan rekapitulasi laporan akan dipublikasikan secara periodik melalui www.antikorupsi.org.

Secara nasional, aduan diterima melalui email pantaucovid19@antikorupsi.org . Sedangkan untuk laporan di tiga belas daerah pemantauan dapat menghubungi:

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *