Ini Langkah Indonesia Pasca Konferensi Perubahan Iklim Polandia | Villagerspost.com

Ini Langkah Indonesia Pasca Konferensi Perubahan Iklim Polandia

Kekeringan hebat akibat perubahan iklim (dok. oxfam.org.au)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia mulai menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan komitmen pengurangan emisi pasca Konferensi Perubahan Iklim ke-24 di Katowice, Polandia. Pertemuan itu sendiri telah menghasilkan Katowice Cilmate Package, sebuah rulebook (aturan) untuk implementasi Paris Agreement, untuk mencegah kenaikan suhu udara rata-rata tak lebih dari 2 derajat Celcius.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, langkah pertama adalah melakukan elaborasi lebih lanjut tentang Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. NDC adalah rencana kontribusi pengurangan emisi dari masing-masing negara anggota Konferensi Perubahan Iklim.

“Kita perlu untuk menyiapkan NDC yang kedua. Hal ini dimungkinkan karena sudah ada peraturannya. Oleh karena itu, saya sudah meminta untuk review progres hasil NDC pertama,” kata Siti pada acara Pertemuan Komunikasi Sosialisasi Hasil COP24 UNFCCC di Jakarta, Jumat (28/12).

Seperti diketahui, Indonesia menetapkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada 2030, dalam dokme NDC yang telah di setorkan dalam pertemuan di Paris. Pengurangan emisi itu berasal dari sektor kehutanan sebesar 17,2%, energi 11%, pertanian 0,32%, industri 0,10% dan limbah 0,38%. Siti, meminta untuk dilakukan studi identifikasi, apakah Indonesia dapat melangkah dari angka 2 derajat menuju angka 1,5 derajat dalam pencegahan kenaikan suhu global.

Tindak lanjut kedua, perlu dilakukan sosialisasi Sistem Registri Nasional (SRN). Sistem yang dapat mencatat upaya pengendalian perubahan iklim dari berbagai pihak ini, diharapkan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.

Langkah ketiga, dalam rangka pembaharuan kontribusi NDC Indonesia, perlu disusun rencana jangka panjang penurunan emisi hingga 2050. Oleh karenanya, bentuk kerjasama dengan negara lain perlu disesuaikan.

Siti Nurbaya melihat, dengan adanya rulebook ini maka perlu menggandeng pihak lain dalam negosiasi mendatang seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam isu gender. Kementerian Pertanian, BPPT, BMKG hingga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga akan digandeng untuk bersuara dalam negosiasi sesuai bidang masing-masing.

“Tidak kalah penting ke depan, adalah penguatan REDD+ dalam langkah kerja, kegiatan dan pelembagaannya,” tegas Siti.

Terkait usaha-usaha dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, Siti mengharapkan beberapa hal. Pertama adalah memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC). Ini mengingat bahwa lahan gambut adalah sumber emisi yang signifikan. “Himpun semua kekuatan dan keahlian Indonesia dengan mengajak ahli internasional, dan diintensifkan dengan diskusi akademik, teoritik dan best practices,” pintanya.

Siti juga meminta agar menindak lanjuti kerjasama, dukungan tata kelola serta tukar informasi dalam pengelolaan lahan gambut. Menteri Siti menyebut bahwa di Internasional, Indonesia diakui best practicesnya dalam pengelolaan lahan gambut. “Posisi ini harus kita jaga dengan baik dan memang harus dibuktikan,” jelasnya.

Selain ITPC, Siti juga menyinggung soal pengelolaan sampah dan sampah laut. “Perspektif ke depan, teknologi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *