Indonesia Masih Membutuhkan Banyak Kapal Perikanan

Armada kapal perikanan nelayan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan, Indonesia masih membutuhkan banyak kapal untuk memaksimalkan produksi dari potensi sumber daya perikanan yang dimiliki. Karena itu, Edhy mendorong tumbuhnya industri galangan kapal dalam negeri.

Edhy memaparkan, potensi lestari sumber daya ikan Indonesia mencapai sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi mencapai US$20 miliar/tahun. Dari jumlah tersebut, menurut ketentuan internasional yang boleh dimanfaatkan sekitar 10 juta ton per tahun, atau 80% dari seluruh potensi lestari.

“Sementara dari data tahun lalu, produksi perikanan tangkap Indonesia baru mencapai 7,53 juta ton, terdiri dari 92,68% sisanya sebesar 7,32% dari perairan umum daratan,” ujar Edhy saat menjadi keynote speaker dalam simposium nasional yang digelar daring oleh Masyarakat Kapal Perikanan Indonesia (MKPI), Sabtu (22/8).

Simposium tentang kapal perikanan kali ini diikuti oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pelaku industri kapal, pengusaha kapal, dan institusi maupun penggiat yang punya ketertarikan dengan kapal perikanan.

Dari gambaran potensi dan data tersebut, sambung Edhy, pengembangan usaha perikanan tangkap masih belum optimal, namun prospeknya sangat baik. Itulah sebabnya dia mendorong peningkatkan produksi kapal dalam negeri agar produktivitas perikanan tangkap ikut naik.

Berdasarkan data, ada sekitar 600.000 kapal penangkap ikan di lautan Indonesia. Di mana 71%-nya berupa kapal motor. Sementara yang berukuran di atas 30 GT hanya sekitar 1% saja. “Indonesia masih memerlukan banyak kapal ikan untuk beroperasi dan menangkap ikan. Pak Presiden juga meminta industri perkapalan terus diperkuat sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan,” terangnya.

Edhy menegaskan, mendorong pertumbuhan industri kapal bukan berarti pihaknya mengizinkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya laut Indonesia. KKP berkomitmen dan mengajak semua stakeholders menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan sesuai kesepakatan internasional agar kelestarian ekosistem terjaga.

Di sisi lain, KKP juga berinovasi dalam memperkuat monitoring penangkapan ikan melalui penerapan E-Logbook, VMS (Vessel Monitoring System), observer on board, serta penguatan integrasi sistem perizinan pusat-daerah maupun pendataan di pelabuhan perikanan.

“Jika masih ada nelayan dan pelaku usaha yang nakal, tentu KKP dan aparat penengak hukum lainnya sudah siap dengan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MKPI St Aisjah Farhum berharap, simposium yang digelar dapat berkontribusi pada perkembangan kapal perikanan di Indonesia dan mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Selain simposium berjudul Rekayasa Kapal Perikanan Berbasis Penelitian untuk Mendukung Pengembangan Perikanan Berkelanjutan, pihaknya juga meluncurkan jurnal ilmiah yang diberi nama Jurnal Riset Kapal Perikanan.

“Jurnal ini akan mewadahi artikel-artikel tentang kapal perikanan di Indonesia dan akan menjadi sarana publikasi dan diseminasi hasil penelitian para penggiat dan pemerhati kapal perikanan,” ungkapnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *