Ini Dia Rekomendasi KNTI Terkait Pelarangan Pukat Hela dan Pukat Tarik

Kapal ikan dengan alat tangkap pukat (pusluh.kkp.go.id)
Kapal ikan dengan alat tangkap pukat (pusluh.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan pukat hela dan pukat tarik, mendapat dukungan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Ketua Umum KNTI Riza Damanik menilai, pelarangan penggunaan alat tangkap merusak di seluruh wilayah perairan Indonesia memang harus diberlakukan.

Alasannya, pelarangan ini sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dengan dasar Kepres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl serta yurisprudensi yang telah menyatakan bahwa alat tangkap trawl merupakan tindak pidana (Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1377 K/Pid.Sus/2010). “Pelarangan ini seharusnya sudah berlaku sejak 4 dekade silam,” kata Riza kepada Villagerspost.com, Senin (2/2).

Hanya saja, kata dia, kelonggaran penegakan hukum oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya telah berdampak pada ketergantungan masyarakat pada alat tangkap merusak, sejenis trawl dan pukat tarik. Hanya saja, menurut Riza, perlu ada semacam fase transisi agar kebijakan ini tidak membuat nelayan kaget.

“Mempertimbangkan kondisi keberlanjutan sumberdaya ikan yang terus memburuk, dengan tidak mengesampingkan fakta bahwa di antara masyarakat dan pelaku usaha telah membeli bahkan mendapatkan izin untuk menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, maka KNTI berpendapat perlu diberlakukan fase transisi,” ujarnya.

Fase transisi ini dimaksudkan dalam rangka mengefektifkan kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik di perairan Indonesia. “Fase transisi berlaku selambat-lambatnya enam bulan sejak peraturan tersebut disahkan,” kata Riza.

Pada kurun waktu 6 bulan Fase Transisi tersebut pemerintah berkewajiban: Pertama, mensosialisasikan berbagai peraturan baik berupa pelarangan dan pembolehan penggunaan alat penangkapan ikan. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kepada seluruh nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Termasuk, memastikan alat tangkap ramah lingkungan dimaksud dapat dengan mudah dan murah dimiliki oleh pelaku perikanan,” tegas Riza.

Ketiga, memungkinkan diberikan insentif untuk pengalihan alat tangkap dari yang merusak dengan persyaratan menggunakan koperasi atau melalui organisasi nelayan. Keempat, bekerjasama dengan organisasi nelayan dan institusi penegak hukum untuk menyiapkan skema pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat.

Hal ini, menurut Riza, merupakan mandat Pasal 70 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memandatkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan perikanan. UU itu juga memandatkan adanya beleid yang mengatur keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan.

Kelima, pemerintah wajib menyiapkan instrumen perlindungan kepada buruh dan ABK kapal ikan, termasuk upah layak-minimum dan jaminan adanya perjanjian kerja yang jelas dan menguntungkan. “Sehingga dikemudian hari ancaman pemutusan huhungan kerja ABK tidak lagi digunakan untuk melindungi penggunaan alat tangkap merusak oleh pemilik kapal dan pemilik perusahaan,” tegas Riza.

Salah satu upaya yang dimungkinkan adalah melaksanakan skema yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Termasuk dalam mengintegrasikan perjanjian kerja antara pemilik kapal dengan penggarap kapal dan atau buruh ABK Kapal ikan sebagai syarat perizinan (SIUP/SIPI/SIKPI) dapat terbit.

Keenam, Disejumlah daerah, seperti diantaranya Tanjung Balai dan Serdang Bedagai Sumatera Utara dan daerah lain, pelarangan trawl mulai efektif dan mendapat dukungan pengawasan dari masyarakat. Maka fase transisi ini hanya akan diberikan bilamana ada permintaan khusus dari pemerintah daerah tertentu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ketujuhm, KNTI meminta kebijakan ini dituangkan dalam setingkat peraturan PermenKP No.2/2015 untuk lebih memperkuat daya keberlakuannya. “Apabila hanya dituangkan dalam Surat Edaran, terjadi kekhawatiran untuk tidak dilakukan oleh instansi di bawah secara vertikal karena tidak menjadi peraturan,” kata Riza.

Sebelumnya kebijakan Susi melarang penggunaan pukat dasar ini diprotes para nelayan. Mereka mengatakan, pelarangan itu membuat para nelayan kehilangan penghasilannya karena kebanyakan nelayan tradisional di pesisir utara Jawa saat ini menggunakan alat tangkap jenis tersebut.

Pelarangan itu sendiri dituangkan Susi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. “Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sudah tidak boleh seperti pukat, cantrang, hela tidak boleh,” kata Susi beberapa waktu lalu

Koordinator Front Nelayan Bersatu Jawa Tengah Bambang Wicaksana mengatakan penggunaan pukat yang sering disebut sebagai pukat Cantrang itu dinilai lebih efektif oleh masyarakat karena sangat menguntungkan dari segi kuantitas tangkapan. “Hampir 80 persen nelayan menggunakannya, khususnya di pantai utara,” kata Bambang.

Karena itulah, para nelayan mengaku keberatan atas pelarangan ini. “Pemerintah seharusnya memberikan solusi dan perhatian terhadap nasib serta keberadaan nelayan cantrang,” katanya.

Untuk diketahui, Cantrang merupakan alat tangkap berjenis jaring yang digunakan untuk menangkap ikan demersal. Ikan demersal adalah ikan yang hidup di dasar laut (zona demersal). Jenis ikan yang masuk klasifikasi kelompok demarsal secara umum memiliki habitat dasar laut yang terdiri dari pasir maupun lumpur.

Alat tangkap ini memang merusak lingkungan dasar laut lantaran, nyaris semua jenis ikan bisa terperangkap di dalamnya. Susi sendiri mengatakan saat ini penggunaan alat semacam itu telah memusnahkan beberapa jenis ikan di laut, khususnya Laut Jawa. “Di mana udang kipas, simping dan lobster hijau di Rembang. Itu kemana Pak? Dan di mana bawal putih pantai utara kita. Kemana karena dikeruk semua lautnya?” kata Susi dalam forum pertemuan dengan nelayan di kantor KKP, Senin (2/2).

Berikut ini beberapa alat tangkap yang dilarang penggunaannya berdasarkan Permen KP No. 2/2015 tentang penggunaan pelarangan jaring pukat atau trawl, yang berlaku sejak 9 Januari 2015:

1. Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) terdiri dari pukat hela dasar, pukat hela pertengahan, pukat hela kembar berpapan, dan pukat dorong.
2. Pukat hela dasar terdiri dari pukat hela berpalang, hela berpapan, hela dasar dua kapal, nephrops trawls dan pukat hela dasar udang.
3. Pukat hela pertengahan seperti berpapan, dua kapal, dan udang.
4. Pukat tarik seperti pukat tarik pantai, pukat tarik berkapal.
5. Pukat tarik berkapal seperti dogol, scottish seines, pair seines, payang, cantrang, lampara dasar. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *