Ikhtiar Mengarusutamakan Agroekologi

Suasana diskusi mengarustumakan agroekologi di kantor Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (dok. krkp/dea herwanda)

Bogor, Villagerspost.com – Kasus ledakan serangan hama wereng yang melanda beberapa kabupaten penghasil pangan seperti Indramayu dan Subang pada 2017 lalu, membuat beberapa ilmuwan dari Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan elemen masyarakat sipil, berikhtiar untuk membangun kesadaran baru dalam dunia pertanian di Indonesia. Pelajaran yang dipetik dari peristiwa itu adalah, pertanian konvensional dengan intervensi input kimia yang tinggi mulai dari insektisida, pestisida dan pupuk, serta pola tanam yang tanpa jeda (menanam padi terus menerus selama 3 musim tanam), malah membawa petaka.

Kesadaran baru yang hendak di bangun itu adalah mengembangkan pertanian yang memperhatikan kesejahteraan dan keseimbangan ekosistem atau agroekologi. Upaya itu sendiri dimulai dengan diselenggarakannya seminar Agroekologi Nusantara: Jalan Lurus Kedaulatan Pangan di tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Departemen Proteksi Tanaman IPB bekerjasama dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).

Upaya tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menyusun kerangka kerja untuk mengarusutamakan agroekologi dalam pertanian di Indonesia. Semangat itulah yang melandasi dilaksanakannya diskusi menggagas strategi pengarusutamaan agroekologi yang dilaksanakan di kantor KRKP, Jumat (16/11).

Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Departemen Proteksi Tanaman IPB Dr. Suryo Wiyono yang menjadi pembicara kunci. Hadir pula para pegiat pertanian dan jurnalis yang peduli pada isu-isu pertanian.

“Pembicaraan tentang agroekologi sebenarnya sudah digagas sejak lama, sudah sejak dua tahun lalu, paling tidak di departemen proteksi tanaman. Kami punya keinginan bagaimana pertanian agroekologi menjadi mainstream karena sekarang pertanian kita tidak berwawasan itu,” kata Suryo membuka diskusi.

Pemahaman pertanian yang dibangun selama 40 tahun ini, kata Suryo, mewarisi pola pemikiran “revolusi hijau” yaitu mendongkrak produksi dengan memberikan input seperti pupuk dan pestisida kimia. Pemikiran ini kemudian terbukti malah menjadi bumerang saat terjadinya outbreak wereng coklat di sentra-sentra padi di Indonesia tahun 2017 lalu.

“Karena itu ilmu yang terkait agroekologi memiliki momentum cukup kuat, kita mendorong isu ini di IPB. Jadi di IPB itu tidak semua sepaham, agroekologi masih menjadi arus minor, pandangan pinggiran,” jelas Suryo.

Tantangannya adalah, masih banyak ilmuwan yang mengatakan sistem pertanian ala revolusi hijau meski dinilai merusak lingkungan, namun menghasilkan produksi tinggi. Sementara sistem agroekologi dianggap menghasilkan produksi rendah meski ramah lingkungan. “Jadi ada halangan rasionalitas yang harus dihadapi,” kata Suryo.

Karena itu, seminar agroekologi nusantara kemudian digelar untuk mulai memperkenalkan pikiran-pikiran terkait agroelologi baik di lingkungan IPB dan juga masyarakat umumnya. “Agroekologi punya masa depan, pengendalian hama terpadu (PHT) merupakan bagian inti dari agroekologi,” tambah Suryo.

Dia berharap, munculnya pemikiran agroekologi di kampus dan kemudian munculnya praktik-praktik agroekologi di beberapa daerah, bisa menjadi modal awal untuk membangun gerakan besar, sehingga agroekologi bisa menjadi sebuah kebijakan. “Dengan mendorong agroekologi menjadi kebijakan maka ada support bagi kegiatan yang dilakukan masyarakat, maupun para ilmuwan. Semua akan bergerak sendiri-sendiri kalau tidak menjadi kebijakan,” tegas Suryo.

