IGJ: Transparansi Teks Perjanjian Perdagangan Bebas Penting | Villagerspost.com

IGJ: Transparansi Teks Perjanjian Perdagangan Bebas Penting

Aksi koalisi masyarakat sipil menentang perdagangan bebas regional Asean (dok. indonesia for global justice)

Jakarta, Villagerspost.com – Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ), 50% dari masyarakat (responden) menyatakan ragu jika DPR mengetahui isi teks serta dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap Indonesia. “Seharusnya sebagai pihak paling penting dalam memberikan persetujuan atas pengikatan Indonesia ke dalam sebuah perjanjian internasional, DPR harus memahami apa isi dan dampak perjanjian baik pada saat proses perundingan maupun pada saat perundingan selesai,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti, dalam siatan pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (16/11).

Menurut IGJ, proses perundingan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) selama ini sangat bersifat rahasia dan tertutup, tidak hanya kepada publik tetapi juga kepada DPR. “Tidak ada proses demokratisasi didalamnya, kebijakan ini bersifat top-down, bahkan terkadang pemerintah daerah pun tidak tahu apa yang akan terjadi jika FTA dilaksanakan dan apa dampaknya terhadap masyarakat didaerahnya,” jelas Rachmi.

Beberapa perjanjian FTA yang dirundingkan oleh pemerintah isinya sangat comprehensive dan terdapat sekitar puluhan bab. Selama prosesnya pemerintah tidak pernah melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam praktiknya, setelah perjanjian selesai dibahas barulah perjanjian itu dikirim ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Dan dalam waktu cepat DPR harus memutuskan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan dalam Pasal 84 Ayat (5) bahwa DPR hanya diberikan waktu paling lama 1 (satu) kali masa sidang untuk membahas perjanjian yang akan diratifikasi.

“Singkat sekali DPR diberikan waktu untuk membahasnya, hanya sekitar 3-4 bulan. Itu tidak akan cukup untuk dapat memahami bagaimana dampak FTA secara komprehensif. Sehingga wajar sekali kalo pembahasan di DPR itu perlu waktu lama untuk mempelajarinya,” jelas Rachmi.

“Jadi ini bukan soal seberapa cepat Indonesia meratifikasi, seperti yang dilakukan oleh menko ekonomi yang mengambil alih proses ratifikasi enam perjanjian perdagangan yang sedang dibahas DPR RI karena dianggap terlalu lama. Tetapi ini soal bagaimana negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan publik luas,” tegas Rachmi.

Oleh karena itu, IGJ bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil terus menyerukan adanya proses transparansi dan partisipasi publik di dalam perundingan FTA, agar antisipasi dampak perjanjian FTA yang lebih luas dapat dilakukan dari awal. “Misalnya, tujuh bab yang sudah selesai dibahas di RCEP agar segera dibuka teksnya kepada publik dan pihak-pihak terkait agar ada waktu panjang untuk mempelajarinya serta mengkaji dampaknya terhadap Indonesia dalam jangka panjang,” desak Rachmi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *