IGJ: Pernyataan Jokowi “Benci Produk Asing” Cacat Moral

Koalisi masyarakat sipil menentang klausul di perjanjian perdagangan bebas Asia-Pasifik yang sangat memanjakan investor dan mengancam kesejahteraan masyarakat (dok. indonesia for global justice)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat membenci produk asing berpeluang menciptakan moral hazard alias cacat moral. Peneliti Senior IGJ Olisias Gultom menyatakan, pernyataan Jokowi sangat kontras dengan sikap dan kebijakan pemerintah selama ini.

“Pernyataan ini sepertinya dimaksudkan agar tercipta konsumen loyal terhadap produk dalam negeri, tetapi sayangnya hal itu dibangun atas dasar kebencian pada produk asing. Walaupun hal tersebut tidak lahir dalam bentuk aturan, sehingga tidak bisa mendapatkan sanksi langsung, tetapi bila hal ini memang yang dimaksudkan presiden,” kata Olisias dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (6/3).

Faktanya, pemerintah telah menandatangani 20 perjanjian dagang melalui mekanisme Free Trade Agreement maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement, 9 di antaranya telah diimplementasikan, 11 telah ditandatangani dan dalam proses implementasi. Sementara 13 perjanjian lagi negosiasinya sedang berlangsung.

“Keterbukaan pasar melalui perjanjian dagang ini masih ditambah lagi dengan keterbukaan pada platform digital,” tegas Olisias.

Perusahaan besar dunia seperti Google maupun Alibaba serta investor digital platform lainnya mendapatkan ruang yang leluasa, di sisi lain, dengan keterbukaan ini pemerintah memberikan perlindungan yang rendah terhadap pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM. “Platform digital membuka masuknya produk-produk asing yang menekan produk lokal yang semakin sulit bersaing,” tegas Olisias.

Selain itu, kebijakan pemerintah mendorong keras Omnibus Law memberikan ruang yang sangat luas bagi investasi asing, mendorong para pekerja Indonesia menjadi pekerja online yang belum terlindungi atau pelaku UMKM yang cenderung dibiarkan bersaing dengan barang asing yang dibebaskan masuk, apalagi melalui e-commerce yang menebus sampai ke desa-desa terdalam di Indonesia.

“Mimpi UMKM berkualitas ekspor seperti bagaimana diperlihatkan oleh Alibaba atau Tao Bao Village tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak begitu saja akan terjadi dengan tersedianya jaringan internet. Tetapi terkait juga dengan kemampuan produksi, seperti bagaimana perkembangan koperasi Indonesia tidak berjalan seperti sebagaimana tersirat dalam UUD 45,” tambah Olisias.

Lebih lanjut Olisias juga menyoroti persoalan klasik yang belum juga dibenahi secara baik. korupsi dan tidak siapnya integrasi Pemda dan kesiapan aturan perdagangan (pergudangan, distribusi, mekanisme keuangan dan lainnya) masih menjadi PR besar yang seharusnya dikejar pemerintah. Dana desa hanya akan membawa desa terjerembab jurang besar bila tidak segera disiapkan menjadi kekuatan ekonomi dari bawah yang terintegrasi dengan dukungan digital secara independen.

Predatory Pricing

Menurut Olisias, predatory pricing terjadi pada situasi kompetisi yang tinggi dan pelaku memiliki kekuatan modal yang yang besar atau kemampuan produksi yang tinggi. Kekuatan modal membuat permainan harga bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam upaya menguasai pasar yang nantinya akan mengontrol harga. Kemampuan produksi yang tinggi pada sisi lain juga membuat harga produksi menjadi lebih rendah sehingga permainan harga juga bisa dilakukan untuk tujuan yang sama.

“Liberalisasi pasar membuka peluang ini terjadi, di mana Indonesia menjadi ‘medan perang’ kompetisi produk sebagai salah satu dampak dan konsekuensi penandatanganan berbagai FTA”, terang Olisias.

Lebih lanjut ia menilai persoalan lain yang perlu menjadi sorotan adalah proses penentuan harga barang-barang impor di Indonesia. Karena pembelian terbesar berbagai barang adalah belanja negara, sehingga banyak sekali barang impor harus melakukan penyesuaian harga.

Salah satu komponen dalam menentukan harga adalah menyisakan nilai tertentu bagi biaya ilegal. Korupsi dan berbagai pungutan tidak resmi atau yang berlebihan menjadi elemen penting pada proses ini. Pada akhirnya hal ini secara keseluruhan menyebabkan harga menjadi tinggi secara signifikan dibandingkan bila barang-barang tersebut dibeli melalui e-commerce atau pembelian secara langsung yang tidak mengalami proses tersebut.

Hal yang sama juga terjadi terhadap barang-barang produksi lokal. Seharusnya hal ini menjadi kacamata pemerintah dalam memerangi harga dan pemberantasan korupsi. “Kembali lagi kemampuan produksi dalam negeri yang kuat dan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat menjadi perhatian penting yang harus ditingkatkan menghadapi persaingan yang terbuka sangat luas dan leluasa”, tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *