Indonesia Serukan Penyelamatan Mangrove dan Hutan Bakau

Perempuan nelayan dan para nelayan lelaki di Lembata, NTT berjuang bahu membahu perbaiki kawasan mangrove yang rusak (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia menyuarakan pentingnya mangrove atau hutan bakau sebagai salah satu ekosistem pesisir dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim, dalam Pertemuan Sherpa High-Level Panel for A Sustainable Ocean Economy (HLP) ke-5 di Amsterdam, Belanda pada tanggal 20-21 Agustus 2019. Hutan mangrove dapat menyimpan emisi gas rumah kaca (GRK) lima kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan daratan.

Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Mas Achmad Santosa, yang hadir mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Sherpa Indonesia untuk HLP menyampaikan bahwa saat ini rehabilitasi hutan mangrove telah menjadi prioritas nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan mangrove terbesar di dunia yakni seluas 3,5 juta hektare.

“Satu per empat mangrove dunia ada di Indonesia. Rehabilitasi hutan mangrove merupakan prioritas Indonesia yang dilakukan, salah satunya melalui program perhutanan sosial yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo,” terang pria yang lebih dikenal dengan panggilan Otta saat menyampaikan intervensi dari Indonesia.

Mangrove memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, terutama dalam menyerap emisi GRK. Sekitar 22% hutan mangrove Indonesia yang telah dilindungi di dalam kawasan konservasi diperkirakan menyimpan emisi GRK sebesar 0,82-1,09 giga ton per hektare.

Selain itu, Indonesia juga mengajak negara-negara HLP yang memiliki mangrove menjajaki komitmen bersama untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi mangrove sebagai upaya mengatasi dampak perubahan iklim. “Enam dari empat belas negara anggota HLP yaitu Indonesia, Australia, Kenya, Meksiko, Jamaika, dan Ghana memiliki kawasan mangrove yang besar. Apabila digabungkan, luas kawasan mangrove yang dimiliki oleh keenam negara tersebut meliputi satu per tiga dari luas mangrove dunia atau sekitar 5,4 juta hektar,” tutur Otta.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan penjajakan komitmen bersama dari keenam negara HLP tersebut untuk merestorasi, merehabilitasi, dan mengelola mangrove dengan baik. Komitmen tersebut dapat diumumkan sebagai bagian dari deklarasi Call to Ocean-Based Climate Action pada UN Climate Action Summit di New York pada 23 September 2019 mendatang,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Call to Ocean-Based Climate Action merupakan deklarasi terbuka yang mengajak negara-negara untuk mulai memperhatikan upaya pengurangan emisi dari laut. Dokumen deklarasi tersebut berisi rekomendasi aksi yang perlu dilakukan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim.

Di antaranya adalah konservasi ekosistem laut dan wilayah pesisir, pemanfaatan energi terbarukan lepas pantai, dan peningkatan konsumsi protein alternatif rendah karbon yang berumber dari laut. Kemudian, pengurangan emisi dari industri kelautan seperti industri pelayaran, pariwisata, dan perikanan, dan penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut dan wilayah pesisir.

Call to Ocean-Based Climate Action tersebut saat ini sedang dalam proses persetujuan oleh masing-masing Kepala Negara/Pemerintahan anggota HLP. Selain membicarakan tentang isu dampak perubahan iklim terhadap laut, Pertemuan Sherpa kali ini juga membahas perencanaan Pertemuan HLP ke-2 yang akan dihadiri oleh 14 Kepala Negara/Pemerintahan Anggota HLP. Pertemuan HLP ke-2 tersebut akan diselenggarakan di New York tanggal 23 September 2019.

The High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy merupakan prakarsa Perdana Menteri Norwegia yang beranggotakan 14 Kepala Negara/Pemerintahan dari Australia, Kanada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, dan Portugal. Selain merepresentasikan 60 persen wilayah laut dunia, 14 negara tersebut juga merepresentasikan sekitar 30 persen kawasan mangrove dunia.

Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan segera mengundang counterpart dari Kemenko Kemaritiman, Kemenko Perekonomian, dan KLHK untuk merumuskan dan meneguhkan komitmen Indonesia dalam penyelamatan mangrove sebagai sumber daya alam penyerap emisi GRK tinggi. Pertemuan ini akan dilaksanakan sebelum Pertemuan HLP dan Pertemuan UN Climate Action Summit yang diprakarsai Sekretaris Jenderal PBB di sela-sela High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.