IGJ: UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Ancam Kedaulatan Petani

Ilustrasi panen padi hasil pemulian benih mandiri oleh petani (villagerspost.com/runatin)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) mengancam kedaulatan petani. Hal ini dikarenakan UU ini dapat mengancam kebebasan petani dalam mengembangkan benih lokal dan menjadikan petani sebagai objek kriminalisasi. Bahkan, pengesahan RUU ini telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012.

“Pengesahan undang-undang ini menjadi karpet merah kepada korporasi ketimbang petani. Hal ini terlihat dari nuansa perlindungan yang diberikan dari undang-undang tersebut,” kata Koordinator Riset dan Advokasi Isu Kedaulatan Pangan Indonesia for Global Justice Rahmat Maulana Sidik, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (26/9).

Terbukti dalam UU SBPB ini terdapat aturan yang memberikan peluang masuknya benih rekayasa genetik dari korporasi benih multinasional. Dengan masuknya benih korporasi, maka akan mengancam kedaulatan petani atas benih, dan membuat petani ketergantungan terhadap benih korporasi.

“Bahkan, benih hasil rekayasa genetika dapat menyebabkan erosi keanekaragaman hayati. Bila demikian, maka Pemerintah dan DPR tidak berpihak pada kedaulatan petani dan keberlanjutan pertanian,” tegas Maulana.

Pasal kriminalisasi petani dalam UU ini memasukkan sanksi pidana selama 5 tahun apabila petani tidak melaporkan segala aktivitas pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik kepada Pemerintah Pusat. Padahal, kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemuliaan sumber daya genetik merupakan kegiatan yang telah dilakukan petani secara turun-temurun.

“Seharusnya, UU ini mengatur perlindungan petani, bukan mengkriminalisasi petani. Anehnya, UU ini memberikan peluang bagi korporasi benih, dan mengkerdilkan hak-hak petani dalam mengelola pertaniannya,” kata Maulana.

“Patut dipertanyakan, keberpihakan Pemerintah dan DPR dalam mengesahkan UU ini untuk mengakomodir kepentingan korporasi bukan melindungi kepentingan petani,” tambahnya.

Tidak hanya itu, UU ini juga membatasi petani kecil untuk mengedarkan benihnya hanya pada satu kelompok saja. Padahal, pasal terkait pengedaran benih oleh petani kecil sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 99/PUU-X/2012.

Putusan tersebut menyatakan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 12 Ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK berpendapat, pasal-pasal itu diskriminatif dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan petani pemulia tanaman dalam melakukan pencarian, mengumpulkan dan mengedarkan benih.

“Jelas bahwa pengesahan UU ini telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga berdampak pada ancaman kedaulatan petani dan kebebasan petani dalam mengelola pertanian,” pungkas Maulana.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *