Implementasi Moratorium Sawit Jauh Panggang Dari Api | Villagerspost.com

Implementasi Moratorium Sawit Jauh Panggang Dari Api

Pemusnahan kebun sawit ilegal di TN Tesso Nilo (dok. wwf)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi masyarakat sipil menilai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah berjalan setahun ini, bak jauh panggang dari api.

“Hasil pemantauan kami selama satu tahun terakhir, kami melihat bahwa kerja-kerja implementasi inpres moratorium sawit masih pada hal-hal yang bersifat persiapan dan koordinasi,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (28/9).

“Diketahui tim kerja di nasional tengah melakukan konsolidasi data dari kementerian/lembaga terkait untuk memfinalisasikan total luasan tutupan sawit di Indonesia,” tambah Inda.

Kasus-kasus tumpang tindih perkebunan sawit di kawasan hutan yang telah menjadi perhatian publik pun belum ada yang terselesaikan melalui inpres ini. Padahal beberapa diantaranya sudah ditetapkan bersalah, hanya tinggal eksekusi namun tak dijalankan pemerintah.

“Kami juga mencatat dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas yaitu 19 provinsi, dan 239 kabupaten/kota, belum memberikan responnya, kami mengatakan bahwa implementasi inpres moratorium sawit masih ‘jauh panggang dari api’ karena tidak ada capaian yang signifikan,” tegas Inda.

Deden Pramudyana dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menambahkan, hasil pemantauan JPIK di Kalteng, ditemukan ekspansi perkebunan sawit di sekitar Taman Nasional Sebangau disepanjang perbatasan hingga masuk kedalam kawasan taman nasional. “Kami tidak ingin ‘Kasus Taman Nasional Tesso Nilo jilid ke-2 dimana ada kebun sawit didalam kawasan hutan, juga terjadi di Taman Nasional Sebangau,” katanya.

“Momentum inpres moratorium sawit harusnya dimanfaatkan pemerintah untuk segera mereview izin perkebunan sawit yang berada di TN Sebangau,” tambah Deden.

Hal senada juga disampaikan oleh Agung Ady dari Forest Watch Indonesia. “Kami menemukan masih adanya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan,” ujarnya. Seperti di Sumatera Selatan ada 6 perusahaan dengan luas sekitar 6.000 hektare masuk dalam Kawasan Suaka Margasatwa Dangku.

Di Kalimantan Barat, ada PT RK yang masuk kedalam kawasan Hutan Lindung Sungai Arus Deras. Di Papua sekitar 61.24% (1,81 juta hektare) dari luas total kebun sawit di Papua masih berada dalam kawasan hutan.

“Walau data ini dirilis sebelum inpres moratorium sawit keluar, harapannya ini bisa menjadi data awal yang dapat diacu oleh tim kerja nasional untuk inpres ini untuk dapat segera menyelesaikan,” ujar Agung.

Abu Meridian dari Kaoem Telapak mengatakan, dalam temuan Kaoem Telapak, dokumen RTRWP Kaltim di dua periode yaitu 1996-2006 dan 2016-2036 yang digunakan sebagai pola penggunaan ruang untuk perkebunan sawit, Kaltim menggunakan kawasan hutan, dan masih terdapat ketidakjelasan izin-izin HGU yang telah terbit tanpa informasi spesifik.

“Pada dasarnya kami melihat bahwa inpres ini merupakan hal yang positif karena memiliki semangat perbaikan tata kelola perkebunan sawit, namun apabila koordinasi antar kementerian yang kurang baik, maka ini akan menjadi permasalahan pengimplementasian inpres kedepan,” ujar Abu.

Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan memaparkan, hasil analisis Madani yang menemukan bahwa ada sekitar 1 juta hektare lebih perkebunan sawit yang berada di dalam Kawasan PIPPIB revisi XV (kawasan hutan alam primer dan gambut). “Ini tersebar di 24 provinsi dengan 724 area konsesi. Ini menjadi penting dan mendesak untuk segera ditinjau ulang oleh pemerintah,” ungkap Teguh.

“Selain itu, di tengah fenomena kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi saat ini, kami juga melakukan pengecekkan titik api dikawasan 1 juta tersebut,” tambahnya.

Hasilnya ditemukan bahwa kawasan tersebut juga terbakar pada 2016-2017 dan 2019 (Januari-Agustus 2019). “Titik api paling banyak di temukan di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Kami berharap KLHK dan pihak kepolisian dapat membuka diri dan menindaklanjuti dengan penegakan hukum,” lanjut Teguh.

Koalisi masyarakat sipil memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dikerjakan oleh parapihak penerima mandat dalam inpres ini agar implementasi inpres moratorium sawit dapat berjalan optimal disisa 2 tahun terakhir. Pertama, meminta kepada presiden agar menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk segera membuat road map satu pintu pelaksanaan moratorium sawit.

Kedua, meminta kepada kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti daerah (provinsi/kabupaten) yang telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan moratorium sawit dengan memfasilitasi aturan teknis di lapangan dan dukungan anggaran.

Ketiga, meminta kepada kementerian terkait untuk melibatkan lintas stakeholder untuk pelaksanaan dan pengawasan moratorium sawit, seperti organisasi masyarakat sipil dan organisasi lintas keagamaan.

Keempat, meminta kepada kementerian terkait untuk meningkatkan transparansi dan akses publik mengenai data penggunaan lahan dan izin perusahaan perkebunan sawit. Keterbukaan data perkebunan sawit (HGU) penting untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas area yang terbakar dan upaya untuk penegakan hukum.

“Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang memiliki total luasan perkebunan sawit yang tidak banyak dan tutupan hutan yang baik, perlu menjadi prioritas pelaksanaan inpres moratorium sawit,” pungkas Teguh.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *