Indonesia Belum Lepas dari Ancaman Ketersediaan Pangan

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia dinilai belum lepas dari ancaman ketersediaan pangan. Pasalnya, laju pertumbuhan penduduk Indonesia lebih tinggi dari laju pertumbuhan produksi pangan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49 persen per tahun, sedangkan laju produksi pangan hanya tumbuh 0,3 persen per tahun

“Di luar soal laju petumbuhan penduduk dan produksi pangan yang timpang itu, terus menurunnya rumah tangga usaha tani di Indonesia juga merupakan ancaman lainnya terhadap ketahan pangan indoesia,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Wanita Tani Indonesia periode 2015-2020, di Gedung Nyi Agung Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/3).

(Baca Juga: Kementan Gandeng KPPU-KPK Berantas Korupsi dan Mafia Pangan)

Pada 2003, kata Fadli, jumlah rumah tangga petani masih di angka 31,17 juta. Sepuluh tahun kemudian, menurut Sensus Pertanian, jumlahnya menyusut menjadi 26,13 juta, alias turun sekitar 5 juta selama sepuluh tahun. Atau, kalau di rata-rata 1,75 persen per tahun.

Jika dibandingkan dengan negara lain, kata Fadli Zon, Indonesia memang membutuhkan reforma agraria. Alasannya, saat ini ketersediaan pangan perkapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah, atau setara 451 meter persegi bila digabung lahan kering.

Angka itu jauh di bawah Vietnam, yang mencapai 960 meter persegi, atau Thailand seluas 5.226 meter persegi, atau China seluas 1.120 meter persegi. Tidak heran, indeks ketahanan pangan Indonesia, seperti diukur dalam Global Food Security Index, terus merosot, dari posisi ke-62 dari 105 negara pada 2012, anjlok ke posisi ke-74 dari 109 negara pada 2015.

“Kedaulatan pangan Indonesia kian rapuh dan rentan oleh fluktuasi harga pangan dunia dan perubahan iklim yang sulit diantisipasi,” tegas Fadli.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, tingginya angka konversi lahan juga merupakan indikator lain dari makin rendahnya kesejahteraan petani. Kalau dilihat dari angka, rata-rata konversi lahan sawah di Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung hanya sebesar 17.550 hektare per tahun. Sedangkan di Jawa dan Bali, angka rata-rata konversi lahannya masing-masing hanya 17.923 hektar per tahun dan 1.000 hektar per tahun.

“Angka itu tentu saja tidak menggembirakan, apalagi Jawa berkontribusi terhadap 53 persen terhadap produksi pangan nasional. Oleh karena itu, sejak 2007, Indonesia defisit perdagangan pangan. Impor pangan melejit lebih cepat daripada ekspor, sehingga defisit terus melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87 persen per tahun, dan tidak mampu lagi dikejar oleh kemampuan produksi nasional,” kata Fadli.

Menurutnya, dunia pertanian juga tidak lepas dari peran perempuan. Mengingat, dari 23 juta kepala keluarga petani, sebagian besar dari mereka adalah perempuan, isteri atau ibu yang juga terlibat. Untuk itu, ia berharap kepada pengurus Wanita Tani Indonesia yang baru saja dilantik untuk berkontribus kepada pertanian Indonesia.

“Jika pertanian tidak menjadi prioritas, kita akan mengalami krisis pangan dalam waktu dekat. Ini menjadi tantangan kita. Kita bukan hanya kerja, kerja, dan kerja. Yang kita butuhkan adalah kerja nyata untuk kesejahteraan petani wanita pada khususnya, dan seluruh petani pada umumnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Wanita Tani Indonesia Ony Jafar Hafiah mengatakan, pihaknya sudah menyusun program yang diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satunya, ketika menghadapi Masyarakat Ekomomi Asean. Onny mengatakan, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi antar pengurus Wanita Tani Indonesia di seluruh Indonesia.

“Kami juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk membuat koperasi wanita tani di berbagai daerah. Kami juga akan melakukan konsolidasi dengan pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah maupun non Pemerintah, agar kesejahteraan petani dapat tercapai,” kata Ony Jafar. (*)

Ikuti informasi terkait masalah pangan >> di sini <<