Lily Batara dari KRKP mengungkapkan, dari sisi gerakan masyarakat sipil, sejak tahun 2000-an gerakan civil society memang sudah mendorong agroekologi dengan melakukan proses penyadaran agar petani mengubah pandangan hidup dalam produksi pertanian dari input kimia ke pertanian ramah lingkungan. Namun, diakui, memang advokasi untuk menjadikan agroekologi sebagai sebuah kebijakan memang masih kurang.

“Akibatnya, banyak petani atau organisasi petani yang sudah berubah cara bertaninya kemudian berhenti pada budidaya, namun tidak membuka akses pada distribusi dan pasar, sehingga sebagian kembali ke pertanian konvensional,” ujarnya.

Padahal, kata Lily, dari sisi produksi, pertanian dengan sistem agroekologi juga terbukti bisa menghasilkan produksi yang tinggi. “Tesis saya membuktikan itu, di Sumatera Barat, produksi tinggi menghasilkan 11 ton per hektare,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai, mendorong agroekologi menjadi arus utama dalam sistem pertanian Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting. Banyak hal yang harus dilakukan seperti mengedukasi bukan hanya petani tetapi juga pasar dan konsumen untuk menerima produk pertanian agroekologi. Konsumen perlu diedukasi agar mau menerima produk pertanian agroekologi yang harganya memang lebih tinggi dari produk pertanian konvensional.

“Nilai ekonomi pertanian agroekologi lebih tinggi dari sisi menjaga kesehatan tanah, lingkungan, sistem konvensional akan lebih mahal jika menghitung biaya kerusakan lingkungan, kesehatan manusia. Karena itu, agroekologi memang harus menjad way of life, mempraktikkan agroekologi adalah kesadaran untuk menyelamatkan bumi, melaksanakan fitrah sebagai manusia yang ditugaskan menyelamatkan bumi,” tegasnya.

Ketua Bidang Koleksi Bank Benih, Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Azwar Hadi Nasution mengatakan, untuk memulai gerakan mengarusutamakan agroekologi Indonesia harus menemukan definis yang jelas yang khas Indonesia. Di dunia, kata Azwar, gerakan agroekologi didorong oleh pemikiran yang berbeda-beda. “Di Amerika Latin, gerakan agroekologi lahir dari masalah lahan, sementara di Eropa lebih digerakkan oleh isu lingkungan,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, enam prinsip agroekologi yang disusun oleh ilmuwan dari Berkeley University, bisa dijadikan pijakan membangun definisi agroekologi di Indonesia. Keenam prinsip itu di antaranya menjaga keberagaman sumber daya genetika, menghasilkan benih secara mandiri, menghargai kearifan dan pengetahuan lokal. “Di Indonesia jika kita bicara agroekologi maka kita memang harus tentukan definisi dan prinsip menurut kita sendiri,” tegasnya.

Mohammad Akbar, seorang jurnalis yang juga praktisi public relation mengatakan, dalam upaya mengarusutamakan agroekologi di Indonesia, langkah pertama memang harus mendefinisikan apa itu agroekologi agar bisa dipahami publik. “Ada riset, data yang aktual yang menarasikan agroekologi, dan menurut saya perguruan tinggi negeri harus menjadi leader. Tugas akademisi untuk lebih rutin menulis tentang agroekologi. Jika tidak ada yang menulis, maka tidak akan menjadi isu nasional, isu ini tidak akan masif di luar,” kata Akbar.

Tulisan para akademisi ini, kata Akbar, haruslah mudah dipahami, tidak terlalu teknis, untuk mendorong agar agroekologi menjadi sebuah kebutuhan, menjadi isu yang seksi karena ada awareness dari publik. “Ketika pendefinisian tentang agroekologi sudah matang di level akademisi maka bisa disambut oleh kelompok-kelompok lain,” kata Akbar.

Elemen publik seperti gerakan masyarakat sipil, petani, dan jurnalis harus dilibatkan. “Kemudian kita maintain isu ini di media sosial kita bisa menciptakan hashtag (tagar) semisal agroekologi nusantara, agroekologi indonesia atau tagar menarik lainnya untuk menjaga awareness publik pada agroekologi,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *