Impor Jagung Resahkan Petani | Villagerspost.com

Impor Jagung Resahkan Petani

Jagung untuk bahan baku pakan ternak. (dok. kemendagri.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang membuka keran impor jagung mengundang kritik keras dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo menilai, rencana tersebut telah meresahkan petani.

Sebagaimana diketahui, Kemendag mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Disebutkan jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton yang diteken pada 17 Januari 2018 lalu.

Kebijakan itu berlaku terhitung sejak 17 Januari hingga 17 April 2018. Sedangkan izin impor yang dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian tersebut diberikan kepada lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Dia menegaskan, impor jagung akan merugikan petani jagung. “Rencana impor jagung telah mencederai petani jagung,” kata Rahmad dalam siaran persnya, Senin (5/2).

Menurut politikus PDIP ini, sebelum kebijakan impor itu diberlakukan, semestinya Kemendag terlebih dahulu mengkaji untung ruginya buat para petani. “Kasihan petani kita. Semestinya kan negara dengan berbagai kebijakannya harus melindungi mereka (petani), bukan malah membuat kebijakan yang merugikan petani,” tegasnya.

Rahmad mengatakan, dirinya sempat kaget saat mengetahui adanya kebijakan impor jagung ini. Mengingat tahun sebelumnya (2017), Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri Pertanian segera menghentikan impor jagung.

“Perintah presiden itu tujuannya untuk meningkatkan penghasilan petani. Dan petani memang semakin bergairah untuk menanam jagung karena menguntungkan. Kini, diawal 2018 muncul lagi kebijakan impor. Ini bagaimana? Jangan sampai kebijakan pemerintah justru merugikan petani dan menguntungkan pemburu rente,” kritik Rahmad.

Selain kerugian yang bakal diderita para petani jagung, Rahmad juga menyoroti rencana impor jagung yang dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Menurut politisi asal dapil Jawa Tengah ini, impor tanpa rekomendasi kementerian terkait merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang.

“Impor memang dibenarkan oleh undang-undang tapi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu sesuai aturan yang berlaku, impor harus berdasarkan berdasarkan rekomendasi kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian. Kalau tanpa rekomendasi itu pelanggaran undang-undang,” kata Rahmad.

Sebelumnya, Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir mengatakan, saat ini harga jagung di beberapa daerah yang merupakan sentra produksi jagung, turun di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP). Hal ini terungkap dari data Pusat Informasi Pasar (PIP) per tanggal 2 Februari 2018.

Tercatat, penurunan harga jagung terjadi di Kabupaten Bireun yaitu di angka Rp3.100 per kg, Gayo Lues Rp2.900, Asahan Rp2.500, Barito Selatan Rp2.500, Tapin Rp2.800 dan Minahasa Selatan Rp2.700.

“Selain itu, penurunan harga jagung di bawah HAP pun terjadi di kabupaten sentra produksi Sulawesi Selatan, yaitu Bantaeng mencapai Rp 2.900 dan Jeneponto Rp 2.800 per kilogram,” kata Winarno.

“Kami juga dapat laporan bahwa harga jagung pun jatuh di Kabupaten Kuningan dan Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara harga jagung kadar air 17 persen hanya Rp2.200 per kilogram,” sambungnya.

Adapun sesuai dengan Permendag Nomor 47/M-DAG/PER/2017 tentang Harga Acuan Pembelian (HAP) di petani untuk jagung dengan kadar air 15 persen yakni Rp3.150 per kg. Winarno menilai penurunan harga jagung ini harus segera disikapi agar tidak membuat petani merugi. Sebab dapat berdampak pada gagalnya upaya pemerintah dalam mewujudkan amanah Nawacita Jokowi-JK yakni mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Harga di bawah HAP berdampak nyata pada kesejahteraan petani dan menggagalkan visi Nawacita Jokowi. Apalagi pesan Presiden Jokowi bahwa petani tidak boleh merugi, harus sejahtera. Kuncinya Bulog dan semua pihak harus turun membelinya,” tuturnya.

Terkait masalah ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementan, Agung Hendriadi menegaskan selain berkomitmen meningkatkan produksi, juga menjamin kesejahteraan petani. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog agar menyerapnya sesuai HAP. “Kami juga akan mendorong perusahaan pakan ternak yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) untuk membeli jagung petani,” ungkapnya.

Agung menyebutkan padahal harga jagung di beberapa daerah atau sentra produksi lainnya sangat menguntungkan petani atau di atas HPP. Misalnya di Kabupayen Bima mencapai Rp4.000 per kg, Mandailing Natal Rp3.400, Serdang Bedagai Rp3.300, Ogan Ilir Rp4.600, dan Garut Rp3.400 per kg. “Petani tidak boleh rugi, untuk itu harga di semua daerah minimal sama dengan HAP,” tegasnya. (*)

 

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *