Impor Empat Komoditas Pangan Melonjak, Ombudsman Ingatkan Pemerintah | Villagerspost.com

Impor Empat Komoditas Pangan Melonjak, Ombudsman Ingatkan Pemerintah

Petambak garam. Pemerintah dinilai abai menggarap sektor garam, sehingga impor masih tinggi (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Impor pangan, khususnya untuk empat komoditas seperti beras, gula, garam dan jagung dinilai cukup tinggi dilakukan di tahun politik ini. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih mengingatkan pemerintah agar jangan sampai perhatian berkurang dan impor atas keempat komoditas tersebut melonjak.

“Kita sampaikan pada bulan ini semata mata karena kami mempertimbangkan di dalam tahun politik ini boleh jadi perhatian terkait administrasi impor menjadi lengah,” kata Alamsyah, dalam konferensi pers yang digelar Ombudsman RI, , Senin (4/2).

Menurut Alamsyah, jika impor keempat komoditas tadi membanjiri Indonesia, maka akan merugikan banyak pihak, khususnya petani. “Kalau tidak diawasi bersama bisa terjadi hal-hal yang sebabkan kerugian bagi banyak pihak,” tegasnya.

Alamsyah menyampaikan temuan Ombudsman berdasarkan data impor pangan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga dibandingkan dengan jumlah impor era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk komoditas beras, kata Alamsyah, selama lima tahun periode kedua pemerintahan SBY, total impor beras mencapai sebanyak 6,5 juta ton. Sementara total impor selama empat tahun pemerintahan Jokowi mencapai 4,7 juta ton impor.

Untuk beras, Ombudsman menyarankan pemerintah tak perlu impor di 2019. Itu dengan mempertimbangkan stok yang ada di Perum Bulog. Berdasarkan data Ombudsman, stok beras relatif memadai, mencapai 2,1 juta ton di akhir 2018. “Dengan demikian, tahun ini pemerintah tidak perlu impor kecuali terjadi krisis besar,” ujarnya.

Terkait impor gula, Ombudsman mengungkapkan, pada periode kedua era pemerintahan SBY, impor gula mencapai 12,7 juta ton. Sementara di masa 4 tahun pemerintahan Jokowi, impor gula sudah mencapai 17,2 juta ton.

Ombudsman memperkirakan, tahun 2019 ini, masih akan ada impor gula pada jenis tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh gula lokal. “Dari 2015-2018 produksi lokal turun terus, warning agar impor gula di 2019 ini, verifikasi dengan cermat kebutuhan industri jangan sampai industri yang gunakan dipasok melalui gula impor,” ungkap Alamsyah.

Ombudsman mensinyalir produk impor yang merembes ke pasar tradisional untuk kebutuhan gula konsumsi. Hal itu, kata Alamsyah, mengganggu stabilitas produksi gula petani, serta berdampak pada penurunan harga gula tebu petani. “Kita investigasi kita temukan di lapangan gula impor banyak yang merembes ke pasar,” ungkapnya.

Karena itu, ujar Alamsyah, Ombudsman RI menyarankan pemerintah memperketat proses verifikasi kebutuhan dan stok gula impor untuk industri, segera menetapkan hasil perhitungan neraca gula nasional, dan mengevaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia bagi gula petani.

Untuk komoditas garam, Ombudsman mencatat, angka impor juga tinggi, khususnya untuk garam industri. Dalam periode 2015-2018, impor komoditas garam naik dengan total impor sebesar 12,3 juta ton. Puncaknya terjadi pada 2018 yang mencapai 3,7 juta ton. “Berdasarkan situasi ini kami memberikan peringatan dini agar 2019 betul betul verifikasi kebutuhan industri dilakukan secara cermat,” jelas Alamsyah.

Pada 2019 diperkirakan impor garam masih menjadi opsi bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan industri dengan standar kadar NaCl lebih tinggi dibanding produk lokal. “Kami menyarankan lakukan pengetatan verifikasi berdasarkan kebutuhan industri dan lakukan audit stok terhadap yang ada. Jangan sampai (garam impor) rembes ke pasar dan sebabkan harga dari petani hancur,” tegas dia.

Kemudian untuk komoditas jagung, Ombudsman RI menyarankan, pemerintah melakukan evaluasi secepatnya dan memperketat proses verifikasi kebutuhan impor jagung untuk keperluan industri pakan sebagai basis penerbitan rekomendasi impor. Disamping itu, perlu dipersiapkan secara baik tentang manajemen stok pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pasokan jagung pakan bagi peternak.

“Mengapa kita sebut peringatan dini, ini bentuk proses pencegahan. Hasil kajiannya biasanya kita sampaikan secara terbuka supaya semua pihak memperhatikan,” ujar Alamsyah.

Meski demikian, untuk jagung, Ombudsman mengungkapkan, selama pemerintahan Jokowi, jumlah impor hanya mencapai 5,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan era SBY mencapai 12,9 juta ton. “Penurunan drastis terjadi pada tahun 2016 karena Pemerintah membatasi impor jagung hanya 1,3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,3 juta ton dengan alasan produksi dalam negeri meningkat dan sebagai upaya melindungi petani,” jelas Alamsyah.

Namun dia memberikan catatan atas langkah pemerintah yang membuka kembali keran impor jagung tanpa batas kuota. Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap impor untuk kebutuhan pakan ternak ini.

Pemerintah sendiri berdalih impor jagung dibutuhkan karena peternak mengeluhkan mahalnya harga gandum yang selama ini dijadikan campuran pakan ternak. Harga gandum dunia, di akhir tahun 2018 lalu meningkat akibat gangguan panen di Australia. Impor gandum untuk pakan diperkirakan menurun menjadi 1,3 juta ton karena Rusia dan Ukraina membatasi ekspor gandum.

Akibatnya, peternak menggunakan lebih banyak jagung untuk akan ternak yang mengakibatkan melonjaknya permintaan jagung. “Dibuka tanpa kuota juga berbahaya, jadi identifikasi kebutuhannya berapa, segera evaluasi impor tersebut pikirkan kuota di 2019,” pungkas Alamsyah.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *