Indonesia Terapkan Kewajiban Biodiesel 20 Persen Secara Penuh

Ilustrasi produk biodiesel Indonesia (dok. bantenprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan penggunaan biodiesel sebesar 20 persen (B20) secara penuh. Hal itu diputuskan dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodisel yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7).

“Presiden ingin agar B20 secara konsisten diterapkan sepenuhnya, karena dampaknya ini akan sangat luar biasa bagi penghematan cadangan devisa kita, dan juga mengurangi impor minyak,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan.

Ketentuan penggunaan 20 persen minyak kelapa sawit untuk biodiesel (B20), tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Peraturan itu mewajibkan kalangan usaha bidang mikro, perikanan, pertanian, transportasi, transportasi non public service obligation (PSO) atau penugasan, pelayanan umum, industri dan komersial menggunakan biodiesel B20 per Januari 2016.

Kemudian, aturan itu mewajibkan penggunaan biodiesel naik menjadi 30 persen (B30) pada Januari 2020. Sedangkan sektor pembangkit listrik wajib menerapkan B25 pada April 2015, dan wajib meningkat jari B30 pada Januari 2016.

Pada pengantarnya dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi menekankan perlunya melakukan percepatan penggunaan biodisel dan energi baru terbarukan. Selain karena energi fosil yang selama ini digunakan sebagai energi akan habis, Jokowi mengatakan, penggunaan biodisel menyangkut perbaikan neraca perdagangan. “Ini penting sekali, kita juga ingin mengurangi impor minyak. Artinya, juga akan menghemat devisa, ada penghematan devisa di sini,” tegas Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dengan menggunakan bauran biodisel dan energi terbarukan, Indonesia akan menghemat anggaran energi sebesar US$21 juta per hari. Pemerintah optimis, penggunaan minyak sawit untuk biodiesel tidak akan menimbulkan tekanan terhadap sektor pangan.

Terkait masalah ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengemukakan, produksi CPO (minyak sawit mentah) nasional di tahun 2017 kapasitasnya mencapai 38 juta, sedangkan ekspor hanya sebesar 7,21 juta dan kebutuhan pangan nasional 8,86 juta. “Artinya bahwa CPO ini bisa digunakan untuk energi tanpa memberikan tekanan kepada sektor pangan,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) agar mencakup juga yang non-PSO (public service obligation) yang jumlahnya 16 juta. Sehingga ada penambahan permintaan terhadap biofuel ini sebesar 3,2 juta ton per tahun. Hanya saja, tahapannya nanti akan dibahas teknisnya berapa lama ini bisa dicapai.

“Tentunya kita memang mengharapkan bahwa ini bisa segera dilaksanakan dengan pola distribusi yang sama yang dilakukan sekarang antara PSO dan non-PSO, artinya pihak swasta pun akan dilibatkan,” ujarnya.

Adapun roadmap selanjutnya sesudah Biodiesel 20 persen ini mandatori dilaksanakan non dan PSO, maka menurut Menperin Airlangga Hartarto, maka tahapan rencana pemerintah berikutnya jarak menengah adalah mendorong industri untuk biofuel 100%.

Ia menjelaskan, sudah ada teknologi untuk biofuel 100%, dan teknologi yang sama dengan fuel oil. Sehingga tidak mengganggu kondisi teknis dari kendaraan bermotor ataupun pembangkit dan yang lain. Sehingga dengan demikian, lanjut Menperin, pemerintah mendorong bahwa akan terjadi substitusi impor dengan biofuel atau biodiesel yang 100% itu sering disebut sebagai green diesel.

“Jadi kita beralih dari bio 20% ke depannya jangka menengah, waktunya nanti pemerintah tentukan, menuju ke green diesel, 100% diesel. Dengan demikian kita menjadi mempunyai daya tahan atau kemandirian,” terang Airlangga,

Dia menegaskan, penggunaan bahan baku dan pengolahannya sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri. Dengan demikian, hal ini diyakini akan mempunyai multiplier effect terhadap 17 juta petani, dan 17 juta pekebun. “Jadi inilah keberpihakan pemerintah agar kita terus mengembangkan ekonomi berbasis kemampuan sendiri,” pungkas Airlangga.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution optimis, penerapan implementasi B20 diyakini akan memberikan dampak dalam penghematan devisa, terutama migas yang dalam 6 bulan terakhir mencapai US$5,4 miliar, padahal untuk non migas surplus US$4,4 miliar.

Dengan demikian, kata Darmin, pemerintah mempunyai dasar kuat untuk segera mengakhiri defisit transaksi berjalan. “Tentu tidak dalam seminggu langsung defisitnya hilang, karena perlu juga masa persiapan, masa transisi,” paparnya.

Saat ini, pelaksanaan Biodiesel 20 akan diutamakan untuk angkutan umum. “Sementara yang punya Mercedes pakai Pertamina Dex. Yang untuk angkutan umum itu penggunaan biodisel PSO (public service obligation) sebesar kira-kira 15 juta kiloliter setahun,” terang Darmin.

Selain itu, kata dia, masih ada sisanya non-PSO yang beragam macamnya mulai dari kereta api, pembangkit tenaga listrik, kapal laut, dan alat-alat berat untuk pertambangan. “Totalnya menurut data Kementerian ESDM, kira-kira 16,2 juta kiloliter. Ini yang akan dilaksanakan sekarang,” ucap Darmin.

Dia menembahkan, penerapan Biodiesel 20 juga akan membuat harga CPO (minyak kelapa sawit) membaik. Dampak tersebut pernah dirasakan pada waktu B20 pertama-tama dilaksanakan di 2016. “Dalam hitungan 1-2 jam saja begitu diputuskan hari ini dilaksanakan harga bergerak naik. Ini juga diharapkan akan memperbaiki penghasilan para petani kelapa sawit,” tegas Darmin.

Darmin Nasution juga menyampaikan, dalam jangka panjang, teknologi untuk penggunaan biodisel akan muncul. Bahkan di negara-negara tertentu sudah ada investasi dengan teknologi yang ada untuk B100.

“Kita juga mau menuju ke sana. Tentu tidak buru-buru sekali, karena pasti dunia usaha kita dengan BUMN, pasti punya kemampuan untuk secara bertahap. Nanti bisa saja dicampurnya B30, B40, sampai ujungnya bisa B100,” terang Darmin,

Dengan begitu, lanjut Darmin, akan menciptakan permintaan sendiri untuk CPO yang akan sangat besar, sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia kepada pasar Eropa. Mengenai besaran dampak jika implementasi ini sepenuhnya dilaksanakan, Darmin mengaku sudah menghitungnya.

“Setelah kita crosscheck beberapa data, sekitar 5,5 miliar dolar setahun. Kalau Pak Menteri Perindustrian bilang per hari kerja kita menghemat 21 juta dolar AS, per hari kerja,” ujar Darmin.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *