Illegal Fishing Disikat, Produksi Ikan Lokal Meningkat

Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan memeriksa kapal eks asing di pelabuhan (dok. kkp.go.id)
Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan memeriksa kapal eks asing di pelabuhan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberantas Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing), mulai menunjukkan hasil. Setelah selama sembilan bulan ini KKP konsisten menyikat Illegal Fishing, produk perikanan lokal ternyata naik hingga 240 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sektor perikanan kini tumbuh 8,4 persen hampir 40 persen dari sebelumnya. “Produksi ikan lokal naik 240 persen, meskipun total ekspor ikan turun 10 persen namun ekspor tuna meningkat 80 persen,” katanya seperti dikutip kkp.go.id, Kamis (17/9).

Susi mengatakan dia ingin berkontribusi untuk Indonesia, membuat Indonesia kembali menjadi poros kegiatan bisnis maritim dunia seperti harapan Presiden Joko Widodo. “Pak Jokowi memiliki misi yang kuat di sektor maritim, dan ini sangat baik untuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan terluas kedua di dunia. Laut Indonesia lebih luas dari daratannya,” ungkapnya.

Susi mengatakan illegal fishing sangat merugikan negara. Kerugian yang dialami Indonesia akibat illegal fishing bukan hanya dari sektor perikanan saja, namun juga bahan bakar, good governance, dan lainnya.

“Illegal fishing betul-betul global enemy,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, pihak KKP juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) untuk membangun kawasan perikanan budidaya. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian peningkatan produksi sekaligus memberikan peningkatan kesejahteraan kepada pembudidaya dan masyarakat.

“Kerjasama yang dilakukan adalah dengan membangun saluran air di tambak dan juga jalan produksi guna meningkatkan produktivitas lahan dan sekaligus mengembangkan perekonomian daerah,” kata ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, seperti dikutip kkp.go.id.

Menurut Slamet, kerjasama pembangunan infrastruktur perikanan budidaya itu di implementasikan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kemen PR.

Dia menjelaskan, kerjasama dengan DJSDA dilakukan dalam rehabilitasi saluran tambak, baik primer dan sekunder. Tahun 2015 ini, DJSDA mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk rehabilitasi tersebut.

“Kita harapkan tahun depan akan meningkat. DJPB mendukung untuk melakukan rehab dan pengembangan saluran tersier, melalui anggaran Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) senilai Rp52 miliar pada 2015. Ini diserahkan kepada 147 Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA),” tambah Slamet.

Sedangkan pembangunan jalan produksi bekerjasama dengan DJCK. Ini sangat penting, karena akan mempermudah transportasi atau pengangkutan hasil budidaya dan juga akses ke tambak atau lokasi budidaya.

“Ke depan, kerjasama ini akan kita dorong untuk lokasi budidaya perikanan air tawar. Sehingga kemudahan ini akan dapat merata ke semua kawasan budidaya,” papar Slamet.

Kerjasama ini juga akan mendorong munculnya kemandirian kawasan budidaya, sebagai salah satu dari empat kemandirian yang akan dicapai. Tiga kemandirian yang lain adalah Kemandirian Sarana Produksi, Kemandirian Kelompok Pembudidaya dan Kemandirian Usaha Budidaya.

“Dengan Kemandirian tersebut, kita akan mampu meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya dan menjadi pemain yang kuta di pasar regional dan global,” tandas Slamet. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *