IGJ: Menang Gugatan Atas IMFA, Pemerintah Jangan Lengah | Villagerspost.com

IGJ: Menang Gugatan Atas IMFA, Pemerintah Jangan Lengah

Aksi koalisi masyarakat sipil menentang perdagangan bebas regional Asean (dok. indonesia for global justice)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik kemenangan Indonesia atas India Metal Ferro Alloys (IMFA) di Permanent Court of Arbitration (PCA). Namun, IGJ meminta agar Pemerintah Indonesia tidak lengah atas kemenangan tersebut, karena potensi IMFA menghindar dari kewajiban yang ditetapkan dalam putusan PCA dapat terjadi.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menjelaskan, belajar dari pengalaman kasus gugatan Churcill Mining terhadap Indonesia, ada upaya bahwa permohonan Annulment of the Awards terhadap putusan ICSID menjadi salah satu trik untuk menghindari kewajiban membayarkan biaya perkara yang diperintahkan dalam putusan. Dia mengatakan, dengan memenangkan gugatan ini, benar pemerintah terhindar dari kerugian sebesar US$469 juta atau setara Rp6,68 triliun.

“Tetapi ada fakta bahwa pengajuan permohonan pembatalan terhadap putusan (Annulment of the Awards) menjadi salah satu strategi investor yang kalah untuk menghindari kewajiban yang menyebabkan penegakan atas putusan tidak dapat dilaksanakan. Kasus Churchill harus jadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia,” terang Rachmi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (5/4).

Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo menjelaskan, gugatan yang diajukan oleh IMFA terhadap Pemerintah RI pada tanggal 24 Juli 2015 dilakukan dengan alasan adanya tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Sumber Rahayu Indah (SRI) dengan tujuh perusahaan lain akibat adanya permasalahan batas wilayah yang tidak jelas.

PT SRI sendiri merupakan badan hukum Indonesia namun sahamnya dipegang Indmet Mining Pte Ltd (Indmet). Sedangkan saham dari Indmet (Mauritius) Ltd sendiri dimiliki oleh IMFA.

Dengan adanya tumpang tindih IUP tersebut, IMFA mengklaim bahwa Pemerintah RI telah melanggar Bilateral Investment Treaty (BIT) India-Indonesia dan mengklaim Pemerintah RI untuk mengganti kerugian kepada IMFA sebesar US$469 dollar AS juta atau sekitar Rp6,68 triliun.

Lebih lanjut Rachmi menjelaskan, walaupun Pemerintah Indonesia menang tetap saja Negara akan selalu menjadi pihak yang dikalahkan. Hal ini karena perusahaan multinasional akan terus berupaya mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban walaupun pengadilan ataupun arbitrase telah mengeluarkan putusan.

“Termasuk ditolaknya permohonan Churchill atas Annulment of the Awards oleh ICSID bukan berarti Churchill akan dengan mudah membayarkan kewajibannya sesuai dengan Putusan. Jika pun pada akhirnya pemerintah memaksa untuk mensita asset Churchill ataupun melakukan MLA, tetap saja ada biaya diplomasi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah,” tegas Rachmi.

Rachmi kembali mengingatkan, Indonesia masih berpotensi untuk dapat digugat oleh investor asing di lembaga arbitrase internasional. Hal ini dikarenakan Perjanjian Perdagangan dan Investasi internasional Indonesia masih mengatur mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yaitu mekanisme yang memberikan hak kepada investor untuk dapat menggugat negara di arbitrase internasional.

“Walaupun Pemerintah Indonesia sudah menghentikan banyak BIT, tetapi aturan survival clause yang ada didalam perjanjian tersebut tidak menggugurkan hak investor asing untuk dapat menggugat dengan jangka waktu yang biasanya 10 sampai 15 tahun sejak BIT dihentikan. Selain itu, BIT Indonesia-Singapura dan Indonesia-Australia CEPA yang baru saja ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia memuat kembali mekansime ISDS dan tentu akan membuka peluang investor untuk menggugat,” tegas Rachmi

Apalagi dalam praktiknya, banyak dari gugatan ISDS dimanfaatkan oleh Investor yang tidak beritikad baik dengan menggunakan nationality shoping dan tax treaty shoping. Sehingga meningkatnya kasus ISDS juga didominasi oleh Frivolous claim yang merugikan negara.

“Menanggapi kasus gugatan investor yang tidak beritikad baik akan merugikan Indonesia dan hanya akan membebani anggaran negara. Maka, sudah seharusnya mekanisme ISDS itu dihindari oleh Indonesia,” tambah Rachmi.

Oleh karena itu IGJ mendesak kepada Pemerintah Indonesia agar tidak lupa pada komitmen yang pernah diambil untuk menghindari mekanisme ISDS dan untuk tidak diatur di dalam perjanjian internasional Indonesia, Baik BIT maupun FTA/CEPA.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *