Indonesia Bahas Tata Kelola Perikanan Laut Lepas di WOS 2019

Kegiatan transshipment ikan tuna di Samudera Hindia (Dok. Greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Kelompok Kerja dan Koordinator Staf Khusus SATGAS 115 Mas Achmad Santosa mengatakan, maraknya penangkapan ikan secara ilegal di laut lepas salah satunya disebabkan oleh lemahnya atau bahkan tidak adanya pengaturan mengenai kegiatan alih muat di laut (transshipment), subsidi perikanan yang menyebabkan eksploitasi berlebihan, dan penggunaan flags of convenience. “Contohnya bisa kita lihat jelas pada kasus FV Viking, STS 50, dan Silver Sea 2,” kata Achmad Santosa, di acara diskusi di sela World Ocean Summit (WOS) 2019 di Abu Dhabi, beberapa waktu lalu.

Dalam diskusi itu, dibahas mengenai Tata Kelola Perikanan Laut Lepas. Penyelenggaraan diskusi bertujuan untuk mengumpulkan masukan terhadap rancangan laporan berjudul “Reforming High Seas Fisheries Governance” yang telah disusun oleh Kelompok Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Perlindungan Sumber Daya dan Pengamanan di Laut Lepas.

Kelompok kerja ini dibentuk untuk menyusun sebuah kajian mengenai tata kelola perikanan laut lepas dan menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional, regional, maupun global untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjamin kemanan maritim di laut lepas.

Dalam diskusi tersebut, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda memaparkan isu-isu yang dibahas dalam rancangan laporan. Isu-isu itu mencakup tata kelola perikanan laut lepas yang dipandang masih kurang baik dan menyeluruh, inefektivitas impelementasi pengaturan yang ada, lemahnya penegakan hukum negara bendera, dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik, baik antar organisasi/institusi terkait maupun antara organsasi/institusi dengan negara.

Selain kasus penangkapan ikan secara ilegal, diskusi tersebut juga membahas tentang praktik perdagangan orang dan perbudakan yang terjadi pada ribuan ABK yang bekerja di laut lepas. Indonesia memberikan contoh kasus Pusaka Benjina Resources dimana 682 ABK dari beberapa negara menjadi korban.

Pada kegiatan diskusi, kelompok kerja mendapat masukan dari sejumlah pakar internasional yang dikenal aktif memperjuangkan keberlanjutan sumber daya laut lepas. Di antaranya Dr. Enric Sala (National Geographic), Dr. Rashid Sumaila (Univeristy of British Columbia), dan Tony Long (Global Fishing Watch). Ketiga tokoh tersebut mengapresiasi inisiatif Indonesia untuk aktif mengampanyekan pentingnya memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut lepas dan kemanan maritim.

Enric Sala dan Rashid Sumaila menyampaikan bahwa sumber daya perikanan di laut lepas yang sebenarnya dapat dinikmati oleh semua negara, nyatanya hanya dinikmati oleh beberapa distant fishing nations yang kapasitas eksploitatifnya sangat tinggi. “Kapal-kapal milik negara-negara tersebut dapat terus melakukan pelanggaran di laut lepas karena lemahnya monitoring. Oleh karenanya, transparansi menjadi sangat penting,” ujar Tony Long.

Diskusi menghasilkan beberapa rekomendasi yang sangat beragam dari para peserta. Rekomendasi tersebut mulai dari penutupan seluruh laut lepas dari kegiatan penangkapan ikan untuk konservasi, penetapan moratorium untuk beberapa wilayah laut lepas, hingga pembenahan tata kelola perikanan untuk mengubah beberapa pengaturan terkait transparansi, beban pembuktian, dan pemberian sanksi.

Rekomendasi yang tertuang pada laporan tersebut pada dasarnya menyangkut pembentukan norma dasar yang diterima secara internasional agar tercipta standardisasi dan harmonasi pengaturan, optimalisasi peran organisasi/institusi internasional, dan pembentukan jaringan permanen untuk penanganan kasus sehingga koordinasi antar negara maupun dengan institusi/organisasi internasional dapat ditingkatkan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *