Ini Dia Pangkal Masalah Data Pangan

Jakarta, Villagerspost.com – Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, masalah data jagung terletak pada metode pengukuran kebutuhan konsumsi dalam negeri yang masih berfokus pada perusahaan pakan besar. Hal serupa juga terjadi pada pengukuran data pangan lainnya sehingga data pangan masih menjadi masalah.

“Ada hal hal yang tidak terukur pendataan kita belum tersistem dengan baik. Kita lihat penyerapan potensi jagung dalam negeri kita kurang dalam mengukur kebutuhan industri menengah ke bawah,” kata Musdhalifah, dalam diskusi pangan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (14/2).

Musdhalifah menambahkan pemerintah akan membenahi pendataan pangan, khususnya jagung, sehingga ada kepastian antara kebutuhan dan pasokan.

“Ke depan kita perlu memperbaiki data dan sistem informasi tanaman jagung karena sebetulnya di 2017 gejolaknya tidak terlalu banyak. Ini terjadi di 2018 mungkin data kita kurang sinkron produksi dan kebutuhan pada saat paceklik. Kita perlu mengukur produsen dan konsumen jagung ini dengan lebih detail,” kata Musdhalifah.

Sebelumnya, pemerintah sempat berpolemik soal data panen jagung. Polemik ini berujung pada keputusan impor jagung tanpa kuota hingga pertengahan Maret demi memenuhi kebutuhan pakan peternak.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan data, selama Januari hingga Maret ada panen jagung. Sebaliknya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, fakta di lapangan ternyata berbeda.

“Ya artinya datanya memang dari data Kementan, ya artinya Januari sebenarnya mestinya sudah ada panen kalau menurut data. Tapi faktanya, mana, peternak, mereka bilang, ini peternak kecil menengah ini kan susahnya. Dia bilang, kalau harganya tinggi begini kita jual aja ini ayam. Jual jadi pedaging, kan repot,” ujar Darmin, Selasa (29/1) lalu.

Editor: M. Agung Riyadi