Ini Isi Somasi Masyarakat ke Pemerintah Soal Privatisasi Air Jakarta | Villagerspost.com

Ini Isi Somasi Masyarakat ke Pemerintah Soal Privatisasi Air Jakarta

Masyarakat menentang privatisasi air jakarta (dok. kiara.or.id)

Masyarakat menentang privatisasi air jakarta (dok. kiara.or.id)

 

 

 

 

Kepada Yang Terhormat,
Presiden Republik Indonesia,
Yang beralamat di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat
Wakil Presiden Republik Indonesia,
Yang beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat
Menteri Pekerjaan Umum,
Yang beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Menteri Keuangan,
Yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

Perihal: SOMASI TERBUKA

Dengan hormat,
Berkaitan dengan upaya banding yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan terhadap perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap privatisasi pengelolaan air minum di Jakarta, dengan ini kami Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mengingatkan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan mandat kewajiban Konstitusi UUD 1945.

Gugatan warga negara atas privatisasi pengelolaan air minum di Jakarta telah diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2015. Putusan No.527/PDT.G/2013/PN.JKTPST menyatakan bahwa perjanjian privatisasi yang menyerahkan pengelolaan air kepada pihak swasta adalah pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat Jakarta. Majelis Hakim telah menyatakan bahwa negara telah lalai dalam melindungai dan memenuhi hak atas air warga Jakarta. Oleh karena itu perjanjian privatisasi harus dihentikan dan pemerintah diperintahkan untuk segera mengelola air minum yang sesuai dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia atas air berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Komentar Umum No. 15 Tahun 2002 Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Berkaitan erat dengan putusan PN Jakarta Selatan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa privatisasi pengelolaan air minum adalah pelanggaran UUD 1945. Putusan Mahkama Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air secara keseluruhan harus dibaca mulai dari pertimbangan hakim konstitusi dengan lima prinsip utama yang membatasi kesewenang-wenangan negara dalam pengelolaan sumber daya air.

Pembatasan pertama adalah setiap pengusahaan atas air tidak boleh melanggar hak rakyat atas air karena itu harus dikuasai oleh negara juga diperuntukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air karena akses terhadap air adalah salah satu hak asasi manusia. Ketiga, pemanfaatan air harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup sebab sebagai salah satu hak asasi manusia.

Keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak karena air sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, untuk itu harus dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kelima, prioritas utama bagi BUMN dan BUMD dalam melakukan pengusahaan atas air sebagai kelanjutan dari hak menguasai negara dan karena air berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Upaya banding yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai privatisasi air adalah perbuatan melawan konstitusi UUD 1945 dan melanggar hak asasi manusia atas air. Di sisi lain, tindakan Menteri Pekerjaan Umum yang menerbitkan Surat Edaran No. 04/SE/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 merupakan tindakan penyelundupan hukum terhadap prinsip pembatasan dalam pengelolaan air dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua tindakan tersebut merupakan tindakan yang nyata-nyata merupakan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, pengingkaran terhadap UUD 1945, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas air.

Untuk itu melalui somasi ini kami bermaksud memberi teguran dan mengingatkan pemerintahan untuk tidak melakukan pembangkangan hukum sebagaimana prinsip-prinsip pengelolaan air tidaklah memberi ruang kepada swasta dalam mengelola air.Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum berlaku bagi semua. Kepatuhan dan ketaatan pada hukum tidak hanya berlaku bagi rakyat tetapi juga bagi para elit yang memegang tampuk kekuasaan di pemerintahan. Jika tidak mengindahkan dan tidak melakukan upaya signifikan dalam memenuhi hak atas air, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang dapat digunakan dan diperlukan untuk meluruskan jalannya pemerintahan sesuai dengan mandat UUD 1945.

Demikian surat somasi ini kami sampaikan, besar harapan kami agar pemerintah melakukan tindakan yang sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan memenuhi hak asasi manusia yang berlaku universal

Hormat kami,
atas nama Koalisi Mayarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta
Koalisi Masyarakat Untuk Hak Atas Air (KRuHa), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta, Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan (SP) Jabotabek, Front Perjuangan Pemuda Indonesia

Facebook Comments
No Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *